Program Padat Karya Permukiman Target Serap 47.000 Tenaga Kerja di 2024

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bakal melanjutkan pelaksanaan program Padat Karya atau Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di bidang permukiman pada Tahun Anggaran (TA) 2024.

Pelaksanaan program Padat Karya ini bertujuan untuk mendistribusikan anggaran infrastruktur kerakyatan secara merata di seluruh Indonesia, mendorong perekonomian masyarakat, dan memperluas lapangan pekerjaan.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, alokasi anggaran Padat Karya tersebut disalurkan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Lalu juga, lewat program Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang tersebar di 15 lokasi.

"Untuk rencana pelaksanaan Padat Karya/IBM di Direktorat Jenderal Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp2,10 triliun. Dengan perkiraan serapan tenaga kerja sebanyak 47.000 orang," kata Diana dalam keterangan tertulis, Jumat (8/9/2023).

738 Lokasi

Pelaksanaan PISEW tersebar di 738 lokasi dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 11.075 orang. Adapun Sanimas, tersebar di 1.546 lokasi dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 15.455 orang.

Sementara pelaksanaan Sanitasi LPK tersebar di 1.279 lokasi dengan 7.648 orang, TPS3R dilaksanakan di 173 lokasi dengan 1.722 orang, serta Pamsimas yang dilaksanakan di 1.183 lokasi dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 11.829 orang.

"Terkait pelaksanaan Padat Karya, kami harap usulan dapat mulai disampaikan pada pertengahan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi. Sehingga, rekrutmen dan pelatihan untuk tenaga fasilitator dapat dilakukan pada awal 2024," imbuh Diana.

Diana menambahkan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR juga terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan Program Padat Karya kepada publik. Termasuk proses penjaringan usulan di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

"Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi atas kajian KPK, seluruh rangkaian penjaringan usulan kegiatan Padat Karya, kita lakukan secara online melalui website Kementerian PUPR yang saat ini sedang disusun oleh Sekretariat Jenderal," pungkas Diana.