Destry Damayanti Resmi Ditetapkan Jadi Deputi Gubernur Senior BI

Liputan6.com, Jakarta - Destry Damayanti resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) periode 2024-2029 oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR menyetujui Destry untuk kembali menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI untuk periode kedua 2024-2029 usai melalui tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Penetapan Deputi Gubernur Senior BI disahkan dalam rapat paripurna ke-19 DPR masa persidangan V pada 2023-2024.

“Komisi XI mengadakan rapat internal dan menyepakati pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat, dengan hasil calon Deputi Gubernur Senior BI yang terpilih adalah Destry Damayanti,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi saat rapat paripurna ke-19 DPR RI di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Destry menjadi calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo melalui Surat Presiden R-17/Pres/05/2024. Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat itu mengesahkan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) periode 2024-2029.

"Kami perkenalkan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, saudari Destry Damayanti, kami pesilahkan untuk berdiri,” tutur Puan.

Destry pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015-2019, dan 2019. Ia juga pernah menjadi peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005-2006) serta Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas (2005-2011).

Kemudian, Destry melanjutkan karier sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri (2011-2015) dan Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN (2014-2015).

Sebelumnya, Bank Indonesia berkomitmen akan bersinergi dengan dengan pemerintahan baru Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto guna mencapai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 8 persen.

Sebelumnya, Prabowo berjanji akan menorehkan angka pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun ketiga pemerintahannya mendatang.

“BI dengan pemerintahan baru tentu akan terus sinergi dalam menjaga stabilitas maupun mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam konteks ini melalui pertumbuhan kredit,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, dalam Taklimat Media Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, Senin (3/6/2024).

Sinergi yang akan dilakukan BI dengan Pemerintahan Prabowo nanti yakni meningkatkan pertumbuhan kredit. Lantaran, jika pertumbuhan kredit naik maka akan mendorong pertumbuhan ekonominya juga.

Tambahan Kebijakan

Oleh karena itu, BI melakukan penambahan pengaturan mengenai tambahan besaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Dengan penambahan tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan kredit pada 2024 agar mencapai target, yakni 12 persen.

"Kami masih perkirakan dengan adanya tambahan KLM ini pertumbuhan kredit akan dibatas atas, kan target kita 10-12 persen, dikeseluruhan tahun akan mencapai batas atas 12 persen," ujarnya.

Adapun pada 2025 Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit perbankan dikisaran 11 persen hingga 13 persen, hal itu sesuai dengan hasil Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) akhir 2023.

"Jadi, ke depan tentu saja kalau ekonomi terus berkembang, demand kredit meningkat diharapkan kredit meningkat. BI akan memberikan likuiditas yang memadai untuk perbankan dalam menyalurkan kredit tentu saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti keberlangsungan kebijakan yang tepat untuk mengejar target visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya dari besaran kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan, selama ini Indonesia sudah tumbuh positif dan konsisten di angka 5 persen. Namun, membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8 persen untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5 persen di tengah berbagai guncangan dunia, perlu diakselerasi menjadi 6-8 persen per tahun untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," kata Sri Mulyani dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Dia menjelaskan, dalam satu dekade terakhir banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk ketahanan kas negara sebagai penopangnya. Maka, diperlukan perumusan kebijakan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global kedepannya.

Salah satunya dengan merumuskan KEM PPKF yang mampu adaptif dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anggaran nasional.

"Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu ditangani dan diselesaikan. Cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa," ujar dia.

Bendahara Negara itu menyebut, dengan ambisi pertumbuhan ekonomi 6-8 persen, mensyaratkan keberlanjutan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas. Tak lupa juga pada aspek tranformasi ekonomi yang telah konsisten dilakukan dalam 10 tahun terakhir.

"Kesinambungan dan sekaligus perbaikan kebijakan menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Kita tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan yang bersifat 'business as usual'," ucapnya.

"Transformasi ekonomi dengan mendorong peningkatan investasi produktif yang menciptakan nilai tambah tinggi sangat diperlukan. KEM PPKF harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas) serta harus berkelanjutan," sambung Menkeu Sri Mulyani.