Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,7%, Indonesia Butuh Investasi Rp 1.650 Triliun di 2024

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 di angka 5,1 persen hingga 5,7 persen dibutuhkan realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun.

Ia menjelaskan bahwa realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun bukanlah hal yang gampang dengan situasi dunia saat ini yang tidak mendukung. Tetapi Jokowi meyakini kerja keras atas semua pihak bisa menyelesaikan target tersebut.

"Bukan hal yang gampang dengan situasi dunia sekarang yang tidak mendukung, tetapi saya meyakini kerja keras kita semunya akan bisa menyelesaikan target investasi yang kita buat ini Rp1.650 triliun," kata Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023, Jakarta, Kamis (7/12).

Jokowi menceritakan pengalaman di tahun 2022 dan 2023, yang mana tanpa bantuan investasi di Indonesia pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dan membaik. Ia mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.

"Kita harus bersaing, berkejar-kejaran dengan negara lain yg juga mengejar investasi. Tapi yang paling penting saya kira pelayanan kepada investor itu yg terus diselesaikan, kalau ada keluhan segera selesaikan, kalau ada masalah segera selesaikan, mereka akan merasa terbantu," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kembali soal pentingnya investasi di Indonesia. Ia menyebut bahwa semua negara membutuhkan investasi, sebab hal itu merupakan kunci pertumbuhan ekonomi di sebuah negara.

"Saya ingin mengulang lagi bahwa semua negara saat ini butuh yg namanya investasi karena kunci pertumbuhan ekonomi sebuah negara saat ini sangat sulit sekali menaikkan konsumsi masyarakat bukan hal yang gampang menaikkan ekspor bukan hal yang gampang. Naik sedikit saja sangat sulit," kata Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, Jakarta, Kamis (7/12).

Pergerakan InvestasiJokowi menyebut adanya pergerakan investasi di dalam negeri bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan juga mendatangkan penerimaan negara dan daerah.

"Tapi yang dikejari-kejar semua negara saat ini adalah hanya satu, investasi. Dan kita juga sama kita ingin buka kesempatan kerja yang selebar-lebarnya bagi rakyat kita. Oleh sebab itu sekali lagi investasi harus terus tumbuh, karena juga investasi akan mendatangkan penerimaan negara, mendatangkan penerimaan negara dan juga penerimaan daerah," tegasnya.

Selain membuka kesempatan kerja, Kepala Negara itu bilang, investasi juga mendatangkan penerimaan negara. Diantaranya mulai dari pajak badan pajak penghasilan perorangan, pajak penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Banyak yang bertanya, pak investasi itu selain kesempatan kerja apa sih? Penerimaan negara. Karena PPh badan pasti kita dapat, PPh karyawan pasti kita dapat, bea ekspor, PNBP, kalau kita ikut masuk saham, berarti juga dapat dividen setiap tahunnya," jelasnya.

"Sering saya tekankan bahwa, investor itu didorong untuk bekerja sama ber-partner dengan pengusaha-pengusaha nasional. Yang kedua berpartner dengan pengsuaha-pengusaha daerah, seberapapun sahamnya, tapi pengusaha daerah ada, pengusaha nasional ada," pungkasnya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, merayu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tunjangan kinerja alias tukin PNS jajarannya bisa dinaikan selevel para PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Dari aspirasi bawahannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) dan Kementerian Investasi/BKPM, Bahlil berterimakasih lantaran mereka sudah tidak lagi dinomortigakan soal pemberian dana alokasi khusus (DAK).

"DAK bapak juga sudah kasih, namun ada persoalan satu, DAK sudah, tapi kami punya kesejahteraan masih kurang pak. Mereka punya Tukin pak," ujar Bahlil disambut gelak tawa dan tepuk tangan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Bahlil lantas membandingkannya dengan para PNS di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, salah satu kelompok aparatur sipil negara penerima tunjangan kinerja terbesar berasal dari DJP.

"Tapi mereka-mereka yang ada di depan saya ini, kata mereka kenapa yang nerima pajak aja tukinnya tinggi. Tapi yang mendatangkan (pemasukan negara dalam bentuk investasi) kok enggak datang-datang barang ini pak. Jadi, kata mereka yang menerima pajak apanya yang mau dipetik kalau pohon dan buahnya enggak pernah dibawa masuk ke dalam negeri," ungkapnya.

"Kemudian mereka (bawahannya) juga bilang sama saya, yang tukang petik kan enggak pernah tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk. Kok yang bagian merayu dan bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini," imbuh Bahlil.

Oleh karenanya, Bahlil memohon kebijaksanaan Jokowi agar setelah dirinya meninggalkan jabatan tersebut, ia sudah bisa melepas uneg-uneg jajarannya soal permintaan tukin naik.

"Karena bagi kami seperti yang bapak ajarkan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau memperjuangkan anggota dan bawahannya. Jangan tepuk tangan terus, saya tidak capres dan cawapres," ujar Bahlil seraya menanggapi tepuk tangan meriah para bawahannya.

Menanggapi permintaan tersebut, Presiden Jokowi mengamini bahwa Bahlil sudah membicarakan hal itu sebelumnya. RI 1 bersedia menyanggupi permintaan tersebut, namun ia menyinggung Bahlil terkait cara penyampaiannya.

"Tadi sebetulnya di ruang tunggu pak Menteri sudah bisik-bisik saya urusan tukin. Dan sudah saya sanggupi, ya, saya urus. Tapi yang saya enggak senang, kok diungkap secara terbuka. Tapi enggak apa-apa, biar bapak/ibu semua tahu kita juga urus hal yang berkaitan dengan kesejahteraan," tuturnya.