Rebranding Apartemen di Cengkareng, Perumnas Rogoh Kocek Rp 537 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo bersama Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro meresmikan The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng di Jakarta, Senin (13/5/2024).

Pada kesempatan tersebut, Budi mengatakan, wajah baru apartemen yang terletak di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini mencakup peningkatan dalam berbagai aspek. Mulai dari desain interior hunian yang modern, fasilitas taman bermain, kolam renang, area komunal dan komersial, serta peningkatan integrasi transportasi di kawasan.

"Tercatat dampak positif dari perubahan ini terjadi peningkatan pesanan sebesar 38 persen, permintaan sebesar 90 persen, dan jumlah tenant berjumlah 136 persen. Kami optimis figur proyeksi pesanan proyek ini dapat bergerak positif hingga mencapai 90 persen per bulannya," ungkapnya.

Budi menambahkan, pada tahun sebelumnya terdapat pertumbuhan pendapatan di atas 30 persen secara tahunan (YoY), dan pertumbuhan pembangunan hunian di atas 19 persen YoY.

"Sehingga The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng tidak hanya mencerminkan dedikasi Perumnas untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari konsumennya, tetapi juga sebagai simbol solusi hunian modern masa kini yang disesuaikan untuk mendukung gaya hidup milenial," imbuhnya.

"Langkah lainnya yang diambil melalui pengembangan aktivasi ruang komersial seperti bazaar kuliner UMKM, pengembangan aktivasi ruang komunal untuk penghuni dan aktivitas olah raga, juga optimalisasi dan perbaikan etalase area komersial lainnya," sambung Budi.

Menurut informasi Perumnas, kawasan Samesta Sentraland Cengkareng berdiri di atas lahan 9.842 m2 dengan total luasan lahan kawasan sebesar 4,5 ha. Adapun hunian apartemen pertama yang rampung diselesaikan, yakni Tower Bunaken sejak Agustus 2016 dan serah terima unit secara berkala mulai Agustus 2019.

Secara keseluruhan, total nilai investasi sebesar Rp 537,02 miliar. Perumnas telah melakukan pengembangan hunian Samesta Sentraland Cengkareng sebanyak 1193 unit pada satu tower di hunian ini, yakni Tower Bunaken terdiri dari 20 lantai dengan 239 unit hunian Rusunami/subsidi dan 894 unit hunian Anami.

"Bauran tipe hunian mulai dari tipe studio ukuran 22,3 m2 hingga tipe 2 bedroom ukuran 52,9 m2. Artinya Perumnas mengalokasikan 20 persen dari total unit telah kami peruntukkan untuk konsumen MBR (masyarakat berpendapatan rendah) pada unit Rusunami tersebut," pungkas Budi.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodno menyinggung soal wacana pembentukan Kementerian Perumahan. Dengan maksud agar pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.

"Saya dengar ini mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan. Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih dekat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi," ujarnya di Apartemen Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Pasalnya, pria yang akrab disapa Tiko ini menyoroti angka backlog perumahan saat ini bukannya turun, tapi justru semakin membesar.

"Dulu seingat saya pernah 10 juta waktu awal-awal 2015, sekarang malah 12 juta karena covid. Karena waktu covid mungkin pengembang-pengembang sangat terbatas," imbuh Tiko.

Oleh karenanya, ia meminta untuk dilakukan transformasi pola subsidi sektor perumahan dari dukungan pemerintah. Khususnya untuk mendukung pendanaan bagi pengembang semisal Perum Perumnas.

"Karena waktu saya masuk Perumnas, saya bingung juga. Ini Perum, tapi kok enggak ada dukungan pemerintah. Ini kita dorong terus, bagaimana konsep Perum ini, apa dukungan pemerintah," ungkap Tiko.

"Dan memang saya selama 2-3 tahun ini sama pak Budi (Saddewa Soediro, Dirut Perumnas), pak Nixon (LP Napitpulu, Dirut BTN) bingung juga. Karena ekosistem perumahan ini banyak pemainnya, ada Bapertarum, segala macam, tapi produk pendanaan developernya enggak ada," sambungnya.

Tiko juga mengaku sudah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperluas konsep fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar seperti model Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tak hanya untuk konsumen, ia juga mendorong Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar lebih bisa mendukung pola pembiayaan bagi pihak pengembang.

"Tapi yang harus disampaikan ke pak Basuki dan Bu Menkeu, tidak ada model pendanaan buat developer-nya. Maka developer ini membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten dengan skala besar dan dengan efisiensi. Oleh karena itu nanti kita terus dorong," tuturnya.