Tak Hanya Rumah Baru, Seluruh Warga Rempang Dapat Uang Rp 1,2 Juta per Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, BP Batam bakal memindahkan rumah warga Rempang yang terkena imbas proyek Rempang Eco City menuju Tanjung Banon.

Tak hanya rumah baru, Bahlil menyebut warga Rempang juga akan mendapat uang makan masing-masing senilai Rp 1,2 juta untuk setiap orang. Dana itu diberikan selama masyarakat di sana menunggu rumah barunya di Tanjung Banon rampung. 

"Termasuk saat mereka masa tunggu rumah. Berapa lama, 6-7 bulan masa tunggunya biaya hidup per orang ditanggung, Rp 1,2 juta per bulan," jelas Bahlil Lahadalia di sela-sela acara ICIOG 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (20/9/2023).

Bahkan, ia melanjutkan, masing-masing keluarga juga akan mendapat tambahan dana Rp 1,2 juta sebagai uang pengganti untuk sewa rumah sembari menanti hunian barunya jadi. 

"Kalau biaya rumah 1,2 per KK. Jadi kalau satu KK ada 4 orang, maka dia dapat pendapatan per bulan itu Rp 6 juta. Rp 1,2 juta biaya hidup kali empat kan Rp 4,8 juta, tambah Rp 1,2 juta untuk sewa rumah," terang Bahlil. 

"Sewa rumah pun kita tidak memaksa. Malau mereka mau bergeser untuk ke keluarga tidak apa-apa, kita tetap kasih (tambahan Rp 1,2 juta). Tapi kalau mau dikasih ke BP Batam yang urus rumahnya disiapkan. Jadi tidak ada informasi yang simpang siur," tuturnya.

Bahlil menambahkan, BP Batam pun akan tetap memberikan uang makan plus sewa rumah kepada setiap orang dan keluarga bila pengerjaan tempat tinggal baru warga Rempang di Tanjung Banon lebih lama dari dugaan. Namun, ia belum bisa menyebut berapa total nilai anggaran yang dikucurkan untuk program ini.

"Ya kau tinggal hitung (total keseluruhan anggaran), jadi enggak bisa kita hitung sekarang. Contoh anggaran kita siapin 6-7 bulan, tapi katakanlah kalau rumahnya belum selesai satu tahun, ya dia hidupin terus sampai satu tahun," ungkapnya. 

Namun, Bahlil menyatakan akan adanya ganti rugi hak kesulungan yang berbeda antara warga Rempang yang sudah turun temurun tinggal di sana dengan orang yang baru datang. Kendati begitu, ia belum menjelaskan lebih detil bentuk ganti rugi hak kesulungan dimaksud seperti apa.

"Kan ada juga yang baru datang 2004 keatas, ada juga yang baru datang 2010, dan ada juga yang enggak jelas. Jangan perlakuannya sama dengan orang yang sudah secara turun temurun di sana," tegas Bahlil. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal konflik yang terjadi di Rempang ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Luhut, mengakui bahwa penanganan konflik Pulau Rempang tersebut pendekatannya belum tepat. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pendekatan lebih baik lagi agar penanganan pembebasan lahan di Rempang bisa berjalan dengan lancar.

"Ya Rempang itu mungkin ya sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approachatau pendekatannya kemarin belum pas, tapi selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah tak ada masalah. Karena kalau harusnya justifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, enggak ada masalah," kata Luhut usai menghadiri Marine Spatial Planning and Expo Service 2023, di Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Sementara, terkait rencana Pemerintah yang akan menyiapkan hunian baru untuk warga Rempang yang terdampak pengembangan investasi. Menurut Luhut diperlukan sosialisasi yang baik juga kepada masyarakat di sana, sehingga konflik tidak berkelanjutan.

"Saya sudah diberitahu tim di sana supaya relokasi ditunjukkan kepada masyarakat, ini loh apa yang masih kau kurang, kemana sekolah anakmu, dimana kerja anak mu, dan seterusnya. Kalau disosialisasikan dengan baik, saya rasa tidak ada masalah dan sekarang sudah dikerjakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut menegaskan, rencana investasi di Rempang harus tetap berjalan. Lantaran investasi tersebut berpotensi sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

"Di rempang itu ada potensi yang bagus, karena apa? Karena disitu nanti mau bikin photovoltaic (PV), jadi solar panel dan jadi semi konduktor kan bagus," ujarnya.

Diketahui, Pulau Rempang dengan luas mencapai 17.000 hektare akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok, Xinyi Group yang berencana akan berinvestasi senilai USD 11,5 miliar atau setara Rp 174 triliun sampai dengan 2080.