Bongkar Mafia Tanah Sekitar Depo Pertamina Plumpang, DPR Minta Ditertibkan

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyatakan, pemerintah harus bergerak cepat mewujudkan solusi pasca insiden terbakarnya Depo Pertamina Plumpang. Bukan hanya mencopot Dedi Sunardi selaku Direktur Penunjang Bisnis Pertamina saja.

Menurut dia, langkah penyelesaian tercepat harus segera menertibkan lahan pemukiman dan kawasan buffer zone di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Deddy menilai, pengamanan objek vital Depo Plumpang sesungguhnya bukan semata-mata tanggung jawab direksi yang bersangkutan. Melainkan korporasi secara keseluruhan, dan tentunya Pemerintah Provinsi DKI yang seharusnya melindungi warganya.

Bagaimana pun, kata Deddy, wargalah yang menduduki lahan milik Pertamina hingga buffer zone yang sangat berbahaya. Tidak mungkin seorang pejabat tingkat direktur mampu menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan sudah berlangsung puluhan tahun.

Penertiban di Kawasan Depo Pertamina Plumpang

Ia menganggap, penertiban kawasan itu melibatkan ribuan rakyat hingga mafia tanah dan pengusaha besar yang semuanya bertali-temali.

"Oleh karena itu, kami meminta agar Kementerian BUMN memilih pejabat pengganti yang memiliki karakter yang kuat, ketegasan, mampu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan serta kemampuan komunikasi yang handal," kata Deddy, Rabu (8/3/2023).

Saat ini, Menteri BUMN Erick Thohir telah mencopot Dedi Sunardi dari posisi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina. Pisisi direktur Pertamina tersebut Digantikan oleh Erry Widiastoni, yang merangkap sebagai Direktur Logistik dan Infrastuktur.

Bagi Deddy, Erry harus mendapat dukungan penuh dari jajaran Direksi Holding dan Sub Holding Pertamina. Mulai dari komisaris, sub holding niaga, kilang, infrastruktur, dan tentunya Pemprov DKI serta lembaga penegak hukum.

Hal itu penting, kata Deddy, karena 1-3 bulan ke depan adalah masa yang krusial untuk penertiban kawasan buffer zone yang beresiko tinggi dan seluruh lahan aset Pertamina di daerah itu.

“Direktur yang baru harus memastikan buffer zone yang terdampak kemarin tidak diduduki lagi oleh warga, sebab siapa yang bisa menjamin insiden yang sama tidak akan terulang lagi? Relokasi Depo TBBM Plumpang ke kawasan reklamasi New Priok akan membutuhkan waktu antara 4-5 tahun, sehingga faktor resiko tetap tinggi,” kata anggota Fraksi PDIP tersebut.

Untuk itu, ia meminta Pertamina harus segera membuat rencana penataan kawasan itu, melobi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Gubernur DKI Jakarta untuk relokasi warga.

“Relokasi itu dilakukan baik di lahan aman milik Pertamina, atau lahan lain yang bisa disiapkan. Tidak mungkin hanya Pertamina sendiri yang menyelesaikan masalah ini,” tegas Deddy.

Ia juga berharap agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya untuk penataan di lahan-lahan beresiko lainnya milik Pertamina, baik itu Depo TBBM ataupun Kilang.

“Saya kira tidak mungkin Pertamina melepas begitu saja lahan milik negara yang dikuasainya, itu akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi aset lain di seluruh Indonesia. Direktur utama Pertamina juga harus memastikan roadmap penataan dan kolaborasi antar sub holding yang saling terkait,” pungkas Deddy.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai tepat keputusan pemerintah untuk melakukan relokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Menyusul, insiden kebakaran hebat di depo Pertamina Plumpang miliki Pertamina yang menimbulkan banyak korban jiwa dan luka pada Jumat (3/3) malam.

"Menurut saya pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat," ujar Ketua Apindo Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar kepada awak media di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Sanny menilai, saat ini letak Depo Pertamina di Plumpang tidak lagi strategis. Ini karena kian banyaknya pemukiman di sekitar Terminal BBM yang terbakar tersebut.

"Karena memang lokasi depo (Plumpang) yang ada saat ini sudah posisinya bukan dipinggir lagi, kalau kita perhatikan dari jalan sepanjang Yos Sudarso itu," terangnya.

Meski begitu, dia belum bersedia menanggapi lebih lanjut terkait relokasi Depo Plumpang ke lahan reklamasi milik PT Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara. Sanny beralasan, dirinya belum pernah mengunjungi lokasi tersebut.

"Saya sendiri memang belum cek secara pasti ya, posisi lokasi di area Pelindo seperti apa," ucapnya.

Erick Thohir akan Relokasi Depo Pertamina Pelumpang

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan merelokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Keputusan ini menindaklanjuti instruksi Presiden RI, Joko Widodo usai insiden kebakaran hebat yang melanda Depo Plumpang pada Jumat (3/3) malam.

"Kami sudah merapatkan bahwa Kilang (TBBM Plumpang) akan kita pindah ke tanah Pelindo, ya," kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/3).

Erick menyebut, waktu pembangunan Depo baru milik Pertamina di tanah Pelindo di lakukan pada akhir 2024. Proses pembangunan sendiri akan memakan waktu sekitar 2 sampai 2,5 tahun.

Dia menekankan bahwa tindakan yang akan dilakukan terhadap TBBM Plumpang diharapkan akan menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional, termasuk TBBM lain, dan kilang-kilang Pertamina di tempat lain.

"Ini akan menjadi proyek percontohan pertama, sebelum kita terapkan di kilang-kilang lain, bahkan termasuk juga pabrik pupuk dan smelter," tutupnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Pasca kebakaran mau di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina di Plumpang, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan merelokasi TBBM ke area reklamasi milik PT Pelindo. Keputusan tersebut disambut baik anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus. Menurutnya, relokasi ini mengurangi kerentanan yang dapat ditimbulkan depo bila tetap berada di tengah kepungan pemukiman penduduk.

Deddy mengatakan, dua tahun lalu dia sudah menyampaikan usulan relokasi Depo Plumpang kepada jajaran direksi Pertamina dalam beberapa kali kesempatan rapat di DPR. Momentumnya adalah ketika terjadi kebakaran yang melanda kilang Indramayu pada Maret 2021. 

"Dari berbagai rapat itu saya mendapat data tentang kondisi kerentanan kilang dan TBBM milik Pertamina di berbagai daerah. Jadi Plumpang itu hanya salah satu lokasi dan memang yang paling rentan dibanding lokasi lainnya," kata Deddy, dalam keterangannya, Selasa (7/3/2023).

"Depo raksasa milik Pertamina itu dikepung oleh pemukiman ilegal yang justru sangat membahayakan keselamatan rakyat itu sendiri," Deddy menambahkan.

Menurut Deddy, Pertamina sebenarnya memiliki standar prosedur yang mengatur keberadaan kilang dan TBBM miliknya. Tetapi kemudian banyak orang yang menduduki lahan milik Pertamina tersebut tanpa memperdulikan kerentanan batau resiko yang mereka hadapi. Hingga akhirnya terjadi insiden besar yang menyebabkan korban jiwa serta harta benda bagi masyarakat itu sendiri.