Pengamat: Komisaris BUMN Harus Mundur Kalau Ikut Kampanye

Liputan6.com, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan mundur dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Langkah ini menyusul mundurnya Abdee Negara atau abde Slank yang juga melepas jabatan sebagai Komisaris Independen Telkom Indonesia.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai, sudah seharusnya komisaris BUMN mundur ketika terlibat dalam kampanye. Apalagi, jika orang tersebut masuk dalam jajaran tim sukses salah satu pasangan calon presiden (Capres).

"Sudah seharusnya komisaris yang jelas-jelas masuk dalam timses, atau ikut aktivitas kampanye mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN," kata Piter kepada Liputan6.com, Senin (5/2/2024).

Dia turut mengapresiasi langkah mundurnya beberapa pihak yang terang-terangan mendukung capres. Menurutnya, upaya itu jadi satu bagian dari etika secara poltitik.

"Itu menyangkut etika dan ketentuan di Kementerian BUMN. Sejauh ini setahu saya memang tidak ada direksi dan komisaris BUMN yang secara terang-terangan menyatakan mendukung salah satu paslon," urainya.

Dihubungi terpisah, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai aturan yang diterapkan di BUMN mengahruskan tokoh-tokoh politik yang memberikan dukungan untuk mundur.

Dia tak menampik ada sejumlah sosok politis yang menduduki posisi komisaris BUMN. Hanya saja, menurutnya, jika tak ada gelagat untuk ikut kampanye, maka posisi tersebut tak jadi masalah.

"Orang-orang parpol (partai politik) tentu ada, asal tidak ikut kampanye dan bagian dari timses mungkin masih aman," ungkap dia.

Selain nama Ahok dan Abdee 'Slank' yang melepas jabatan komisaris di BUMN, ternyata ada beberapa sosok yang sudah lebih dulu 'cabut'. Beberapa diantaranya lebih dulu menyatakan sikap mendukung salah satu paslon.

Sebut saja, eks Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Roeslani yang melepas jabatan Wakil Komisaris Utama Pertamina. Dia melakukan itu karena didapuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kemudian, ada nama Arief Rosyid yang melepas jabatan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Dia cabut setelah masuk pada jajaran TKN Prabowo-Gibran.

Selanjutnya, ada Andi Gani Nena Wea yang terang-terangan mendukung dan masuk jajaran suksesor paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dia melepas jabatan Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan atau PTPP.

Lalu, ada Anggawira yang melepas jabatan Presiden Komisaris PT Krakatau Pipe Industries, anak usaha Krakatau Steel. Anggawira kemudian memimpin Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) yang terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran.

Nama Budiman Sudjatmiko juga masuk daftar yang melepas jabatannya di Komisaris PT Perkebunan Nusantara V. Dia resmi mendukung paslon Prabowo-Gibran.

Ada pula Bendahara Umum Projo Panel Barus yang turut meninggalkan kursi komisaris PT Equiport Inti Indonesia, ini merupakan anak usaha dari PT Pelindo.

Sementara itu, ada sosok lain yang kedapatan belum mengundurkan diri dari posisi komisaris di BUMN. Sebut saja ada Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Said Aqil Sirodj.

Said Aqil sendiri pernah menyatakan mendukung pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Meski, ini disebut sebagai dukungan atau pandangan pribadi dari eks Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Kemudian, ada nama Kristia Budiyarto atau Dede Budhyarto yang diketahui merulakan relawan Joko Widodo (Jokowi) sejak lama. Dede Budhyarto masih menjabat sebagai Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI.