KKP Targetkan PDB Perikanan Indonesia Tumbuh 6% di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan  Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh di kisaran 5-6 persen untuk tahun 2024. Terhitung hingga kuartal III/2023, PDB perikanan Indonesia mencapai 6,78 persen. 

“Indonesia harus bisa menjadi champion (juara) dan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia,” ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta pada Rabu (10/1/2024). 

Selain itu, KKP juga membidik nilai ekspor hasil perikanan   sebesar USD 7,20 miliar atau setara Rp 112 triliun untuk tahun 2024.

Angka tersebut naik dari realisasi ekspor produk perikanan, di mana nilai sementara mencapai USD5,6 miliar atau Rp 87,25 triliun hingga November 2023.

Adapun produksi perikanan yang ditargetkan mencapai 30,85 juta ton di tahun ini, lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar 24,74 juta ton. 

“Kemudian untuk produksi garam di targetkan 2 juta ton, angka konsumsi ikan ditargetkan 59 Kg per kap per tahun, luas kawasan konservasi laut ditargetkan mencapai 29,30 juta Ha, penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir di 21 kawasan,” beber Trenggono. 

Sementara untuk proporsi tangkap jenis ikan yang berada dalam batas biologi aman ditargetkan lebih dari 80 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka opsi bagi investor asing untuk masuk ke bisnis perikanan nasional. Investor ini harus membangun industri substitusi pakan ikan impor yang saat ini mencapai 89 persen dari total kebutuhan.

“Investor kalau mau 100 persen (pakan lokal) tapi tidak dengan impor ya itu yang kita tunggu. Tapi kalau semuanya masih impor lagi, impor lagi, jadi kita tidak mandiri,” kata Menteri Trenggono, saat ditemui usai hadiri Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru, di Jakarta, Senin (18/12/2023).

 Alasan dibukanya opsi tersebut lantaran ketergantungan terhadap pakan ikan impor saat ini mengkhawatirkan. Apalagi, ia mengakui Indonesia belum mampu untuk mencari pengganti pakan ikan yang terbuat dari tepung ikan.

Menurutnya, jika tidak dilakukan opsi tersebut maka sangat berbahaya industri budidaya perikanan di Indonesia jika negara penghasil pakan bakal menutup pintu ekspor.

“Kita harus bergerak. Apabila kita tidak bisa melakukan itu, ujung-ujungnya kita akan jadi negara yang ketinggalan,” ujarnya.

Oleh karena itu, melalui Ditjen Budidaya pihaknya secara aktif menggandeng perguruan tinggi dan institusi dari luar negeri guna menemukan solusi substitusi pakan ikan agar tidak melulu impor.

“Untuk kemudian kita bisa menemukan solusi kira-kira substitusi pakan yang berasal dari tepung ikan itu bisa diganti dengan yang dari bahan tanaman misalnya,” pungkasnya.