Investasi Industri Petrokimia Diramal Tembus Rp 508,6 Triliun hingga 2030

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat adanya potensi investasi pada industri petrokimia dan bahan baku plastik hingga 2030 mendatang. Angkanya mencapai USD 31,4 miliar atau setara Rp 508,6 triliun (kurs Rp 16.200).

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita menyampaikan potensi investasi itu terdiri dari pembangunan pabrik hingga 2030 mendatang. Ada beberapa perusahaan yang tercatat telah melakukan pembangunan dan berencana beroperasi dalam beberapa tahun kedepan.

"Jadi memang rencananya proyek industri kimia sampai dengan tahun 2030 hampir mencapai 31 ribu juta dolar (USD 31,4 miliar) terbagi untuk beberapa proyek," ujar Reni dalam diskusi bertajuk 'Permendag No 8 Tahun 2024, Wujud Nyata Denormalisasi Industri Petrokimia Nasional, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Rinciannya, PT Candra Asri Perkasa dengan nilai investasi USD 5 miliar atau setara Rp 63,1 triliun. Pabrik ini ditargetkan beroperasi pada 2029 mendatang.

Lalu, ada PT Lotte Chemical Indonesia dengan nilai investasi USD 4 miliar yang ditarget beroperasi pada 2025, tahun depan. Kemudian, PT Sulfindo Adiusaha dengan nilai investasi USD 193 juta, namun belum diketahui target beroperasinya.

Selanjutnya, ada proyek Pertamina-Polytama Propindo 2 dengan nilai investasi USD 322 juta yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Berikutnya, Proyek Olefin TPPI Tuban dengan nilai investasi USD 3,9 miliar yang ditarget beroperasi pada 2028. Serta, PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia dengan nilai investasi berkisar USD 16,5-18 miliar yang ditarget beroperasi pada 2030 mendatang.

2 Proyek Dipastikan Jalan Terus

Lebih lanjut, Reni menuturkan ada 2 proyek yang dipastikan akan terus berjalan. Mengingat proses pembangunan pabriknya sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu.

Dia proyek itu yakni PT Lotte Chemical Indonesia dan proyek Pertamina-Polytama Propindo 2. Keduanya ditarget beroperasi pada 2025 dan 2027 mendatang.

"Sebetulnya yang jadi itu sebenarnya yang Lotte karena dia yang 2025 akan operasional. Lotte sama Pertamina-Polytama Propindo," kata Reni.

"Pertamina Polytama Propindo memang dari target operasinya 2027 jadi memang mereka sudah melakukan pembangunan hampir 30 persen. Tapi kalau yang Lotte sudah 80 persen. Sedangkan kalau yang lainnya memang masih menunggu kembali, lihat situasi," imbuh dia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat ada 11.000 buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil. Angka ini terjadi di lingkup perusahaan berskala besar.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan besaran PHK ini terjadi pasca terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Melalui aturan ini, ada beberapa barang kategori tekstil dan produk tekstil yang masuk Indonesia dengan mudah.

"Jadi perkembangan isu PHK di industri TPT dapat kami sampaikan ini pasca terbitnya Permendag 8 Tahun 2024," ujar Reni dalam Diskusi Bertajuk Permendag No. 8 Tahun 2024, Wujud Nyata Denormalisasi Industri Petrokimia Nasional, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dia mengatakan, secara jumlah memang tidak menyentuh 20.000 orang yang terkena PHK. Hanya saja, jumlahnya mencapai 11.000 buruh dari beberapa perusahaan besar.

"Nah untuk industri besar memang ini ada beberapa PHK yang dilakukan, walaupun kalau dihitung juga tidak lebih dari 20 ribu ya, hanya 11 ribu lah," paparnya.

Dia bilang, penurunan produksi dan PHK yang dilakukan perusahaan besar ini sebetulnya terjadi sejak awal tahun 2024. Reny turut menampilkan rincian perusahaan yang melakukan PHK pegawai. Jumlahnya pun beragam, mulai dari 500 orang hingga 8.000 orang. Diantaranya;

1. PT S Dupantex, Jawa Tengah: PHK 700- an orang.
2. PT Alenatex, Jawa Barat: PHK 700-an orang.
3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah: PHK 500-an orang.
4. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah: PHK 400-an orang.
5. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah: PHK 700-an orang.
6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah: PHK 8.000-an orang.

Dia menyebut, PHK yang terjadi ke belasan ribu buruh ini membuat industri sulit mendapatkan pekerja yang setara kualitasnya. Di sisi lain, para korban PHK itu sulit menyesuaikan dengan pertumbuhan industri di sektor lain.

"Ini juga menjadi catatan karena SDM adalah aset ini juga menjadi PR kita bersama apa yanh sudah dilakukan terkait dengan juga upskiling, kemudian juga ada beberapa SDM yang sudah punya SKKNI-nya (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) ini juga akan hilang," bebernya.

Pada saat yang sama, Reni mencatat adanya penurunan utilisasi pabrik Industri Kecil Menengah (IKM) sektor tekstil hingga 70 persen. Ini didapat dari laporan Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IKPB).

"Kemudian juga terjadi pembatalan kontrak dari pemberi makloon dan marketplace karena pembeli makloon dan marketplace kembali ke produk impor," ucap dia.

Dia mengatakan, ketika impor pakaian jadi dibuka kembali, maka pelaku IKM ini tidak lagi mendapat pesanan sebagaimana sebelumnya.