5 Pilar Penting UU P2SK, Penguatan Otoritas hingga Perlindungan Konsumen

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK atau PPSK) telah disetujui DPR menjadi Undang-Undang atau UU P2SK pada Rapat Paripurna pada 15 Desember 2022. Pengesahan ini sangat penting karena akan memperkuat sektor keuangan nasional di tengah berbagai tantangan baru. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, UU Nomor 4 Tahun 2023 ini sangat komprehensif untuk menunjang kinerja 4 lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di dalam UU P2SK ini terdapat lima pilar penting yang diatur pemerintah.

“Kita rumuskan satu undang-undang sangat komprehensif 4 institusi ini bekerja secara serius di bawah Kementerian Keuangan sebagai pemerintahnya,” kata Suahasil dalam Seminar Omnibus Law Sektor Keuangan: Tantangan dan Antisipasi di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023).

Pilar Pertama

Kelima pilar dalam UU PPSK tersebut antara lain, pertama, memperkuat kelembagaan dari otoritas sektor keuangan dalam konteks fungsi masing-masing dan koordinasi. Dalam UU ini peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diperkuat.

“Diperkuat itu bukan cuma ditambahi mandat tetapi juga ditambahi fungsi sehingga bisa menjalani mandat tersebut,” kata Suahasil.

Selain BI dan OJK, pemerintah juga memperkuat otoritas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bahkan terkait LPS dibahas secara khusus.

“LPS ada bagiannya khusus di PPSK khusus. Seluruh institusi diperkuat diatur,” sambungnya.

Pilar Kedua

Kedua, memperkuat tata kelola industri untuk meningkatkan kepercayaan konsumen investor pengguna kepada jasa keuangan. Banyak sekali item dalam UU ini yang intinya tata kelola diperkuat.

“”Bukan hanya apa yang sudah ada dalam sektor keuangan tapi apa yang belum. Malahan yang belum jadi kunci lag,” katanya.

Pilar Ketiga

Ketiga, Pemerintah ingin UU PPSK menciptakan upaya untuk mendorong akumulasi dana jangka panjang. Suahasil menyebut Indonesia punya pekerjaan rumah (PR) besar dalam menciptakan akumulasi dana keuangan dan sifatnya jangka panjang.

“Ini sangat penting kalau kita mau bangun infrastruktur secara masif harus dalam jangka panjang,” kata dia.

Pilar Keempat

Keempat, perlindungan negara terhadap konsumen produk keuangan. Secara umum Indonesia perlu meningkatkan pengawasan yang sifatnya lebih terintegrasi dan pengawasan yang baik.

“Terintegrasi tidak boleh sekedar jadi statement bukan jadi satu bagian atau divisi tapi tentang perilaku. Saya tidak berbicara mengenai OJK. Ini juga tentang kontekting ke pasar uang, sistem pembayaran, moneter, dan Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Ini juga termasuk membuka program penjaminan polis yang sebenarnya lama ditunggu. Mandat dari UU Asuransi tahun 2014 perlu ditata dengan UU dan dimasukkan dalam UU PPSK. Namun penjaminan polis berbeda dengan baik.

“Nature-nya beda karena menyimpang di bank berbeda naturenya dengan membeli polis asuransi yang harus kita lakukan penataan untuk melindungi masyarakat kita,” terang Suahasil.

Pilar Kelima

Kelima, tentang literasi inklusi sektor keuangan yang salah satu penguatannya di OJK. Edukasi itu menjadi lebih kuat aura dan mandatnya.

“Bukan sekadar bikin aktivitas edukasi tapi oebgawasan komdak. Ini penting untuk kita dudukan terus ke depan,” kata dia.

“Itu lima pilar yang ingin kita jaga dalam berbagai bentuk detail. undang-undang ini sangat detail dan diverse bidangnya,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ke-13 DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi Undang-Undang atau UU P2SK pada Kamis, 15 Desember 2022.

Salah satu kebijakannya untuk menjaga independensi regulator di sektor keuangan, yakni dengan melarang keterlibatan di partai politik (parpol) bagi para pejabat Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Bank Indonesia pada aturan sebelumnya sebenarnya juga sudah melarang partisipasi para dewan gubernurnya di ranah politik.

"Di UU BI yang awal sebelum memasukan beberapa mengalami perubahan, kalau menjadi dewan gubernur harus mundur dari parpol, itu ada. Di UU ini sebetulnya jauh lebih kuat, sebelum mencalonkan harus resign," tegas Sri Mulyani, Kamis (15/12/2022).

"Jadi ada persepsi seolah olah ada ujug-ujug parpol bisa masuk. Teman-teman DPR lebih memberikan suatu jaminan, karena di UU awal sebetulnya mereka boleh jadi anggota parpol untuk dicalonkan dalam dewan gubernur, baru resign. Kalau sekarang, bahkan sebelum dicalonkan mereka sudah harus resign," terangnya.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan, tujuan, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral dipertegas. Mencakup tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga independensinya.

Untuk OJK, pengawasan terintegrasi di bawah pihak otoritas pun diperlukan guna melakukan pengembangan dan penguatan sektor keuangan agar terjadi menyeluruh dan komprehensif. Dalam hal ini, OJK bakal memperluas cakupan pengawasannya di bidang pasar modal, dana pensiun, asuransi.

"Serta industri yang relatif baru seperti inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) atau financial technology dan aktivitas transaksi aset keuangan digital seperti kripto," imbuh Sri Mulyani.

Adapun untuk LPS, tujuan dan wewenangnya ditambah dengan mandat menjamin polis asuransi yang dikelola perusahaan asuransi.

"Penguatan kelembagaan dilakukan melalui penambahan anggota Dewan Komisioner di OJK dan LPS. Yang sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian dan tugas yang baru tersebut," tutur Sri Mulyani.