Luhut: Investor Asing Jangan Cuma Nambang di Indonesia, tapi Kelola Dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak ingin program transisi energi yang tengah digalakan Indonesia kena dikte negara lain. Pasalnya, Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam besar di sektor energi baru terbarukan (EBT).

Luhut mempersilakan investor asing masuk Indonesia untuk terlibat dalam program transisi energi. Namun bukan sekadar mengambil harta karun saja, tapi ikut mengolahnya di dalam negeri. 

"Jangan biarkan lagi ekspor bahan mentah, tapi Anda semua harus ada di Indonesia. Tapi setelahnya, mungkin setelah dua tahap, Anda bisa ekspor beberapa yang diproduksi di sini," ujar Luhut di sela-sela Indonesia Sustainibility Forum (ISF) di Park Hyatt Jakarta, Kamis (7/9/2023).

"Namun di saat bersamaan, Anda harus bisa memberikan kepercayaan kepada investor untuk membawa uang mereka guna mendukung kita, karena saya berpikir kita tidak bisa melakukannya sendirian," ungkapnya.

Luhut berkata, Indonesia juga bakal melakukan ekspor energi hijau. Namun, ia ingin pelaku industri tidak hanya ambil untung sendiri. 

"Jadi itu sikap Pemerintah Indonesia. Jangan biarkan orang lain mendikte Anda. No, saya juga punya hak untuk mempertahankan kepentingan kami," tegas Luhut. 

PLTU Batu Bara Pensiun

Senada, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marinves Rachmat Kaimuddin menambahkan, Pemerintah RI dan Sekretariat JETP telah memetakan guna mendapat dana hibah USD 20 miliar untuk melakukan transisi energi, dengan mempensiunkan dini PLTU batu bara. 

Setelahnya, Indonesia bakal memperdagangkan listrik hijau ke negara tetangga. Tapi Rachmat tak ingin Indonesia hanya sekadar jadi pelaku ekspor saja.  

"Pastinya, tujuan akhirnya bukan hanya ekspor listrik hijau, tapi juga membangun manufaktur panel surya dan baterai di Indonesia. Jadi ini akan memperbaiki situasi industri," tuturnya. 

Upaya kolaboratif antara lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi multilateral, dan masyarakat sipil dinilai penting untuk mempercepat transisi energi yang adil dan terjangkau di kawasan ASEAN ataupun kawasan lainnya.

Chief Sustainability Officer, Standard Chartered Bank, Marisa Drew mengatakan, instuisi keuangan memegang peranan penting dalam mengerahkan modal dari sektor swasta dan menciptakan solusi keuangan bagi negara-negara berkembang, termasuk ASEAN.

“Kami percaya tidak ada satu bank manapun yang bisa membantu proses transisi menuju net zero dengan sendiri, dan karena itu memerlukan upaya kolaboratif," kata dia dalam diskusi panel bertema Decarbonizing Southeast Asia: Charting ASEAN’s Pathway to a Net-Zero Future, di acara ASEAN Business and Investment Summit (ABIS), ditulis Selasa (5/9/2023).

Marisa mencontohkan keterlibatan Standard Chartered dalam inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP), yang mendorong adanya upaya bersama di tingkat global demi tercapainya dekarbonisasi.

Sebagai salah satu partisipan JETP, Standard Chartered berkontribusi dalam bentuk komitmen penyediaan modal, berbagi ide dan praktik terbaik, serta berinovasi untuk menghadirkan sumber-sumber alternatif pembiayaan baru.

Selain JETP, Standard Chartered juga turut berperan dalam terobosan lainnya dalam upaya peningkatan pembiayaan hijau.

“Kami adalah pemegang saham dan salah satu pendiri Climate Impact X, sebuah terobosan besar dalam menciptakan perdagangan karbon yang berfokus pada Asia di mana kita dapat membeli dan menjual carbon credit secara transparan untuk membantu mendanai transisi net zero,” Marisa menambahkan.

Climate Impact X merupakan salah satu pelopor kehadiran bursa karbon di ASEAN yang dapat menjadi percontohan bagi banyak negara ASEAN lainnya.

Di sesi yang sama, Managing Director of the Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) Yuki Yasui menyebut pihaknya memiliki punya empat strategi pembiayaan untuk mendukung dekarbonisasi ekonomi riil. Pertama, yaitu mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dan perusahaan-perusahaan ramah lingkungan.

Kedua, pembiayaan terhadap perusahaan yang memiliki komitmen pencapaian emisi nol karbon. Ketiga, mendanai transisi perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang berupaya melakukan dekarbonisasi. Terakhir, mendukung pensiun dini aset perusahaan yang tidak ramah lingkungan.

"Dan agar lembaga-lembaga keuangan benar-benar mau membiayai keempat kelompok pembiayaan ini, yang kita miliki adalah kerangka kerja umum yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan dalam implementasinya dan seperti sebuah rencana aksi," ujarnya.