Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah terus berupaya untuk menekan impor produk petrokimia, seperti plastik. Salah satunya lewat upaya mendorong investasi pada sektor tersebut.

Meskipun demikian, dia mengatakan jika implementasi rencana investasi sektor Petrokimia membutuhkan jangka waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan industri lain.

 "Tentu kita harapkan realisasi investasi petrokimia bisa dimulai. Tapi kalau ditanya berapa lama, membangun industri petrokimia, ya 3 sampai 4 tahun, tahun 2022 baru jadi. Kalau kita bicara industri yang lain juga minimal 1,5 sampai 2 tahun," kata dia di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/4/2019).

"Kalau mempercepat Petrokimia itu kan nggak kayak bikin pabrik tahu. Jadi itu butuh waktu 4 tahun," tegas dia.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, sambil menunggu realisasi investasi petrokimia, Kementerian Perindustrian mendorong tumbuhnya industri recycle plastik.

"Nah, salah satu yang mempercepat itu adalah mendorong sirkulasi ekonomi yaitu recycle plastik. Karena kebutuhan kita terhadap industri petrokimia kan 5 juta ton plastik produk karena plastik itu digunakan untuk konstruksi, otomotif, untuk banyak barang," ujar dia.

"Karena recycle plastik saat sekarang baru 10 persen. Ini kita mau dorong naik menjadi 25 persen dan kalau menggunakan industri recycle investasinya jauh lebih rendah, implementasinya kurang dari 1 tahun," lanjut Airlangga.

Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Muhamad Khayam mengharapkan proses produksi industri petrokimia sudah dapat dilakukan dengan berbasis energi terbarukan atau renewable energy pada 2030.

“Pada Indonesia’s Chemical 4.0 terdapat beberapa tantangan, mulai dari pabrik tidak efisien, adaptasi teknologi rendah, kurangnya kemampuan R&D, dan persoalan rantai pasok. Diharapkan, pada 2030, industri petrokimia ini nantinya berbasis renewable energy,” kata Khayam saat menghadiri seminar web bertajuk Indonesia Petrochemical and Plastic Industry Outlook 2021 dikutip dari Antara, Kamis (19/11/2020).

Kendati demikian, produksi berbasis migas dan batubara tetap akan dilaksanakan secara beriringan. Hal tersebut berkaitan dengan skema Indonesia’s Chemical 4.0 yang ingin dicapai.

Pada 2030, Kemenperin memproyeksikan bahwa produksi kimia dasar akan meningkat, kemudian penggunaan bahan baku dan kawasan industri semakin optimal, produktivitas di semua rantai nilai semakin meningkat, dan terdapat produsen biochemical dan kimia berbasis migas batubara terkemuka.

Untuk menuju ke sana, Khayam menyampaikan bahwa dalam tiga hingga lima tahun pertama hingga 2021, Kemenperin akan berupaya mengurangi impor kimia dasar hingga 35 persen dengan beberapa cara. Di antaranya meningkatkan kapasitas pemurnian nafta dan kimia dasar (olefin dan aromatik) untuk menyalurkan ke industri hilir.

Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dengan menggunakan teknologi 4IR, serta memperkuat produksi serat sintetis untuk mendukung industri tekstil.

Kemudian, lima sampai sepuluh tahun selanjutnya yakni pada 2025, Kemenperin berupaya meningkatkan kontribusi penjualan resin sintetis dan serat sintetis sebesar lebih dari 1,5 kali, dengan meneruskan peningkatan produksi serat sintetis, memperkuat produksi produk perantara, dan meningkatkan kemampuan untuk mengubah biomassa menjadi biokimia dasar.

“Terakhir, 10 sampai 15 tahun hingga 2030, Kemenperin membidik Indonesia menjadi Top 5 produsen biofuel dan bioplastic,” pungkas Khayam.