Jurus Tingkatkan Layanan BPJS Kesehatan, Pemerintah Wajib Tahu

Liputan6.com, Jakarta Transformasi mutu layanan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan dan proses administratif mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas sistem IT.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan bahwa transformasi mutu layanan difokuskan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat dan setara bagi setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Simplifikasi yang dimaksud di antaranya penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan serta pengklaiman,” ujarnya.

Ghufron menjelaskan salah satu langkah yang telah diambil pihaknya yakni peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat (DBTFMS).

Bukan berarti tanpa tantangan, upaya pemerataan layanan kesehatan yang dilakukan BPJS Kesehatan perlu diimbangi oleh akses internet andal, mengingat sasarannya merupakan masyarakat yang berada di daerah terpencil.

Chief Enterprise Business Officer PT Link Net Tbk Agung Satya Wiguna menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi Very Small Aperture Terminal (VSAT) dapat menjadi salah satu solusi kesuksesan program transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan.

VSAT sendiri merupakan teknologi komunikasi satelit yang memungkinkan akses internet dan komunikasi data di lokasi terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel atau jaringan terestrial.

“Seperti diketahui, program ini menyasar wilayah terpencil, di mana pelayanan secara digital juga wajib dijalankan. Oleh karena itu akses komunikasi dengan satelit sangat dibutuhkan karena kurangnya infrastruktur kabel di daerah terpencil,” tutur dia.

Integrasi Data Masyarakat

Selain itu, Agung juga menyampaikan pentingnya peran cloud computing untuk mengoptimalkan proses integrasi data masyarakat secara digital dalam program transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan.

Menurut Agung, teknologi cloud computing dapat memudahkan penyimpanan data, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional. Dengan begitu diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan optimal.

“VSAT serta cloud computing adalah layanan kami yang dapat mendukung aktivitas di daerah terpencil dengan memanfaatkan sistem IT. Dua layanan tersebut dapat mengoptimalkan program-program seperti transformasi mutu layanan dan yang serupa,” tutup Agung.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 di Jakarta pada 2 Oktober 2023. Pertemuan ini menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia.

Mengusung tema "Kolaborasi dalam Transformasi Mutu Layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional", acara ini turut dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta pemangku kepentingan kesehatan dari seluruh penjuru negeri.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada Transformasi Mutu Layanan. Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN. 

"Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif," terang Ghufron. 

Transformasi Mutu Layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan. Proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman. Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN. 

"Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif. Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas," tambah Ghufron. 

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program JKN dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk. 

"Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk, yang merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan layanan kesehatan yang signifikan oleh peserta JKN pada tahun 2022 dengan 502,8 juta kunjungan adalah pencapaian luar biasa. Ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap Program JKN," ujar Ghufron.