Jokowi Subsidi Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Erick Thohir Tunggu Aturan

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal memberikan subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Namun, ia masih menunggu aturan dari Menteri Perhubungan (Menhub) terkait pemberian subsidi tarif tersebut.

"Itu kan policy-nya di pak Menhub. Kalau namanya policy bukan di BUMN. Kita itu adalah kepanjangan tangan pemerintah. Jadi policy bukan di kita," ujar Erick Thohir di The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place, Senin (14/8/2023).

Dalam pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung, BUMN telah membentuk perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Itu merupakan gabungan dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan perusahaan perkeretaapian China, Beijing Yawan HSR Co Ltd.

Ikuti Skenario

Erick mengatakan, konsorsium PT KCIC nantinya bakal mengikuti skenario tarif subsidi Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dikeluarkan Menteri Perhubungan.

"Kalau nanti pak Menhub buat policy ini, harus dilakukan, ya kita tinggal mengikuti. Tinggal kita lihat skenario scheme-nya itu bisa buat lanjut enggak," kata Erick.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bakal memberikan subsidi melalui public service obligation (PSO) kepada Kereta Cepat Jakarta Bandung. Pemberian subsidi ini agar meringankan biaya kepada konsumen.

“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta beberapa waktu lalu.

Jokowi menuturkan, akibat masifnya pemakaian kendaraan pribadi, kemacetan di Jabodetabek dan Bandung makin parah. Hal itu juga membuat kerugian besar mencapai hampir Rp 100 triliun.

“Kerugian kita per tahun itu hampir Rp 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung,” tutur dia.

RI 1 menilai, kemacetan itu harus segera diatasi karena telah merugikan perekonomian Jabodetabek dan Bandung secara signifikan.

Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk atasi kemacetan itu, di antaranya dengan memberikan subsidi agar tiket moda transportasi massal terjangkau.

“Bahwa harus ada subsidi itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara, karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” kata dia.