Bus Listrik Mampu Pangkas Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi 25%

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi non-profit Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) bersama dengan ViriyaENB meluncurkan peta jalan (roadmap) dan program insentif nasional untuk elektrifikasi bus kota. Peluncuran dua rekomendasi ini bertujuan untuk membantu Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan target 90% elektrifikasi armada transportasi publik perkotaan pada 2030.

CEO ITDP Global Heather Thompson menjelaskan, penyusunan dua rekomendasi mengenai elektrifikasi bus listrik bertujuan untuk membantu Kementerian Perhubungan dan seluruh stakeholder lainnya dalam mengurangi 25% gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kendaraan transportasi publik pada tahun 2030. 

“Intinya adalah, kami menemukan bahwa elektrifikasi bus umum di berbagai kota dapat mengurangi gas rumah kaca yang dihasilkan transportasi umum hingga 25% di tahun 2030,” ujar Heather dalam peluncuran roadmap dan program insentif nasional elektrifikasi transportasi publik di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024). 

Memberikan lingkungan hidup yang baik bagi 27 juta warga Indonesia yang tinggal di beberapa kota besar menjadi titik fokus utama penyusunan rekomendasi tersebut.

“Satu hal yang terpenting adalah membantu rakyat Indonesia yang berhak kualitas hidup yang lebih baik. Studi kami berfokus untuk mengurangi polusi udara dan suara untuk meningkatkan hidup sekitar 27 juta warga Indonesia yang hidup di 11 kota besar di Indonesia” pungkas Heather.

Sementara itu, dalam pidato sambutanya, Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus menyatakan harapannya agar rekomendasi yang dibuat dari kolaborasi ITDP Indonesia dan ViriyaENB dapat diintegrasikan ke dalam RPJMN 2025-2029. 

“Harapan kami adalah rekomendasi kami ini dapat diimtegrasikan dalam Rancangan Pebangunan Jangka Menengah Nasional dari tahun 2025 hingga tahun 2029”  ujar Suzanty.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi rekomendasi yang dibuat oleh ITDP Indonesia dan ViriyaENB dan akan mengajak kedua pihak untuk berdiskusi bersama dalam menerapkan rekomendasi tersebut.

“Kami mengapresiasi penyusunan rekomendasi ini. Kami juga akan mengajak Anda diskusi jika ada kesempatan," ajak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Budi mengatakan bahwa diskusi ini diperlukan untuk mengatasi dua permasalahan yang ada di lapangan, yaitu kurangnya partisipasi pemerintah daerah dan disparitas dana.

“Ada dua hal yang membuat E-mobility ini tidak bisa optimal. Satu itu kurang peran sertanya pemerintah daerah. Jangan e-mobility ini, penggunaan bis saja kurang. Yang kedua adalah disparitas harga. Harga bis kan mahal jadi hanya provinsi yang mampu seperti DKI Jakarta saja yang bisa beli bis tersebut” ujar Budi dalam wawancaranya saat ditemu setelah acara.