Surplus APBN Rp 152,3 Triliun Semester I 2023

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN 2023 di semester I tahun ini surplus hingga Rp 152,3 triliun. Realisasi ini setara dengan 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, surplus APBN 2023 di semester I ini turut ditopang oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 1.407,9 triliun. Jumlah itu sebesar 57,2 persen dari total target pendapatan negara di tahun ini.

Namun, Sri Mulyani menambahkan, pertumbuhan pendapatan negara semester I 2023 hanya tumbuh 5,4 persen dibandingkan tahun lalu. Tidak setinggi periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya yang tembus di atas 10 persen.

"Ini sudah relatif lebih normal, karena sebelum-sebelumnya kita lihat pendapatan negara pertumbuhannya cukup tinggi, double digit," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023).

Belanja Negara

Di sisi lain, sari sisi belanja negara telah terbelanjakan Rp 1.255,7 triliun, atau 41 persen dari target APBN tahun ini. Terjadi kenaikan tipis 0,9 persen dibandingkan total belanja negara tahun lalu.

Sehingga, Sri Mulyani menyampaikan, posisi APBN di semester I 2023 mencatat surplus Rp 152,3 triliun atau 0,7 persen dari PDB.

"Jangan lupa, APBN 2023 tetap didesain dengan posisi postur yang sebetulnya defisit. Sehingga hingga pertengahan tahun, posisi positif ini memberikan keyakinan defisit tahun ini bisa kita jaga, atau bisa kita turunkan," tuturnya.

"Bahkan keseimbangan primer di Rp 368,2 triliun. Ini cukup besar, bahkan dibandingkan tahun sebelumnya," pungkas Menkeu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebabkan belanja negara di semester I-2023 menjadi membengkak.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam raker bersama Badan Anggaran DPR RI, Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2023, di DPR, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Bendahara negara ini mengungkapkan, tercatat hingga kini belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp417,2 triliun di semester I-2023. Alhasil, angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 393,8 triliun.

Untuk rincian belanja K/L tersebut terdiri dari Rp134,2 triliun belanja pegawai, angka ini naik sebesar 11,1 persen. Kemudian, belanja barang Rp147,4 triliun atau naik 2 persen, dan belanja modal mencapai Rp 62 triliun atau tumbuh 8,3 persen.

"Untuk belanja pegawai sudah dibelanjakan Rp134,2 triliun, tumbuh 11,1 persen. Ini karena gaji dan tunjangan naik, tukin-tukin yang mulai meningkat lagi, juga pembayaran gaji, tunjangan hari raya (THR), dan gaji ke-13 yang termasuk tukin 50 persen," kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mencatat belanja pegawai terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp 90,4 triliun atau naik 12,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Lalu, ada juga tukin, honorarium, dan uang lembur Rp43,8 triliun yang naik 8,4 persen dari sebelumnya Rp40,4 triliun.

Sebelumnya, pemerintah telah merombak aturan mengenai pemberian tunjangan kinerja atau tukin PNS. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, formula baru tersebut bakal mampu meningkatkan performa birokrat.

Pada satu kesempatan, RI 1 bahkan mengusulkan adanya kenaikan tukin untuk PNS di kementerian/lembaga yang giat menggunakan produk dalam negeri (PDN).