Garuda Indonesia Bakal Gabung InJourney pada 2024, Kapan Tepatnya?

Liputan6.com, Jakarta - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney memastikan maskapai pelat merah Garuda Indonesia bakal bergabung dengan Holding BUMN Pariwisata tersebut tahun ini, meskipun waktu tepatnya belum bisa dibocorkan. 

"Ini sedang dalam tahap kajian jadi saya belum bisa comment kapan, tapi memang pastinya dalam tahun ini," ujar Direktur Pemasaran & Program Pariwisata InJourney Maya Watono di Gedung Sarinah, Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Maya menuturkan, di dalam ekosistem InJourney memang akan ada industri maskapai yang direncanakan. Lantaran, secara buku putih sejak awal terbentuk, InJourney turut beranggotakan maskapai BUMN yakni Garuda Indonesia. 

"Sehingga ekosistem ini akan terintegrasi karena kita sudah punya bandara, manajemen destinasi, pengembangan pariwisata, ritel Sarinah. Dengan masuknya maskapai ini akan jadi benar benar ekosistem yang akan terintegrasi," tegas dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menargetkan, maskapai pelat merah asuhannya bakal bergabung dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia pada Oktober 2024.

Kendati demikian, Irfan mengatakan proses penggabungan Garuda Indonesia ke InJourney memerlukan waktu tidak sebentar, lantaran ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 

"Targetnya tahun ini lebih pastinya Oktober. Tapi proses penggabungan ini masih butuh waktu memang. Diharapkan bisa selesai secepatnya, tapi banyak persyaratan yang mesti kita dipenuhi bisa lakukan itu," ujar dia di Jakarta beberapa waktu lalu.

Irfan meyakini Garuda Indonesia akan menerima sejumlah benefit jika bergabung dengan InJourney. Khususnya dalam melakukan efisiensi kinerja perseroan. 

"Dan impact financial mustinya lebih baik dengan ini artinya lebih efisien kerja perusahaan berbasis aviasi yang dimiliki oleh pemerintah," ungkap dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memangkas jumlah bandara internasional di Indonesia. Dari semula sebanyak 34 bandara, kini tersisa 17 bandara yang ditetapkan sebagai bandara internasional. PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyambut positif langkah yang dijalankan oleh Kemenhub ini. 

Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi menuturkan, Keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini sejalan dengan program transformasi InJourney Airports mengenai proses penataan bandara Indonesia.

Tujuannya untuk membangun konektivitas udara yang lebih efisien dan efektif untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi melalui pengelolaan ekosistem aviasi yang lebih baik termasuk bandara.

Sebelum diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2024, 31 bandara InJourney Airports berstatus internasional di Indonesia.

"Faktanya, banyak sekali bandara berstatus internasional, namun sudah lama tidak ada penerbangan internasional atau ada penerbangan internasional tetapi hanya 2-3 kali seminggu," ungkapnya.

Hal tersebut menjadi tidak efisien serta banyak fasilitas di terminal internasional yang disiapkan sesuai standar regulasi dimanfaatkan secara terbatas, bahkan menganggur terlalu lama seperti fasilitas X-ray, ruang tunggu di terminal, dan sebagainya.

"Karena itu, perlu dilakukan penataan ulang oleh pemerintah," katanya.

Melalui proses transformasi bandara yang tengah berlangsung, yang diawali dengan penggabungan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, InJourney Airports akan menerapkan pola regionalisasi di 37 bandara yang dikelola.

Dengan konsep regionalisasi, bandara ada yang diposisikan sebagai hub dan ada yang sebagai spoke. Nantinya, bandara yang sudah tidak berstatus internasional, bukan berarti akan sulit terakses oleh penumpang/turis internasional, namun dengan pola hub dan spoke tersebut dapat membangun konektivitas yang baik dari bandara hub ke seluruh wilayah Indonesia.

"Pola seperti ini best practice di industri aviasi global dan sudah berlaku umum di banyak negara yang terbukti lebih efektif," ujar Faik.

Ia lantas mencontohkan di Amerika Serikat (AS) yang memiliki sekitar 2.000 bandara, hanya 18 bandara yang berstatus internasional/point of entry penerbangan internasional ke negara AS. Akses penumpang internasional ke dan menuju AS melalui 18 bandara tersebut yang kemudian didesain terhubung secara mudah ke bandara-bandara lain yang non-internasional.

InJourney Airports sebelumnya mengelola 37 bandara dengan 31 bandara berstatus internasional dan enam bandara berstatus domestik. Dari 31 bandara yang berstatus internasional, setelah terbitnya KM 31 Tahun 2024 maka 16 bandara berstatus internasional dan 15 bandara InJourney Airports menjadi berstatus domestik.

Secara rinci, Faik menjelaskan 16 bandara yang dikelola yang saat ini telah ditetapkan berstatus internasional, yakni Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, Bandara Kualanamu Deli Serdang, Bandara Minangkabau Padang, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Kertajati Majalengka.

Selanjutnya, Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, Bandara Juanda Surabaya, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Sentani Jayapura.

"Melalui implementasi aturan Kementerian Perhubungan tersebut, kami optimistis tatanan kebandarudaraan nasional akan menjadi lebih baik dan juga berimplikasi positif terhadap konektivitas udara dan pariwisata di Indonesia," ucap Faik.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memangkas jumlah bandara internasional di Indonesia. Dari semula sebanyak 34 bandara, kini tersisa 17 bandara yang ditetapkan sebagai bandara internasional.

Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 31/2024 (KM 31/2004) tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada tanggal 2 April 2024 lalu. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menuampaikan, tujuan penetapan ini secara umum adalah untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid 19.

“KM 31/2004 ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi penerbangan internasional pasca pandemi dengan menjadikan bandara sebagai hub (pengumpan) internasional di negara sendiri," kata Adita dalam keterangannya, Jumat (26/4/2024).

"Selama ini sebagian besar bandara internasional hanya melayani penerbangan internasional ke beberapa negara tertentu saja dan bukan merupakan penerbangan jarak jauh, sehingga hub internasional justru dinikmati oleh negara lain," sambungnya.

Dia mengatakan, keputusan ini juga telah dibahas bersama Kementerian dan Lembaga terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Menurutnya, sudah nenjadi hal yang lumrah di negara lain dalam melakukan penyesuaian jumlah bandara internasional.

Sebagai contoh, India dengan jumlah penduduk 1,42 miliar hanya memiliki 18 bandara internasional. Sedangkan Amerika Serikat dengan penduduk 399,9 juta mengelola 18 bandara internasional.

Data Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dari 34 bandara internasional yang dibuka dari 2015-2021, hanya ada beberapa bandara yang melayani penerbangan internasional secata reguler atau berjadwal.

Di antaranya, Soekarno-Hatta - Jakarta, I Gusti Ngurah Rai - Bali, Juanda - Surabaya, Sultan Hasanuddin - Makassar, dan Kualanamu – Medan. Beberapa bandara internasional hanya melayani penerbangan jarak dekat dari/ke satu atau dua negara saja.

"Bandara internasional lainnya hanya beberapa kali melakukan penerbangan internasional, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki pelayanan penerbangan internasional. Dua kriteria bandara yang terakhir ini menyebabkan operasional menjadi tidak efektif dan efesien dalam pemanfaatannya," ucap Adita.