BI Ungkap Resep Manjur Transformasi Digital Sistem Pembayaran Antar Negara ASEAN

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mendorong transformasi digital pada sistem pembayaran dan transaksi antar negara Asia Tenggara dalam menyambut keketuaan ASEAN 2023 Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menguraikan langkah langkah penting untuk bagaimana negara negara ASEAN dapat mewujudkan transformasi digital tersebut.

"Nomor satu, kita perlu lebih maju dalam konektivitas pembayaran regional. Ini adalah ambisi, misi kita, dan kita sudah bergerak ke arah itu," kata Gubernur Perry dalam acara High Level Seminar (HLS) From ASEAN to The World “Payment System in Digital Era," di Nusa Dua, Bali pada Selasa (28/3/2023).

“Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina kami berkomitmen untuk mengintegrasikan dan interkonektivitas sistem pembayaran lintas negara di 5 area seperti QR, Fast Payment, juga Local Currency Transaction,” ungkapnya.

Menurut Perry, tidak hanya mengintegrasikan sistem pembayaran lintas batas ASEAN, tetapi penting juga bagaimana digitalisasi dapat mendukung pemulihan ekonomi, inklusi keuangan, serta juga untuk mendukung entitas global.

“Nomor dua, adalah bagaimana kita memerhatikan (kehadiran) kripto. Untuk menangani kripto kita perlu melakukan pendekatan, salah satunya bekerja sama dengan Financial Stability Board (FSB), tentang peraturan dan standar global serta praktik terbaik untuk ASEAN,” sambungnya.

Koordinasi

Hal ketiga yang penting untuk diperhatikan adalah koordinasi yang erat dalam pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran lintas batas antar negara ASEAN.

“Tentang bagaimana pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia juga bisa dikoordinasikan dengan Malaysia, Singapura, Thailand,” tambahnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan pada 28-31 Maret 2023 menggelar pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Nusa Dua, Bali.

Pada Selasa (28/3) hari ini, diselenggarakan dua sesi seminar dalam acara AFMGM yaitu From ASEAN to the World: Payment System in The Digital Era dan High Level Seminar Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion.

Kala memimpin keketuaan G20, Indonesia berhasil membentuk lembaga Pendanaan Penanganan Pandemi atau Pandemic Fund. Kali ini, cerita yang sama juga akan dibawa Indonesia di tingkat kawasan ASEAN.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan Indonesia akan mengusulkan negara kawasan ASEAN untuk memiliki dana penangan pandemi sejenis, Pandemic Fund.

Mengingat kondisi infrastruktur kesehatan di sebagian besar negara kawasan masih belum siap jika harus berhadapan dengan penyakit yang disebabkan virus, seperti Covid-19.

"Di kawasan juga akan didorong bagaiman Menteri Keuangan akan bekerja sama dengan Menteri Kesehatan di kawasan ASEAN karena melihat kebutuhan," kata Febrio di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, Selasa (28/3).

Hal ini yang menjadi latar belakang Indonesia untuk mengajak seluruh negara kawasan untuk membentuk Pandemic Prevention and Response (PPR) atau pencegahan dan penanggulangan pandemi. Nantinya, Pandemic Fund versi ASEAN ini, akan digunakan negara kawasan untuk memitigasi dengan cepat penularan penyakit atau wabah menular.

"Di ASEAN harus reform lebih jauh dalam hadapi penyakit menular seperti kemarin. Tidak boleh ada negara yang sehat sendiri, jadi perlu dibangun PPR ini," kata dia.

Pembentukan Pandemic Fund

Lebih lanjut Febrio menjelaskan pembentukan Pandemic Fund di ASEAN akan dimulai dengan assessment gap yang dibutuhkan. Ini berkaca pada pengalaman 2020 silam, respond fund di ASEAN untuk penanganan pandemi mencapai USD15 juta.

Selain itu, Indonesia merencanakan memperbesar dana penanganan pandemi khusus ASEAN lebih dari USD1 miliar. Agar dan tersebut ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan semisal pembelian Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan anggota negara ASEAN.

"Saat itu dipakai waktu beli APD dan sebagainya untuk emergency, dan sudah ada cikal bakalnya, dan kita akan manfaatkan existing inisiatif yang sudah ada. Karena pandemi, tidak ada yang bisa prediksi kapan datang," kata Febrio mengakhiri.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo, mengatakan bahwa Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dalam Presidensi G20.

Menurut Dody, peran Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 merupakan bagian dari tahapan menuju terciptanya ASEAN Economic Community (AEC) 2025 yang saling terkoneksi, inklusif dan sejahtera pada 2025, seperti dikutip dari laman resmi BI, Selasa (28/3/2023).

Seperti diketahui, dalam kepemimpinan Indonesia kali ini akan diselenggarakan pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Bali pada 28-31 Maret 2023. 

Dalam pertemuan pertemuan ini para delegasi nantinya akan menyusun langkah kolektif dan kolaboratif untuk mewujudkan 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs), yaitu :

• Rebuilding Regional Growth, Connectivity, and New Competitiveness (recovery rebuilding)
• Accelerating Inclusive Digital Economy Transformation and Participation (digital economy); dan
• Promoting Sustainability Economic Growth for a Resilient Future (sustainability)

Kerangka tersebut diharapkan dapat memperkuat para negara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia melalui langkah bersama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia atau Epicentrum of Growth.

BI mengungkapkan, bahwa pihaknya bersama Kementerian Keuangan akan menghadirkan sekitar 24 pertemuan yang meliputi pertemuan utama (mulai tingkat Deputi hingga Prinsipal) dan pertemuan pendukung yang berbalut tema "Discover Indonesia", khususnya mengangkat budaya Sulawesi dan Kalimantan sekaligus menunjukkan giat pariwisata Indonesia.

Adapun Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu yang mengatakan bahwa kondisi perekonomian ASEAN saat ini stabil.

Dia membeberkan, sejumlah organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD melihat kawasan ASEAN sebagai epicentrum of growth, meski dunia masih dihadapi berbagai tantangan di tahun 2023 ini.