Bos IFG Usul PMN 2025 Rp 3 Triliun buat Modal KUR

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Finansial Grup (IFG) Hexana Tri Sasongko, mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025 sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hexana menjelaskan, jika hanya mengandalkan tambahan PMN Rp 3 triliun tanpa perbaikan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), maka gearing ratio juga masih melebihi 20 kali dan secara profitability kurang bagus, karena masih akan terdapat kerugian dan penurunan ekuitas sampai 2026.

"Oleh karena itu, kami mengusulkan tambahan PMN Rp3 triliun disertai dengan peninjauan kembali tarif IJP," kata Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI Pembahasan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, dengan usulan PMN tersebut maka profil yang akan dicapai Askrindo dan Jamkrindo akan membuat penjamin semakin kuat dalam menjalankan penugasan penjaminan dengan tingkat kesehatan yang baik dan profitability yang baik.

"Sehingga secara otomatis akan secara organik meningkatkan kapasitas Askrindo dan jamkrindo memberikan penjaminan," ujarnya.

Untuk rinciannya, tambahan PMN sebesar Rp3 triliun dibagi untuk Askrindo sebesar Rp 2 triliun dan Rp1 triliun untuk Jamkrindo yang berasal dari APBN tahun anggaran 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Hexana juga mengusulkan kepada Komisi VI DPR RI agar IFG, Askrindo, dan Jamkrindo serta penyalur dilibatkan dalam Rapat Komite Kebijakan KUR, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi penyaluran dan penjaminan KUR.

Lebih lanjut, Hexana menyampaikan bahwa program KUR sangat bermanfaat bagi perekonomian Indonesia terutama dalam mendukung UMKM.

Tercatat penyaluran KUR yang dilakukan BPUI sejak 2007 - 2023 telah mencapai Rp1.775 triliun dan menjangkau 60 juta UMKM. Adapun pada masa pandemi covid-19 dukungan Pemerintah dalam pembiayaan UMKM (KUR dan KMK PEN dilakukan dalam skala yang besar.

Hal ini untuk mendukung stabilitas ekonomi sehingga pemuliha terjadi sangat cepat. Namun, konsekuensinya kredit UMKM mengalami kenaikan riisko dan berdampak terhadap kenaikan combined ratio bagi penjamin.

"Maka untuk mendukung keberlanjutan program KUR yang dilaksanakan oleh Askrindo dan Jamkrindo, dibutuhkan dukungan penguatan permodalan, baik melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP," pungkasnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 17,7 triliun periode 2015-2022. Modal tersebut untuk penugasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), KAI Commuter, dan LRT Jabodebek. 

"Seluruh PMN ini secara reguler kita laporkan kepada DJKN sebagai pengelola PMN dan BPK dan PT SMI, dan seluruh PMN ini kita laporkan dari tahun ke tahun dalam RUPS," ungkap Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAl, Salusra Wijaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, dikutip Selasa (9/7/2024).

Salusra merinci, pada 2015 KAI mendapat PMN senilai Rp 2 triliun. Kemudian pada 2017, persereon mengantongi modal Rp 2 triliun Rp 3,6 triliun pada tahun selanjutnya untuk pembangunan LRT Jabodebek.

Selanjutnya pada 2021, KAI mendapat PMN Rp 6,9 triliun, dengan Rp 2,6 triliun untuk LRT Jabodebek dan Rp 4,3 triliun untuk proyek KCJB. Adapun pada 2022 KAI mendapatkan PMN sebedar Rp 3,2 triliun untuk proyek KCJB.  Dengan demikian, nilai total PMN yang dikeluarkan untuk proyek KCJB menyentuh Rp 7,5 triliun.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah mendapat pinjaman sekitar Rp 6,9 triliun dari China Development Bank (CDB) per Februari 2024 lalu. Pinjaman ini digunakan untuk menambal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan, secara pencatatan buku, pinjaman tersebut juga menjadi beban KAI. Meski, dalam memenuhi pelunasan cost overrun proyek Kereta Cepat Whoosh, ada keterlibatan konsorsium Indonesia maupun China.

"Kereta Api cepat itu kita lead consortium sebetulnya. Tidak hanya KAI yang setor modal. Tapi asetnya masuk ke buku kereta api (KAI). Artinya kalau asetnya masuk buku kereta api (KAI), utangnya masuk kereta api," ungkap Agus saat ditemui di Jakarta, Senin, 22 April 2024.