Bursa Karbon Indonesia Jadi Terbesar dan Terpenting di Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan pasar karbon perdana di Indonesia pada Selasa (26/9/2023). Pasar karbon merupakan transaksi jual beli kredit karbon dioksida. Perusahaan yang mampu menekan emisi karbon bisa menjual kredit karbon kepada perusahaan yang melampaui batas emisi karbon.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menjelaskan, saat  ini terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang berpotensi ikut dalam pasar karbon yang sudah diresmikan ini.

"Berdasarkan data ESDM dan PLN terdapat 99 PLTU berbasis batu bara yang berpotensi ikut perdagangan karbon. Jumlah ini setara 86 persen dari total PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia," kata Mahendra, di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Mahendra berharap, 99 PLTU batu bara potensial tersebut mulai bertransaksi dalam bursa karbon di tahun ini.

Sektor Lain Bisa Ikut Ramaikan

Tidak hanya PLTU, Mahendra juga mengatakan pasar karbon atau juga disebut bursa karbon akan diramaikan dari sektor kehutanan, pertanian, limbah, minyak dan gas, industri umum, dan yang akan menyusul dari sektor kelautan.

Dia menuturkan, bursa karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon terbesar dan terpenting di dunia, karena volume maupun keragaman unit karbon yang akan diperdagangkan dan kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia.

Di awal perdagangan, Mahendra menyampaikan bahwa transaksi di pasar karbon dilakukan secara bertahap, dengan memastikan unit karbon yang berkualitas. Transaksi dimulai dari emisi ketenagalistrikan dan sektor kehutanan.

Kaltim dan Jambi Sudah Kurangi Emisi

Meski pasar karbon di Indonesia baru diresmikan, namun Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi sudah menjadi penyumbang unit karbon pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dalam sambutannya, Mahendra juga menyampaikan kebanggaannya terhadap pasar karbon Indonesia.

"Di negara tetangga kita, membutuhkan waktu satu setengah sampai dua tahun sejak regulator Jasa Keuangan seperti OJK untuk bisa betul-betul menterjemahkannya dalam kegiatan konkret pasar karbon," ucapnya.

"Jika di bursa karbon megara Jiran kita membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan sampai transaksi perdana dilakukan secara final, maka kita berharap dari laporan bursa karbon pada hari ini transaksi perdana dapat kita lakukan pada hari ini juga," pungkasnya.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pasar karbon perdana yang ada di Indonesia. Pasar karbon merupakan transaksi jual beli kredit karbon dioksida.

Apabila terdapat pihak atau perusahaan yang mampu menekan emisi karbon, perusahaan itu dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan yang melampaui batas emisi karbon.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut potensi nilai yang muncul dari pasar karbon bisa menembus Rp3.000 triliun atau bahkan lebih. Nilai ini berasal dari 1 giga ton karbon yang dikonversi menjadi kredit karbon.

"Di catatan saya, ada kurang lebih 1 giga ton CO2 potensi credit karbon yang bisa ditangkap. Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai Rp3000 triliun bahkan bisa lebih," kata Jokowi, di kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Jokowi mengatakan bahwa pasar karbon menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini, sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju pada ekonomi hijau.

Adanya pasar karbon juga diharapkan dapat menimbulkan hasil optimal terhadap perubahan iklim. Jokowi menuturkan, perubahan iklim sejatinya sudah dirasakan saat ini. Kondisi tersebut, imbuhnya, tidak bisa diabaikan karena akan sangat mengancam peradaban makhluk hidup.

"Tidak boleh main-main terhadap ini," ucapnya.

Setelah pasar karbon diluncurkan, Jokowi meminta tiga hal. Pertama, jadikan standar karbon internasional sebagai rujukan, manfaatkan teknologi untuk betransaksi sehingga efektif dan efisien.

Kedua, harus ada target, dan timeline baik untuk pasar dalam negeri dan nantinya pasar luar negeri. Ketiga, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional dan pastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Sebagaimana diketahui, OJK resmi memberikan izin usaha penyelenggara bursa karbon kepada BEI. Pemberian izin usaha oleh OJK itu berdasarkan pengumuman Nomor Peng-3/PM.02/2023 tentang pemberian izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada BEI.

OJK memberikan izin usaha tersebut berdasarkan Nomor Keputusan Izin Usaha KEP-77/D.4/2023 pada 18 September 2023 sebagai penyelenggara bursa karbon.

“Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan anggota dewan komisioner dimaksud,” tulis OJK.

Pemberian izin usaha kepada BEI sebagai penyelenggara bursa karbon didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon dan surat edaran otoritas jasa keuangan (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon.