Tak Cuma Bangun Pabrik Kaca di Pulau Rempang, Konglomerat China Ini Bakal Ekspor Olahan Pasir

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Xinyi Glass Holdings Ltd tidak hanya akan membangun pabrik kaca di Pulau Rempang, namun juga membentuk ekosistem pengolahan pasir dengan barang jadi siap ekspor.

Bahlil menekankan, investasi di Rempang Eco City ini tidak hanya dilakukan satu perusahaan saja. Xinyi Group disebutnya bakal membangun pabrik pemrosesan pasir silika, industri soda abu, industri kaca panel surya, industri kaca float, industri silikon, industri pre silicon, industri pemrosesan kristal, industri steel dan modul surya, dan infrastruktur pendukung lainnya.

"Rencana investasi Xinyi Group USD 11,6 miliar. Ingat ya, Xinyi Group, bukan Xinyi sendiri. Di dalamnya itu ada pembangunan kawasan industri yang terintegrasi," tegas Bahlil di Kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (26/9/2023).

"Artinya, ini bukan dia sendiri, ini grup. Kalau data ini enggak benar, saya yang bertanggung jawab. Saya siap diberi sanksi kapan saja," ungkapnya.

Menurut dia, Indonesia akan banyak mengambil keuntungan lewat investasi grup Konglomerat China tersebut di Pulau Rempang. Selain bisa menyetop ekspor pasir ke pasar asing, Xinyi Group diyakininya akan membentuk hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah perdagangan bagi Indonesia.

Ekspor Pasir Silika

"Keuntungan ekonominya kalau ini jalan, selama ini kita ekspor pasir silika sama pasir kuarsa ke luar negeri. China, Korea, dan lain-lain. Ini kan sama kayak nikel bro, dulu kita larang ekspor orang demo saya 1,5 bulan," papar Bahlil.

"Nilai ekspornya dulu USD 3,3 miliar. Begitu kita stop ekspor ore nikel, sekarang sudah menjadi USD 33 miliar, karena sudah barang jadi. Berapa lapangan pekerjaan kita dapat, berapa pendapatan negara yang lebih, berapa multiplier effect yang terjadi akibat industri dalam negeri, berapa nilai tambah neraca perdagangan kita, itu kan sudah pasti terjawab," tuturnya.

Jika sudah terbentuk ekosistem, Bahlil percaya Pulau Rempang akan jadi pusat produksi solar panel di kancah global. "Hampir seluruh dunia itu butuh solar panel, 80 persen dari industrinya ekspor, made in Indonesia. Jadi ini bukan hanya konsumsi dalam negeri, 80 persen ekspor bro," ucapnya.

Saat ditanyai kelanjutan komitmen investasi USD 11,6 miliar Xinyi di Pulau Rempang, Bahlil mengaku terus menjalin komunikasi intensif dengan mereka. Ia berharap realisasinya bisa segera terwujud.

"Bicara seberapa dalam komunikasi saya dengan mereka, intens. Dan menunggu kalau ini sudah selesai, Insya Allah kita doakan dalam waktu yang panjang kita akan melakukan action di lapangan," pungkas Bahlil.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta penyelesaian masalah di Pulau Rempang, Kepulauan Riau dilakukan secara kekeluargaan dengan mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan Jakarta, sebagaimana diungkapkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

“Tadi bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dikutip dari Antara, Senin (25/9/2023).

Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat Rempang

Dia mengungkapkan dalam pertemuan dengan para tokoh masyarakat di Rempang beberapa hari lalu, dirinya telah menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Rempang bukan penggusuran atau relokasi, melainkan penggeseran.

"Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi, dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang," tuturnya."Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," lanjut dia.

Sebelumnya, kesepakatan soal batalnya pemindahan warga Rempang ke Pulau Galang didapatnya pasca Bahlil bermukim selama dua hari di Pulau Rempang. Dari hasil diskusinya bersama warga, ia mendapati status tanah di sana merupakan warisan turun temurun, namun tidak bersertifikat.

"Saya sebagai anak kampung terenyuh juga, baru tahu jadi enggak ada sertifikat, enggak ada HGB (Hak Guna Bangunan) dari semua kampung. Maka kemudian kita formulasi kan kita geser ke satu kampung (Tanjung Banon), kita taro situ dengan sertifikat hak milik 500 meter per rumah," ungkapnya.

"Total KK-nya itu kurang lebih sekitar 800 KK yang kita lakukan tahap awal, kemudian kita geser ke perkampungan sebelah itu," imbuh Bahlil Lahadalia.

Selain itu, menurut Bahlil, masyarakat juga diberikan penghargaan terhadap status lahan. Menurut Bahlil, sebagian masyarakat di Rempang secara turun-temurun sebagian belum mempunyai dokumen alas hak.

"Dan dengan pergeseran ini, kita berikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah kita kasih dengan tipe 45. Apabila ada rumah yang tipe lebih dari 45, dengan harga 120 juta apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP nilainya berapa, itu yang akan diberikan," ujarnya

Selain itu, Bahlil mengaku diberikan tugas khusus oleh Presiden untuk menyelesaikan persoalan di Rempang dengan baik dan melibatkan kementerian lain.

Dia melaporkan kepada Kepala Negara bahwa dari 17.000 hektare area Pulau Rempang, hanya 7.000-8.000 hektare yang bisa dikelola, sedangkan selebihnya adalah hutan lindung.

"Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," jelas Bahlil.