Usulan Biaya Haji 2023, Bandingkan Hitungan Pemerintah Vs DPR

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) menggelar rapat bersama untuk menentukan biaya haji 2023 pada Rabu (15/2/2023) pukul 10.00 WIB. Rapat ini sebenarnya sudah digelar pada Selasa kemarin tetapi belum ada kata sepakat mengenai biaya penyelenggaraan haji 2023.

Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang  menjelaskan, ada sejumlah komponen dalam biaya penyelenggaraan haji yang belum sepakati antara kedua belah pihak. Pembahasannya yang sangat alot adalah biaya katering, hotel, dan pesawat.

"BPIH yang pemerintah mengusulkan besaran Rp 69 juta, kita sudah sampai di angka Rp 49 juta," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/2/2023).

Dalam hitungan ini, DPR mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 90,2 juta. Sedangkan usulan awal dari pemerintah sekitar Rp 98 juta per anggota jamaah.

dari perhitungan DPR, angka Rp 90,2 juta terbagi dalam komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jamaah sebesar Rp 49,8 juta atau 55 persen dan dari nilai manfaat sebesar Rp 40,2 juta dengan porsi 44,7 persen.

Sedangkan usulan awal Kementerian Agama rerata BIPIH 2023 sebesar Rp 69 juta. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp 98 juta. Sementara 30 persen diambil dari nilai manfaat yang dikelola BPKH.

Cari Komponen yang Bisa Dikoreksi

Marwan mengatakan Komisi VIII telah berusaha mencari berbagai komponen yang bisa dikoreksi sehingga menghasilkan angka Rp 90,2 juta.

Namun sejumlah anggota Komisi VIII masih belum menyetujui besaran angka tersebut, karena menilai masih ada komponen yang bisa dirasionalisasi yakni katering dan hotel.

Karena masih belum menemukan kata sepakat, penetapan BPIH akan dilakukan Rabu.

"Belum menyepakati tiga poin tadi, katering, hotel, dan pesawat. Saya setuju malam ini kita kasih kesempatan Kementerian Agama untuk negosiasi kembali terkait aspirasi teman-teman," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi.

Sebelumnya, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan menurunkan usulan biaya penerbangan untuk jemaah 2023. Semula biaya yang diusulkan Rp 33,4 juta per pesawat kemudian diturunkan menjadi Rp 32,74 juta per pesawat.

“Kami memang tadi malam sudah menurunkan Rp 212.900-an sehingga harga kami menjadi Rp 32,7 juta,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Haji di komplek Parlemen, Jakarta, Selsa (14/2/2023).

Irfan mengakui penurunan biaya penerbangan haji yang diusulkan tidak terlalu signifikan. Sebab ada tiga hal yang menjadi isu besar dari Garuda seperti harga avtur, harga pesawat dan harga sewa pesawat.

Terkait harga avtur, Garuda Indonesia mengambil posisi 93 cen per liter dari harga kisaran saat ini sekitar 97 cen per liter. Irfan mengasumsikan nanti harga avtur bisa lebih rendah dari posisi harga saat ini karena adanya kemungkinan penurunan harga.

“Asumsi yang kami pakai pertama adalah 93 cen per liter, jauh dibawah harga hari ini,” kata dia.

Harga pesawat yang disepakati sesuai dengan kesepakatan dari Kementerian Agama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggunakan asumsi kurs Rp 15.150 per dolar AS. Sementara untuk harga sewa pesawat tetap disamakan dengan biaya pada tahun 2019.

Untuk itu, Irfan meminta pengertian anggota DPR karena Garuda hanya mengambil keuntungan 2,5 persen margin karena adanya risiko bisnis. Pihaknya akan memaksimalkan berbagai komponen yang ada.

“Kami akan coba manage secara maksimal mengenai avtur, harga sewa pesawat, maupun exchange rate, sehingga bila diminta turun lagi, sudah Rp 212.900,” kata Irfan.