PMN ASDP 2024 Sentuh Rp 367 Miliar, Pengusaha Sebut Butuh Penambahan Dermaga Bukan Kapal

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Rachmatika Ardiyanto menyebut, Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada ASDP diwujudkan dalam Barang Milik Negara (BMN) pada 2024 senilai Rp 367,53 miliar, yang diperuntukan untuk penambahan kapal.

"PMN ASDP BMN sebesar itu jangan hanya untuk penambahan kapal, kami butuh penambahan dermaga di pelabuhan, karena itu bisa untuk mempercepat jam operasional kapal sandar dan bisa mengurai kemacetan kendaraan akibat antre masuk ke kapal," ujar dia di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (6/7/2024).

Rachmat mengungkapkan, PMN ASDP dalam bentuk BMN pada 2023 tercatat sebesar Rp 388,50 miliar. Sedangkan laba bersih ASDP 2022 sebesar Rp 585 miliar dan laba bersih ASDP 2023 mencapai Rp 637 miliar.

"Jika dikonversikan dengan proyek dermaga, diperkirakan nilai PMN untuk ASDP bisa membangun sekitar lima pasang dermaga di pelabuhan," ucapnya.

Rachmat mencontohkan, kebutuhan dermaga di Pelabuhan Merak - Bakauheni paling tidak hingga 10 pasang dermaga, sehingga hanya ada kekurangan tiga pasang dermaga baru. "Kenapa PMN ASDP dalam bentuk kapal, bukan bentuk pelabuhan? Itu yang kami sayangkan," ujarnya.

Terkait dengan PMN berupa BMN dari pemerintah itu, Gapasdap berharap seharusnya PT ASDP lebih mendorong kepada kepada penambahan jumlah dermaga di lintas utama tersebut. "Karena ini akan menumbuhkan kelancaran yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bukan kepada penambahan kapal," ucap Rachmat.

Seharusnya bagi PT ASDP, alat produksi tidak hanya kapal. Tetapi juga bisa dalam bentuk dermaga merupakan alat produksi. "Karena dari adanya dermaga juga akan menjadi sumber pendapatan bagi pengelola pelabuhan baik dari jasa kepelabuhanan oleh pengguna jasa penyeberangan ataupun jasa dermaga dari kapal-kapal yang sandar di dermaga tersebut," ujar Rachmat.

Selain itu, Rachmat juga membantah pernyataan pemerintah terkait masalah penyebab kemacetan di Pelabuhan Merak Bakauheni saat musim angkutan libur Lebaran 2024. Gapasdap menegaskan, jika kemacetan tidak disebabkan oleh dua alasan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan meminta agar perusahaan pelayaran mengganti ukuran kapal lebih besar dan menambah kecepatan agar mengurai kemacetan di pelabuhan. Solusi ketiga adalah menambah jumlah dermaga.

"Solusi untuk kemacetan itu tidak masuk, jangan sampai isu ini menggelinding terus sehingga harus mengganti kapal dan menambah kecepatan, sementara kapasitas dermaga tidak memadai," ucap Rachmat.

Terkait dengan ada ide penggantian kapal yang lebih besar, Rachmat menjelaskan saat ini kapasitas dermaga yang ada dilintas Merak-Bakauheni rata-rata masih di bawah ukuran kapal yang ada.

Sebagai contoh dermaga I memiliki kemampuan untuk kapal berukuran maksimal 12.000 GRT saat ini disandari oleh kapal dengan ukuran 13.500 GRT.

"Tidak benar bahwa kemacetan di Merak-Bakauheni disebabkan oleh ukuran kapal yang kecil dan kecepatan kapal yang rendah," ujar dia.

Rachmat menuturkan, jika kapal yang lebih besar lagi dimasukkan, kondisi dermaga tidak akan mampu menampung. Selain itu, kemampuan dermaga terhadap daya dukung muatan kendaraan juga dinilai masih kurang. Maksimal hanya 40 ton, padahal banyak kendaraan bermuatan lebih dari itu.

Sedangkan terkait masalah kapal yang harus memiliki kecepatan yang lebih dibandingkan sekarang, Rachmat menegaskan jika saat ini kapal-kapal yang beroperasi memang tidak bisa menggunakan kecepatan maksimalnya.

Bukan dikarenakan kondisi armada yang tidak mampu beroperasi dengan kecepatan tinggi, melainkan dari penjadwalan yang dikeluarkan oleh pemerintah. "Tidak mungkin menggunakan kecepatan sesungguhnya dari kapal-kapal yang rata-rata memiliki kecepatan 13 knot-18 knot," ucap Rachmat.

Rachmat menuturkan, dalam satu dermaga saat angkutan Lebaran dioperasikan enam unit kapal. Dengan jarak 15 mil, waktu tempuh di jadwal seharusnya adalah dua jam, sehingga kecepatan kapal yg digunakan hanya 7,5 knot saja atau 50 persen dari kemampuan aslinya. 

"Dan itupun sampai di pelabuhan tujuan masih terapung untuk menunggu tempat sandaran. Jika kapal beroperasi dengan kecepatan lebih cepat bisa dibayangkan waktu tunggu akan lebih lama. Kondisi tersebut tidak harus mengganti kapal dengan kecepatan lebih tinggi tapi cukup mengoptimalkan kecepatan kapal yang ada," ujar Rachmat.

Rachmat menjelaskan, ia justru setuju dengan alasan kekurangan jumlah dermaga. Sebab saat ini dengan total 66 unit kapal hanya ada tujuh pasang dermaga yaitu satu dermaga express dan enam dermaga ekonomi. 

"Rata-rata lebih dari 50 persen jumlah armada dengan terpaksa tidak bisa beroperasi karena keterbatasan jumlah dermaga tersebut. Ditambah kualitas dermaga tidak sesuai baik dari sisi daya kekuatan maupun daya untuk menampung demand kendaraan," tutur dia.

Selama ini yang dilakukan saat kondisi peak, pemerintah menambah jumlah kapal yang beroperasi di setiap dermaga. Hal ini tidak menambah kapasitas muat justru alan menghambat pencapaian jumlah perjalanan yang ada.

Paling tidak, untuk lintas pelabuhan Merak-Bakauheni bisa ditambah 2-3 pasang dermaga, maka kapasitas muat lintasan tersebut akan naik 50% dari kapasitas semula, dengan mengoptimalkan kapal yang off saat itu, tanpa harus menambah jumlah armada lagi. 

"Harus ada dermaga tambahan. Problem kekurangan dermaga itu sudah diusulkan Gapasdap sejak 2017 laluu dan bahkan sebelumnya. Tetapi tidak kunjung ada realisasi," ujar Rachmat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, Risyapudin Nursin sebelumnya mencatat, pada periode puncak arus mudik 6-7 April 2024 terdapat 32 persen atau 19.700 kendaraan yang datang ke pelabuhan (check in) dengan kondisi tanpa tiket pada hari kedatangan di Pelabuhan Merak. Kondisi itu membuat mereka akhirnya memaksa membeli tiket untuk 2-3 hari kedepan.

"Pada periode puncak arus balik tanggal 10-14 April 2024 terdapat perubahan customer behavior yang signifikan, dimana terdapat 1,8% (1.805 kendaraan) Pengguna Jasa datang ke pelabuhan (check in) dengan kondisi tanpa tiket pada hari kedatangan di Pelabuhan Bakauheni," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Untuk memastikan kelancaran lalu lintas di pelabuhan ke depan, Nursin mengungkapkan untuk jangka pendek, pihaknya sosialisasi secara masif terkait tiket online dan pelaksanaan penertiban calo tiket.