Jakarta Jadi Provinsi dengan Daya Daing Digital Tertinggi, Disusul Jabar dan Yogyakarta

Liputan6.com, Jakarta East Ventures bersama Katadata Insight Center dan PwC Indonesia meluncurkan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023, yang menjadi edisi ke-4 sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020. Laporan riset EV-DCI 2023 merupakan pengukuran daya saing digital Indonesia dengan tema “Keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia”.

“Secara holistik, terjadi pemerataan adopsi digital yang sangat baik di semua provinsi (di luar provinsi baru hasil pemekaran) yang sudah East Ventures petakan selama empat tahun berturut-turut. Ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi infrastruktur digital Indonesia di masa depan dan akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru ke seluruh pelosok Indonesia," kata Willson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures.

"Apresiasi yang tertinggi untuk pemerintahan Indonesia, di mana perkembangan digital yang pesat dan mulai merata ini terjadi di dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo bersama dengan semua jajaran pemerintah yang terlibat. Dengan infrastruktur digital yang kuat dan merata, bertumbuhnya inovasi baru di segala sektor yang inklusif dan berkesinambungan, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari investor, founder, startup, konsumen, perusahaan swasta hingga BUMN, kita melangkah lebih cepat dan lebih dekat dalam mencapai keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.

EV-DCI 2023 menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. Daya saing digital di daerah-daerah di Indonesia terus menunjukkan tren positif.

Ini terlihat dengan skor EV-DCI 2023 sebesar 38,5 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 35,2 (2022) dan dua tahun sebelumnya, yaitu 32,1 (2021).

Pemetaan Daya Saing Digital

EV-DCI merupakan pemetaan daya saing digital daerah yang dibentuk dari tiga sub-indeks, sembilan pilar, dan 50 indikator. Sub-indeks pembentuknya adalah input, output, serta penunjang, dengan pilar pembentuk sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengeluaran TIK, perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas, ketenagakerjaan, infrastruktur, keuangan, dan regulasi dan kapasitas pemda.

Skor EV-DCI 2023 tertinggi masih dipegang oleh DKI Jakarta, dengan skor 76,6. Sementara itu, di posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Jawa Barat dan DI Yogyakarta dengan skor 62,2 dan 54,2.

Selain itu, Jawa Tengah kembali masuk ke 10 besar di peringkat 6 dengan kenaikan skor 10,1, dengan skor EV-DCI 2023 sebesar 48,1. Sementara Sumatera Utara juga masuk ke 10 besar dengan kenaikan skor sebesar 5,7.

Beberapa provinsi di luar Jawa juga mengalami peningkatan daya saing digital yang cukup baik. Contohnya, Jambi yang mengalami peningkatan peringkat EV-DCI 2023 tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari peringkat 30 di tahun sebelumnya ke 14. Jambi mengalami peningkatan skor sebesar 8,0 menjadi 39,8. Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat juga menunjukkan peningkatan daya saing digital yang signifikan; masing-masing mengalami kenaikan 12 peringkat.

Direktur Katadata Insight Center, Adek Media Roza, mengatakan bahwa peningkatan daya saing digital turut dialami di provinsi di luar 10 besar.

“Perbaikan nilai median selama 4 tahun berturut-turut menggambarkan peningkatan daya saing digital, khususnya pada provinsi peringkat menengah dan bawah,” ujar Adek.

Nilai spread atau selisih antara skor provinsi tertinggi (DKI Jakarta - 76,6) dan terendah (Papua Tengah - 23,3) untuk EV-DCI 2023 yaitu 53,2, turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 48,3 pada 2022. Namun, peningkatan spread ini bukan disebabkan pemerataan digitalisasi yang memburuk, akan tetapi disebabkan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat.

Laporan riset EV-DCI juga dilengkapi dengan hasil survei terhadap 39 perusahaan digital, analisa 8 sektor, serta perspektif dari 22 tokoh. Perspektif ini mencakup para pengambil kebijakan di pemerintah, antara lain Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kesehatan, dan lainnya. Selain itu perspektif juga mencakup para founder startup seperti Presiden Traveloka, CEO KoinWorks, CEO Nusantics, dan lain sebagainya.

Para tokoh dan narasumber tersebut memberikan perspektif dalam menguatkan upaya peningkatan ekonomi digital menuju keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Para tokoh menegaskan langkah serta strategi yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong para pemain telekomunikasi aktif membangun infrastruktur jaringan sampai ke pelosok. Pemerintah juga terlibat dalam penyediaan jaringan tulang punggung melalui proyek Palapa Ring dan satelit multifungsi Satria. Di sisi hilir, pemerintah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mengadakan pelatihan keterampilan teknologi digital.

Pemerintah juga menggelar pelatihan literasi dan pembinaan usaha agar pelaku usaha kecil dan menengah melek pemasaran digital melalui program Bangga Buatan Indonesia. Dan yang terpenting saat ini adalah pemerintah ingin kebijakan yang menyangkut dengan masalah koordinasi antara pusat dan daerah yang seringkali tidak selaras menjadi lebih baik ke depannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap pertumbuhan digital dapat dinikmati semua rakyat Indonesia.

"Ekonomi digital diharapkan mempunyai ekonomi yang inklusif, agile, berkelanjutan, serta dapat memastikan bahwa rakyat Indonesia bisa memanfaatkan pertumbuhan digital tersebut. Dalam kerangka pengembangan ekonomi digital 2022-2030, tentu ini dapat berkontribusi untuk mencapai visi negara Indonesia 2045," kata dia.

Ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan yang didukung konsumsi yang kuat dan digitalisasi yang semakin meluas. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan di berbagai sektor.

Pemerintah bersama sektor swasta bekerja sama dalam menjaga perkembangan digitalisasi di sektor-sektor esensial seperti fintech, logistik, edutech, dan healthtech.

Kolaborasi bersama sektor swasta sebagai komitmen mewujudkan keadilan digital tersebut tergambarkan dari beberapa wawancara yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki yang mendorong transformasi digital UMKM melalui kolaborasi dengan e-commerce. Selain itu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong lingkungan untuk berinovasi bagi para pelaku startup. Sedangkan bagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, kolaborasi dengan startup adalah suatu keniscayaan.

Pertumbuhan ekonomi digital tetap menunjukkan tren positif, di mana untuk menghadapi tahun 2023, strategi yang tepat untuk mempertahankan perkembangan ekonomi digital di Indonesia yaitu:

1. pemerataan digitalisasi,
2. penguatan fundamental bisnis,
3. peningkatan kolaborasi,
4. penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Upaya Indonesia untuk mencapai keadilan digital memerlukan adanya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan pada ekosistem ekonomi digital termasuk perusahaan startup dan konvensional, pemerintah, investor, hingga masyarakat. Bentuk kolaborasi dapat diarahkan pada usaha pemerataan digitalisasi, penguatan fundamental bisnis, dan penerapan strategi keberlanjutan melalui ESG. Pengambilan langkah kolektif tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam membentuk value add yang mendukung terjadinya pemerataan ekonomi digital yang berujung pada peningkatan ekonomi nasional secara keseluruhan,” kata Radju Munusamy, Partner dan NextLevel Leader PwC Indonesia.