Debat Cawapres 2024, Pelaku Pasar Modal Bakal Cermati Isu Ekonomi Ini

Liputan6.com, Jakarta - Debat calon wakil presiden (cawapres) atau Debat Cawapres dalam rangka pemilihan umum (pemilu) 2024 akan digelar pada Jumat, 22 Desember 2023 mulai pukul 19.00 WIB. Lalu apa harapan dan yang ingin diketahui oleh pelaku pasar modal pada debat cawapres tersebut?

Adapun pada  debat cawapres 2024 mengangkat tema ekonomi antara lain (ekonomi kerakyatan serta ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Perkotaan.

Senior Investment Information Mirae Asset Nafan Aji Gusta menuturkan, debat cawapres ini dinantikan pelaku pasar seiring euforia pemilihan umum (pemilu). Selain itu, dari debat cawapres itu, Nafan menilai, pelaku pasar dapat melihat sejauh mana calon pemimpin menguasai program ekonomi yang ditawarkan kepada masyarakat.

"Nanti program-program ekonomi yang mereka janjikan dan tawarkan kepada masyarakat Indonesia dan internasional secara garis besar, nanti debat kita akan melihat sejauh mana ketiga kandidat kuasai program ekonomi yang mereka janjikan. Dari janji politik akan melihat konsistensi dibawakan dalam hal program ekonomi tersebut,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (22/12/2023).

Nafan menuturkan, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah menawarkan janji politik termasuk program ekonomi. Dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menurut Nafan menjanjikan transisi energi soal pengembangan geothermal energy, pemerataan di bidang ekonomi, sumber daya, inklusi, investasi dan kemudahan berbisnis.

Sedangkan dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,  Nafan menuturkan, program ekonomi yang ditawarkan antara lain memperkuat infrastruktur, kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat industri agro maritim. Selain itu, mendukung penciptaan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan ekonomi syariah, digital, ekonomi hijau dan hilirisasi.

Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menurut Nafan, program ekonomi yang ditawarkan yakni penguasaan sains, teknologi, riset dan inovasi. Selain itu, hilirisasi, memperkuat green economy.

“Kemudian terkait dengan memperkuat peran Indonesia dalam dunia internasional khususnya di bidang perekonomian, bahas perekonomian berkaitan G-20, APEC, atau ASEAN Community,” ujar dia.

Nafan menambahkan, hal yang penting dan diketahui adalah bagaimana calon pemimpin tersebut membawakan program ekonomi dalam debat.

"(apakah-red)  kuasai program ekobomi yang dibawakan, terjadi perdebatan sengit misalnya, tetapi harus konstruktif. Jadi biar ada bobot dan penilaian dari masing-masing kandidat. Karena ini memang dinantikan pelaku pasar tentunya. Karena ini terkait dengan euforia pemilu, terkait peran pemerintah jaga tingkat stabilitas keamanan dan politik sehingga menjaga ekonomi domestik,” ujar dia.

Sementara itu, pengamat pasar modal Desmond Wira menuturkan, pelaku pasar modal umumnya masih belum menentukan pilihannya. Ia mengatakan, hal ini terlihat dari beberapa survei Pemilu terhadap pelaku pasar modal. “Sekitar 44 persen lebih belum menentukan pilihannya. Hasil itu karena dua hal. Pertama, kualitas cenderung mirip. Kedua, belum adanya ide dan gagasan resmi yang disampaikan oleh para kandidat terutama tentang arah kebijakan ekonomi,” kata Desmond.

Desmond menambahkan, pelaku pasar modal menanti paparan tentang ekonomi dari cawapres. “Pelaku pasar tentunya menunggu seperti apa detil ide dan gagasan tentang ekonomi pada debat cawapres kali ini,” ujar dia.

Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana menuturkan, pada debat cawapres, pelaku pasar modal akan mencermati isu mengenai pemerataan ekonomi, investasi dan infrastruktur.

Harapannya pemaparan isu itu dalam debat cawapres dalam mencerahkan pelaku pasar modal. Herditya menuturkan, kalau pelaku pasar modal berharap pemilu yang lancar sehingga menciptakan kondisi pasar modal yang kondusif ke depan. "Selain itu diharapkan pula ekonomi Indonesia bertumbuh dan berjalan dengan baik,” kata dia.

Terkait pelaksanaan debat cawapres terhadap laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Herditya menilai, hal itu tidak terlalu mempengaruhi. Pergerakan IHSG lebih dipengaruhi kondisi pasar global. “Untuk debat cawapres, kami perkirakan tidak begitu mempengaruhi, dapat kita cermati dari pergerakan market global yang mayoritas menguat,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar debat capres-cawapres kedua ini di Jakarta Convention Center (JCC),  pada Jumat 22 Desember, mulai pukul 19.00 WIB.

Debat cawapres 2024 ini mengusung tema Ekonomi (ekonomi kerakyatan serta ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Anggaran Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Perkotaan.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies (Celios), Nailul Huda, menilai semua isu ekonomi penting untuk dibahas mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penyerapan tenaga kerja.

"Semua permasalahan, ataupun isu ekonomi menurut saya urgent semua untuk dibahas, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penyerapan tenaga kerja," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Kamis (21/12/2023).

Adapun ekonomi yang harus menjadi sorotan oleh Capres maupun Cawapres ini setidaknya menyangkut tiga hal.

"Namun jika harus memilih ada 3 yang bisa dibahas," ujarnya.

Penyerapan Tenaga Kerja

Pertama, penyerapan tenaga kerja yang saat ini paling banyak di sektor informal. Hal ini menyebabkan kesejahteraan pekerja Indonesia belum bisa membaik. Selain itu, perlindungan sosial maupun ekonomi pekerja informal ini sangat minim. Mereka rentan masuk ke jurang kemiskinan. 

Kedua, deindustrialisasi yang sudah terjadi dan terus memburuk yang menyebabkan susah untuk menyerap tenaga kerja formal. 

Porsi NTB industri pengolahan terhadap PDB nasional terus menurun, investor juga sangat minim untuk membangun pabrik baru di Indonesia. Akibatnya pertumbuhan ekonomi stuck di angka 5 persen saja. 

"Padahal Jika ingin keluar dari middle income trap, pertumbuhan ekonomi harus di angka minimal 6 persen," katanya.

Menurut dia, hilirisasi yang digaungkan pun ternyata minim dampaknya ke penerimaan negara dan pendapatan masyarakat. Bahkan, hilirisasi merusak lingkungan di beberapa daerah.

Ketiga, pemerataan ekonomi digital yang jalan di tempat. Besaran ekonomi digital Indonesia masih banyak dinikmati oleh kalangan tententu saja, tidak semua lapisan masyarakat menikmati kue ekonomi digital yang mencapai Rp500 triliun. 

"UMKM kita juga sangat minim memanfaatkan ekonomi digital, harus ada akselerasi digitalisasi UMKM," ujarnya.

Disisi lain, kata Nailul, IKN nampaknya akan kembali dalam konteks pemerataan ekonomi, dimana sampai saat ini ia belum menyakini IKN akan berhasil mengatasi masalah tersebut.

"Yang ada IKN akan membuat beban anggaran untuk pemerintahan yang akan datang," pungkasnya.