UMKM Indonesia Kalah Jauh dari Vietnam

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta lebih banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri. Dengan begitu, bisa membuka peluang pembiayaan bagi UMKM sehingga bisa turut naik kelas.

Menteri Teten mengatakan, dengan terlibat kerja sama dengan perusahaan besar hingga BUMN, UMKM bisa mendapat kepastian pembelian produk. Alhasil, ada keyakinan yang didapat untuk mengakses pembiayaan dari berbagai lini.

"Penting untuk UMKM masuk ke rantai pasokan industri. Kenapa penting? Ini juga akan membantu para UMKM 2 hal. Satu untuk akses pembiayaan, kalau ada kepastian produknya dibeli, jasanya diapakai, ini bank atau modal ventura atau lainnya akan semakin yakin tidak ragu untuk berikan pinjaman," ujarnya dalam pembukaan Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Dia mengatakan, jika UMKM tak didukung melalui sistem pembiayaan, bisa berpengaruh pada macetnya produksi yang dijalankan. Ini juga yang dikhawatirkan turut menghambat perluasan pasar yang bisa menjadi peluang.

Maka, Teten meminta upaya penyerapan produk UMKM lewat rantai pasok industri perlu ditingkatkan. Mengingat lagi, porsi UMKM Indonesia cukup rendah yang masuk rantai pasok industri.

"Sayangnya UMKM yang masuk rantai pasok industri itu masih kecil, kalau enggak salah angkanya 7 persen, kalah dengan Vietnam yang sudah 24 persen," jelasnya.

Informasi, Inabuyer B2B2G Expo 2023 kali ini mempertemukan antara suplier dan buyer dari berbagai pengusaha. Mulai dari usaha besar, BUMN, hingga UMKM sebagai penyedia produk. Harapannya, bisa terjadi satu kerja sama berkelanjutan diantara setiap pelaku usaha.

Manfaat lainnya pun diungkap Menkop Teten. Dengan masuk ke rantai pasok industri, UMKM dinilai bisa meningkatkan kualitas produk yang dibuatnya.

"Karena itu, para buyer, offtaker yang dalam bagian rantai pasok bisa membantu UMKM kita untuk meningkatkan standardisasi produknya dan bimbinga merek, Kemenkop UKM juga akan melakukan pendampingan," jelasnya.

Dia berharap penuh kedepannya bisa terjalin kerja sama yang lebih luas antara pengusaha besar dengan UMKM.

"Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini yang harus kita lakukan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap banyak UMKM yang keberatan dengan syarat agunan ketika mengajukan pinjaman ke perbankan. Padahal, pinjaman modal dinilai menjadi salah satu pendorong UMKM bisa naik kelas.

Menyikapi fenomena itu, dia meminta perbankan utamanya bank BUMN dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk mempermudah syarat pinjaman bagi UMKM.

"Himbara harus proaktif memberikan bantuan pembiayaan. Tapi jangan lagi dengan pendekatan agunan. Cara ini sudah tidak lagi dipakai di luar negeri. Mereka sudah menggunakan skema credit scoring untuk menilai UMKM layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. UMKM itu tidak punya aset, tapi pinjam uang ke bank harus punya agunan," kata Teten Masduki dalam Sinergi dan Kolaborasi Program Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Bidang Koperasi dan UMKM di Klaten, Jawa Tengah, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (21/6/2023).

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membidik porsi kredit perbankan terhadsp UMKM harus 30 persen di 2024 mendatang. Dia menilai, target ini bisa jadi terhambat jika skema agunan masih jadi syarat UMKM mengakses pembiayaan.

"Pada 2024 kredit perbankan dipatok 30 persen. Ini sulit tercapai karena harus ada perubahan besar. Saya sampaikan ini terus-menerus supaya ada perubahan, karena kalau seperti ini terus hanya sedikit (UMKM) yang naik kelas. Naik kelas itu butuh modal kerja untuk mengembangkan usahanya, kalau hanya mengandalkan modal sendiri itu sulit," kata Menkop Teten.

Hao ini pula yang disebut Menkop Teten menjadi alasan bagi Pemerintah untuk terus menambah plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya agar semakin banyak usaha mikro yang terbantu untuk menambah modal usahanya.

"Mau bagaimanapun tak sedikit UMKM yang selama ini menggunakan uang secara mandiri karena sulit pinjam ke bank," katanya.