Jelang Pemilu, Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1% di 2023

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimis ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,1 persen di tahun 2023. Menyusul, adanya belanja menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

"Pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan berada di level 5,1 persen dengan aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu," ujarnya dalam acara Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat (3/11).

Selain ajang Pemilu, pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut juga ditopang konsumsi swasta yang diprakirakan masih tumbuh kuat. Ini sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih tinggi, dan terkendalinya laju inflasi.

"Investasi bangunan dan non-bangunan juga memasuki tren peningkatan seiring dengan progres penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)," imbuhnya.

Meski begitu, pemerintah terus mewaspadai tren perlemahan ekonomi yang dialami sejumlah mitra dagang Indonesia. Ini tercermin dari penurunan aktivitas ekspor Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

"Seperti ekonomi Tiongkok (China) tumbuh melambat dipengaruhi pelemahan konsumsi dan krisis di sektor properti," ucapnya.

Untuk itu, Sri Mulyani mendorong percepatan konsumsi Pemerintah memasuki akhir tahun 2023. Tujuannya menjaga daya beli masarakat ditengah ketidakpastian perekonomian global.

Jelang Pemilu 2024, Partai Politik Mulai Jor-joran Belanja

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai gelaran Pemilu 2024 turut memberikan angin segar bagi ekonomi Indonesia. Khususnya dari sisi permintaan domestik yang mengalami penguatan.

Dia pun mengapresiasi partai politik (parpol) maupun politisi yang menghabiskan uang tak sedikit untuk kampanye. Belanja tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Konsumsi, investasi dan aktivitas secara sektoral dan regional semuanya menyediakan indikator yang meyakinkan bahwa ekonomi akan tetap kuat dan bertahan," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap permintaan domestik ini akan terus diperkuat selama masa hajatan politik hingga puncaknya pada Pemilu Februari 2024.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Stabilitas Sistem Keuangan atau SSK untuk triwulan ketiga tahun 2023 tetap terjaga, di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.

“Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, atau berdaya tahan, serta merupakan hasil koordinasi dan Sinergi kssk yang akan terus diperkuat,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Jumat (3/11/2023).

Sebagai informasi, KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertemu di dalam rapat berkala KSSK yang ke-4 tahun 2023 pada Senin, 30 Oktober 2023

“KSSK berkomitmen untuk terus melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan dari resiko global ke depan; termasuk rambatan pada perekonomian dan sektor keuangan domestik,” tutur Menkeu.

Sri Mulyani kembali menyoroti kinerja ekonomi global yang melambat dengan adanya ketidakpastian yang meningkat, juga disertai divergensi atau perbedaan dari pertumbuhan antar negara yang semakin melebar.

Proyeksi IMF

Menkeu mengutip proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di sisa tahun 2023 akan mencapai 3 persen, kemudian melambat menjadi 2,9 persen pada tahun 2024 mendatang.

Adapun ekonomi Amerika Serikat di tahun 2023 yang masih menunjukkan pertumbuhan kuat ditopang dengan konsumsi rumah tangga dan sektor jasa

Sementara itu perekonomian Tiongkok menunjukkan perlambatan, dipengaruhi oleh perlemahan konsumsi dan krisis di sektor properti.

“Tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, terjadinya fragmentasi ekonomi, dan terjadinya fenomena El Nino,” imbuh Sri Mulyani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memitigasi dampak kemarau panjang akibat El Nino.

“Terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Jumat (27/10/2023).

Selain El Nino, paket kebijakan APBN juga ditujukan untuk memitigasi dampak gejolak ekonomi global serta perlambatan ekonomi China. Menkeu menyebut tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.

Paket kebijakan tersebut terdiri dari tiga paket. Pertama, paket penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.

Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.

Sedangkan BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menkeu menargetkan KUR pada tahun ini dapat mencapai Rp297 triliun.

Adapun paket kebijakan ketiga, yaitu penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pemerintah juga memberi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp 4 juta per rumah.

Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1.800 rumah.

“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” ujar Sri Mulyani.