Satgas Waspada Investasi Keluarkan eFishery dari Daftar Entitas Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Satgas Waspada Investasi mengumumkan untuk melakukan normalisasi terhadap PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery) karena telah melengkapi izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas suatu entitas dengan mengunjungi website dari otoritas yang mengawasinya atau dengan melihat daftar entitas yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi melalui link sebagai berikut https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap penawaran investasi ilegal dan pinjol ilegal terlebih menjelang Idul Fitri 1444 H di saat sebagian masyarakat akan mendapatkan penghasilan lebih.

Masyarakat diharapkan memastikan terlebih dahulu legalitas atau izin dari perusahaan yang menawarkan investasi dan mendasarkan pada pertimbangan yang logis terkait tingkat keuntungan yang dijanjikan.

Satgas Waspada Investasi juga mengingatkan kembali agar masyarakat tidak terjebak pada penawaran pinjaman online dengan syarat yang sangat mudah, proses cepat, namun tidak berizin (ilegal), karena hal tersebut justru akan menyulitkan di kemudian hari.

Informasi legalitas juga bisa didapat melalui Kontak OJK 157 atau WA 081157157157. Masyarakat jika menemukan tawaran investasi atau pinjol yang mencurigakan atau diduga ilegal dapat melaporkannya melalui email konsumen@ojk.go.id, atau email: waspadainvestasi@ojk.go.id.

Sebelumnya, angka literasi keuangan semakin meningkat sejak tahun 2019. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar.

“Seperti diilustrasikan oleh Gubernur Perry Warjiyo, Indonesia menghadapi tantangan yang terus menerus dalam melanjutkan peningkatan akses ke inklusi dan literasi keuangan," ujar Mahendra yang hadir secara daring dalam acara High Level Seminar “Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion” di Nusa Dua, Bali pada Selasa (28/3/2023).

“Dengan catatan, setiap perkembangan penting untuk dicapai mengingat tahun lalu angka literasi keuangan meningkat menjadi 50 persen dari 40 persen di tahun 2019," ungkapnya.

Sementara itu, angka inklusi keuangan meningkat dari sekitar 73 persen di tahun 2019 ke 85 tahun lalu. Dari capaian itu menempatkan Indonesia di jalur yang tepat untuk mencapai target pemerintah sebesar 90 persen tingkat inklusi keuangan sebesar 2024, bebernya.

"Penting bagi kita untuk melihat perkembangan terkini di sektor keuangan global untuk memberikan pembaruan yang paling relevan tentang apa yang perlu dipelajari guna memperbaiki situasi ke depan," tambah Mahendra.

UMKMSementara hal itu menjadi semakin relevan, katanya, semua harus memahami bahwa selain bank dan perusahaan keuangan, banyak dari kemajuan inklusi dan literasi keuangan, termasuk pada UMKM. Peningkatan ini dilakukan oleh perusahaan atau startup teknologi berbasis digital.

“Perusahaan-perusahaan ini, seperti yang kita ketahui, sangat didukung oleh aliran investasi yang melimpah dengan biaya modal yang sangat rendah sebelum tahun lalu, terutama karena akses likuiditas di pasar modal global yang dapat disesuaikan dengan kebijakan di negara-negara maju," sambungnya.

Namun sayangnya, hal itu tidak bertahan lama. Dalam beberapa bulan terakhir, AS dan Eropa menaikkan suku bunga dengan tajam untuk melawan tekanan inflasi. Akibatnya, investor startup dengan likuiditas yang banyak sudah tidak ada lagi.

"Sehingga, startup teknologi digital, termasuk fintech harus bersaing di pasar modal yang lebih kompetitif. Karena itu mereka harus lebih prospektif dalam proporsi bisnis mereka," kata Mahendra.

“Nah, bottomline jauh lebih penting dari sekedar prospek valuasi, inilah realita baru yang harus mereka (startup) hadapi,” tambah dia.