Indonesia Minta Belanda Bantu Upaya Penghapusan Kebijakan EU Deforestation

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mark Rutte Diskusikan Penguatan Kerja Sama Ekonomi

oleh Septian Deny diperbarui 10 Sep 2023, 13:30 WIB
Diterbitkan 10 Sep 2023, 13:30 WIB
Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Mark Rutte dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT G20 New Delhi pada Sabtu (9/09).
Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Mark Rutte dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT G20 New Delhi pada Sabtu (9/9/2023). (Dok. Kemenko Perekonomian)

Liputan6.com, Jakarta Belanda merupakan salah satu mitra perekonomian strategis Indonesia. Pada tahun 2022, total ekspor Indonesia ke Belanda mencapai nilai USD 5,37 miliar dengan neraca perdagangan tercatat surplus sejak tahun 2018 hingga 2022. Selain perdagangan, kerja sama Indonesia-Belanda juga dilakukan di sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pendidikan, hingga sektor critical mineral.

Penguatan kerja sama antar kedua negara menjadi salah satu topik pembahasan ketika Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Mark Rutte dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT G20 New Delhi pada Sabtu (9/09).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Belanda merupakan negara undangan yang turut berpartisipasi pada KTT G20 New Delhi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga turut mengundang Perdana Menteri Rutte pada KTT Bali bulan November 2022 yang lalu.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja sama Indonesia-Belanda di bidang lingkungan hidup dan transisi energi, salah satunya melalui pembangunan Center of Excellence untuk material ramah lingkungan senilai USD 10,5 juta di kota Surakarta.

Sebagai salah satu mitra strategis Indonesia, Belanda diharapkan dapat dorong upaya penghapusan kebijakan EU Deforestation Regulation yang akan berdampak pada diskriminasi komoditas utama Indonesia seperti sawit, karet, kakao, dan kopi.

Lebih lanjut, Presiden berharap Belanda dapat berinvestasi dalam pengembangan teknologi rendah karbon dan konvesi PLTU ke energi terbarukan di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi turut sampaikan harapan agar Belanda dapat mendukung aplikasi keanggotaan Indonesia di OECD. Belanda, yang merupakan negara pendandatangan Konvensi Paris tentang OECD, diharapkan dapat membagikan pengalaman terkait cara kerja & optimalisasi manfaat keanggotaan di OECD.

Sindiran Keras Indonesia di KTT G20 India: Pendanaan Transisi Energi Negara Maju Cuma Retorika

Menkeu) Sri Mulyani mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan sesi pertama KTT G20 India
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan sesi pertama KTT G20 India di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu 9 September 2023. Jokowi juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (Sumber: Instagram @smindrawati)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan sesi pertama KTT G20 India di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu 9 September 2023.

Ternyata, tak hanya Sri Mulyani yang mendampingi Presiden, melainkan Jokowi juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan

Momen itu pun dibagikan Menkeu melalui akun instgaram pribadinya @smindrawati, Minggu (10/9/2023). Bendahara negara ini merangkum paparan Jokowi di G20 India 2023 dimana Jokowi menyebut Komitmen Pendanaan Transisi Ekonomi Negara Maju Hanya Retorika.

"Dimulai dengan tema One Earth -Presiden @jokowi menyampaikan intervensi pertama. Pemimpin G20 harus melakukan aksi nyata melindungi bumi yang tengah sakit. Perubahan iklim makin sulit dicegah kecuali dengan langkah radikal dan masif," ujar Menkeu.

Namun, kata Menkeu, apa yang disampaikan Jokowi tersebut bahwa transisi ekonomi rendah karbon harus dilakukan.

"Tapi pendanaan dari negara maju hanya retorika dan diatas kertas, termasuk komitmen USD 100 billion untuk negara berkembang menghadapi adaptasi dan mitigasi," kata Sri Mulyani.

 

Aksi Nyata Indonesia Atasi Perubahan Iklim

Presiden Jokowi dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023). (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023). (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Kendati demikian, Menkeu menegaskan, sebagaimana yang disampaikan Presiden, Indonesia telah dan terus melakukan aksi nyata sebagai kontribusi mencegah perubahan iklim, termasuk menekan deforestasi dan menyusun startegi mekanisme transisi energi menuju energi hijau.

Sebagai informasi, Presidensi G20 India yang mengangkat tema “One Earth, One Family, One Future”, terdapat 13 Working Group dan 11 Engagement Group.

Hal ini berkembang dari Presidensi G20 Indonesia sebelumnya dikarenakan beberapa inisitif baru dalam Presidensi India yakni Culture Working Group, Disaster Risk Resilient and Reduction Working Group, Research and Innovation Initiative Gathering, dan Start-Up 20.

Infografis Harapan & Langkah Nyata G20 Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi
Infografis Harapan & Langkah Nyata G20 Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya