Kerja AHY Jadi Menteri ATR/BPN Cuma 8 Bulan, Bisa Apa?

Pengamat memandang tak banyak yang bisa dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menteri ATR/BPN baru terhadap masalah agraria

oleh Arief Rahman H diperbarui 22 Feb 2024, 10:30 WIB
Diterbitkan 22 Feb 2024, 10:30 WIB
Wajah Semringah AHY saat Diperkenalkan ke Jajaran Kementerian ATR/BPN
Pengamat memandang tak banyak yang bisa dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menteri ATR/BPN baru terhadap masalah agraria. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, waktu yang dimiliki AHY hanya 8 bulan, hingga Oktober 2024.

Analis Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita memandang tak banyak yang bisa dilakukan oleh Menteri ATR/BPN. Mengingat lagi, kompetensi yang dimiliki tak jauh berbeda dengan Hadi Tjahjanto yang pindah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

"Soal kompetensi, toh sebenarnya AHY dan Hadi tak jauh berbeda, karena keduanya sama-sama bukan berlatar hukum agraria atau bidang yang terkait dengan agraria," kata Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (22/2/2024).

"Jadi masuknya AHY tentu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan menteri baru yang akan melakukan terobosan di bidang agraria," imbuhnya.

Tak Banyak Berubah

Atas dasar itu ditambah waktu yang sempit, Ronny menilai perjalanan Kementerian ATR/BPN di tangan AHY tak akan banyak berubah. Menurutnya, posisi AHY hanya untuk menutup kekosongan menteri hingga masa jabatan Jokowi bersama jajarannya selesai.

"Jadi AHY tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan waktu yang sangat pendek tersebut, kecuali menjalankan kementerian ATR/BPN as usual, agar tetap ada nahkodanya sampai masa pemerintahan Jokowi berakhir. Boleh jadi waktu delapan bulan hanya cukup untuk melakukan adaptasi dengan institusi ATR/BPN," paparnya.

Dia mengatakan, ditengah sempitnya waktu yang dimiliki ini, permasalahan agraria di Tanah Air sulit untuk dibereskan. Menurutnya, tatget itu terlalu tinggi mengingat banyaknya masalah untuk diselesaikan dalam 8 bulan.

"Jadi selain pos tersebut tak diisi oleh right man in the right place, waktu yang dimiliki oleh AHY juga sangat singkat. Sehingga terlalu muluk jika kita berbicara tentang penyelesaian masalah-masalah agraria nasional di tangan beliau," paparnya.

 

Seremoni Politik Semata

Potret Gagah AHY saat Dilantik sebagai Menteri ATR
AHY diangkat menjadi menteri ATR pada Rabu (21/2/24), ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang juga dilantik dan menduduki posisi baru sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Ham (Menko) Polhukam, yang sebelumnya diisi Mahfud MD. [dok. Bintang Radityo]

Lebih lanjut, dia memandang pengangkatan anak sulung Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono itu sarat akan intrik politik. Masuknya AHY dinilai hanya menjadi upaya menunjukkan adanya orang baru dalam gerbong politik Jokowi.

"Pengangkatan beliau lebih kepada pertimbangan politik. Pengangkatan AHY adalah pertanda bahwa Jokowi mendapatkan gerbong politik pengganti atas gerbong yang hilang sebelum pemilihan, seperti Nasdem dan PKB," paparnya.

Kendati begitu, Ronny menilai, waktu 8 bulan menjabat sebagai menteri kabinet Jokowi ini bisa menjadi ajang memperdalam jika nantinya terpilih menjabat suatu posisi di pemerintahan selanjutnya.

"Lumayan untuk protofolio tambahan di CV beliau nanti sebelum benar-benar masuk ke dalam pemerintahan baru nanti. Sebut saja delapan bulan ke depan akan menjadi semacam masa magang buat AHY," pungkasnya.

 

AHY Tegas Bakal Gebuk Mafia Tanah

Wajah Semringah AHY saat Diperkenalkan ke Jajaran Kementerian ATR/BPN
Sementara, Hadi Tjahjanto dilantik dan berpindah posisi menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY akan menindak tegas para mafia tanah di Indonesia. Mulai dari sengketa lahan hingga tumpang tindih yang ada.

AHY menyebut, poin ini jadi pesan yang disampaikan Hadi Tjahjanto yang bergeser ke posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

"Banyak hal termasuk sengketa-sengketa tanah, tumpang tindih termasuk hal-hal atau praktik-praktik yang melawan hukum yg selama ini dilakukan oleh para mafia tanah," tegas AHY dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

"Jadi pesan pak Hadi tadi saya terima loud and clear gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah itu akan kami lanjutkan pak, loud and clear," sambungnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya