Penggunaan Dana Abadi LPDP Bakal Diperluas untuk Beri Pelatihan Seperti Prakerja

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap, penggunaan dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan diperluas. Salah satu konsepnya adalah memberikan aspek pelatihan.

Menko Airlangga mengatakan, kemungkinan bentuk pelatihan itu diberikan berkaca pada program Kartu Prakerja. Dia menyebut, aturan penggunaan dana abadi LPDP masih akan direvisi.

"LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihan. Jadi pelatihannya dibuka juga dengan LPDP, sedang dilakukan revisi," ujar dia usai Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Tim Pelaksana kepada Mitra Program Kartu Prakerja, di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Menko Airlangga menjelaskan, aspek pelatihan ini bukan satu-satunya upaya perluasan penggunaan dana abadi LPDP. Di sisi lain, ada pula pengembangan industri pariwisata.

Termasuk membuka rencana pengelolaan tourism fund oleh LPDP. Kendati begitu, dia tak merinci mekanisme pelatihan yang diberikan LPDP maupun bentuk pengembangan industri pariwisata tadi.

"Ditambah lagi, sebetulnya di situ akan ada penugasan untuk mendukung industri pariwisata. Jadi ada dana abadi, pengelolaan Dana Abadi untuk pariwisata. Jadi perubahannya LPDP akan diperluas," ungkapnya.

"Tourism fund rencana dikelola oleh LPDP. Tourism fund sedang digabung, pengelolanya," sambung Menko Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkap rencana pemerintah menghentikan sementara pengalokasian dana pendidikan untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pasalnya, kata dia, saat ini ada Rp 150 triliun dana LPDP yang masih mengendap dan belum terpakai.

"Tinggal kita tingkatkan efisiensinya. Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp 150 triliun itu," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Dia menjelaskan selama ini pemerintah mengalokasikan 20 persen APBN untuk dana pendidikan. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 20 triliun dianggarkan untuk dana beasiswa LPDP.

"Tiap tahun dari 20 persen anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp20 triliun di dalam dana abadi. Sekarang numpuk sekitar Rp136 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun?," tutur Muhadjir.

Menurut dia, pemerintah akan mengalihkan alokasi dana LPDP untuk riset, beasiswa lain, serta peningkatan pendidikan perguruan tinggi. Selain itu, kata Muhadjir, pemerintah akan menggunakan anggaran tersebut untuk pengembangan program vokasi.

"Kan kita juga fokus ke vokasi ya, periode pertama kan revitalisasi SMK sekarang naik ke Politeknik, kemudian S2 applied science akan fokus ke sana untuk siapkan angkatan kerja yang kompatibel dengan perkembangan dan perubahan lapangan kerja," jelas Muhadjir.

Kendati begitu, dia memastikan program beasiswa LPDP akan tetap berjalan dan tidak berhenti. Hanya saja, Muhadjir mengatakan dana LPDP untuk sementara menggunakan anggaran yang masih menumpuk.

"(Dana) yang sudah ada itu saja yang digunakan. Kan itu dana permanen, yang digunakan hanya manfaatnya, bunganya, hasil kelola anggaran yang itu. Sebetulnya sisa dari manfaat itu yang belum terserap untuk bisa dimasukkan juga buat dana abadi," pungkas Muhadjir

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jumlah penerima beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) ditingkatkan hingga lima kali lipat. Menurut dia, jumlah penerima beasiswa LPDP saat ini masih sangat kurang.

"Jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal LPDP dibuka, tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang," kata Jokowi dalam Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1/2024).

Dia mengatakan dana pendidikan yang digelontorkan dadi APBN selama 2009 hingga 2024 mencapai Rp6.400 triliun. Sedangkan, total dana untuk beasiswa LPDP sudah mencapai Rp139 triliun dalam kurun 2009-2023.

"Kalau kita liat APBN untuk pendidikan dari 2009-2024 berarti 15 tahun mencapai Rp6.400 triliun. Dana abadi LPDP pada saat dibuka Rp1 triliun. Sekarang sudah mencapai di 2023 kemarin sudah mencapai Rp139 triliun," jelasnya.

Jokowi menyadari membutuhkan anggaran besar untuk meningkatkan jumlah penerima beasiswa LPDP hingga lima kali lipat. Namun, kata dia, hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif.

"Sekali lagi, butuh anggaran besar dan pembiayaan yang besar tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik," tutur Jokowi.