Jokowi Resmikan Makassar New Port, Kejar Misi Biaya Logistik Murah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan pelabuhan baru di Indonesia Timur, Makassar New Port (MNP). Proyek Strategis Nasional (PSN) ini digadang jadi upaya untuk menekan biaya logistik nasional.

Pada konteks biaya logistik, Jokowi mengatakan persaingan antar negara saat ini sangat ketat. Persaingannya berada pada posisi efisiensi di sektor logistik.

Dia mencatat, 10 tahun lalu biaya logistik nasional berada di angka 24 persen padahal negara lain 9-12 persen. Alasannya, karena tidak terintegrasinya antara pelabuhan dengan kawasan industri, dan tidak terintegrasinya pelabuhan dengan pabrik yang berada jauh dari pelabuhan.

“Sekarang, biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14 persen. Sudah turun banyak tetapi tetap masih sedikit lebih tinggi dair negara lain dan ini menjadi PR kita bersama,” ujar Jokowi di Makassar New Port, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).

Presiden Jokowi menjelaskan, Makassar New Port merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priuk dengan kedalaman 16 Meter. Ini termasuk pada pelabuhan yang memiliki batas bawah laut terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal besar yang mengangkut kontainer.

Proyek Dibangun Pelindo

Informasi, Kepala Negara meresmikan Dermaga MNP Tahap 1A, 1B dan 1C yang memiliki panjang total 1.280 meter. Proyek ini dibangun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di atas lahan seluas 52 hektare guna menopang pertumbuhan perekonomian di wilayah timur Indonesia.

Kehadiran pelabuhan baru di Makassar akan mampu menampung sebanyak total 2,5 juta TEUs (twenty-foot equivalent unit) peti kemas untuk di dermaga tahap 1A, B, dan C ini juga menjadi angin segar bagi para shipping lines atau perusahaan pelayaran.

Karena dengan kedalaman yang dimiliki yakni -16 meter LWS (Low Water Springs), dermaga MNP sudah bisa disandari kapal dengan bobot besar atau post panamax yang biasa digunakan untuk direct call atau pelayaran langsung ke luar negeri.

Peresmian yang dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, yang ditandai dengan memindahkan mockup kontainer ke mockup kapal dan penandatanganan prasasti.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkap harapan besar terhadap presiden Indonesia baru periode 2024-2029 pengganti Jokowi. Terobosan sektor logistik menjadi satu hal yang dinanti para pelaku usaha.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan berharap calon presiden pengganti Jokowi mampu menekan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi. Dia menilai, modern, efisiensi logistik menjadi kunci utama ekonomi suatu negara di era perdagangan modern.

"Kami dari ALFI berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya untuk bisa membawa ekosistem logistik Indonesia yang lebih baik.  Semakin efisien distribusi barang maka biaya logistik akan semakin murah,"  Akbar Djohan yang juga menjabat Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (19/2).

Akbar mengungkap, penyebab tingginya biaya logistik nasional diantaranya belum terciptanya konektivitas antara pelabuhan yang memberikan kepastian layanan.

Selain itu, perlu standarisasi digitalisasi layanan pelabuhan-pelabuhan utama. Faktor terakhir yang menyebabkan biaya logistik mahal yaitu belum terdistribusinya industri-industri di wilayah Indonesia Timur. 

"Ini menjadi hal utama yang harus diperbaiki oleh presiden terpilih," tegas dia.

Oleh karena itu, pemerataan ketersediaan kargo di berbagai pelabuhan Indonesia harus dilakukan. Cara ini dinilai efektif untuk menekan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi.

"Sehingga jika itu terjadi, akan ada keseimbangan trafik kargo baik dari Indonesia barat ke timur, ataupun sebaliknya. Dengan begitu, biaya logistik bisa turun," bebernya.