Agar Bansos Tepat Sasaran, Menteri Suharso Terapkan Sistem Regsosek

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mendorong pentingnya pemanfaatan sistem data bersumber Regsosek untuk mewujudkan program satu data menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini berkaca pegawai eselon I Bappenas yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

"Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, aneh. Pak Sekjen Kemenkeu ketawa," ujar Suharso di Kementerian Keuangan, Kamis (20/6/2024)

Dengan pemanfaatan data Regsosek dinilai secara efektif akan membantu  pemerintah menerapkan kebijakan yang terukur dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

"Mudah mudahan sekali lagi, dengan adanya Regsosek ini (kebijakan) bisa tepat," ujar dia.

Suharso Monoarfa mencontohkan, pemanfaatan Data Regsosek dapat memberikan informasi sosial ekonomi termasuk status kesejahteraan dengan cakupan hampir 100 persen penduduk Indonesia. Antara lain meliputi informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, aset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan program perlindungan sosial atau bansos.

"Informasi yang dimiliki Regsosek ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi para penerima manfaat atau kelompok penerimaan manfaat. Contohnya data Regsosek dapat menganalisis kondisi rumah serta anggota rumah tangga, sehingga kita bisa memastikan jenis-jenis bantuan yang akan kita berikan kepada mereka," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengaku bingung dengan program pemberian bantuan sosial (bansos) yang masih kurang tepat sasaran.

Suharso menyebut pejabat setingkat eselon I di Kementerian PPN/Bappenas sampai sekarang masih menerima bansos. Meskipun bantuan itu tidak diambil oleh anak buahnya, namun Suharso merasakan kejanggalan.

"Dalam berbagai kesempatan sering saya sampaikan, eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos. Aneh kan? Pak Sekjen saja ketawa," ujar Suharso saat memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

“Sampai sekarang masih terima saya kira. Saya tanya kemarin masih terima, dan dia berikan kepada yang lebih berhak," imbuh dia.

Menurut dia, pemerintah terus berupaya agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Salah satunya melalui Data Registrasi Sosial Ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti.

"Kita memang harus memerlukan sebuah strategi yang tepat untuk merencanakan dengan baik penyaluran program-program pemerintah yang didanai oleh belanja-belanja sosial subsidi kita, (agar) itu (bisa) jatuh kepada orang yang tepat," tuturnya.

Kabar soal eselon I Bappenas yang turut mengantongi bansos ini sebenarnya telah disuarakan oleh Suharso sejak 2020 silam.

Kala itu, ia terus mendorong pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam waktu dekat. Sebab, DTKS yang tersedia saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan permasalahan di lapangan.

Dirinya mencontohkan atas permasalahan yang timbul akibat penggunaan DTKS dalam program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah bagi masyarakat terdampak Covid-19. Yakni, penerima manfaat yang salah sasaran hingga melenceng jauh.

"Bahkan di kantor saya golongan eselon I ada yang dapat, bayangkan! Mungkin yang dipakai data (DTKS) yang lama," kata Suharso dalam rapat bersama Komisi VIII DPR-RI beberapa waktu lalu.

Menurut dia, polemik atas semrawutnya penetapan data penerima manfaat bansos bukan kesalahan dari Kementerian Sosial atupun penerima manfaat bansos. Akan tetapi, Suharso menyebut belum adanya pembaruan DTKS menjadi biangnya.

Oleh karenanya, pihaknya berkomitmen untuk mendukung pemerintah melakukan program verifikasi dan validasi DTKS dalam waktu dekat. Melalui pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan di lapangan.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) atau yang kini dikenal dengan brand PosIND, menyalurkan bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial kepada penerima di seluruh Indonesia. Selalu berhasil menyalurkan bansos tepat waktu dan tepat sasaran, koordinasi yang baik dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci sukses.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris mengatakan pihaknya sudah melakukan penyaluran bansos PKH dan Sembako hingga 97 persen dari total 4 juta KPM yang ditargetkan.

"Alhamdulillah dalam proses penyalurannya, capaian kami sampai sekarang ini sekitar 96-97 persen. Ada memang beberapa perubahan data (penerima bantuan/KPM di Data Terpadu Kesejarhteraan Sosial). Jadi, kami belum bisa saat ini menyalurkan sampai 100 persen," kata Haris.

Pada setiap penyaluran, Pos Indonesia menerapkan tiga metode yaitu dibagikan di Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat atau disebut door to door. Layanan antar ini khusus bagi KPM yang sedang sakit, lansia, dan disabilitas.

Tak hanya itu, Pos Indonesia juga mengandalkan kecanggihan teknologi aplikasi Pos Giro Cash (PGC) agar penyaluran bansos berjalan optimal. Dalam perkembangannya, PGC dirancang khusus untuk memvalidasi data KPM agar bantuan tersalurkan tepat sasaran.

"Pada awalnya, Pos Giro Cash ini hanya untuk bisa memastikan data penerima, melakukan percepatan, kemudian dari sisi back office-nya kami memang sudah betul-betul (sistem kerja) governance. Jadi proses SOP-nya sudah diikuti. Dalam perkembangannya, sesuai dengan tuntutan, kami juga menyematkan fitur-fitur seperti geotagging, foto rumah, dan sebagainya. Nah ini semua kami maksudkan agar memang dalam proses penyaluran ini tidak hanya bisa tepat sasaran, tepat jumlah, juga informatif ya," ucap Haris.

Hal ini juga didukung dengan penggunaan teknologi biometric hingga geotagging, sehingga penerima bantuan benar-benar tervalidasi. Bukti valid dari biometric dan geotagging inilah yang menjadi penegas KPM atau penerima bantuan itu layak atau tidak mendapatkan bantuan.