Ingin Sukses Kembangkan UMKM? Mendag Zulkifli Hasan Beri Pesan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri  Perdagangan  (Mendag) Zulkifli  Hasan  menyampaikan,  usaha  mikro, kecil,   dan   menengah   (UMKM)   perlu   memanfaatkan   kemitraan   dalam   pengembangan   bisnisnya.  Menurut dia,  sinergi  antara pihak  sangat  dibutuhkan  untuk  memperkuat  empat  pilar peningkatan  daya  saing  UMKM.  

Keempat  pilar  yang dimaksud  adalah  inovasi  UMKM,  akses kemitraan, akses digitalisasi, dan akses pembiayaan. Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut dalam Dialog Interaktif Bersama UMKM Central 19 di Hans Mart, Lampung Selatan, Lampung, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Selain  itu,  Mendag  juga  menguraikan  urgensi  kerja sama  antar sektor.  Ia  mencontohkan  dengan hubungan kerja sama retail modern dengan lembaga keuangan sebagai pemberi modal. 

Selain itu, optimalisasi sektor lain, seperti pariwisata, turut berimbas pada daya beli terhadap produk UMKM.Dalam dialog tersebut, Mendag mengimbau UMKM di Lampung untuk adaptif dan melek terhadap  perkembangan  teknologi.  

“Melalui  media  sosial,  UMKM  dapat  memperluas  cakupan promosi produk.  Jika  UMKM  hendak  maju,  harus  mulai  lakukan  pemasaran digital  dan  tak  henti  berinovasi, misalnya dalam hal variasi produk dan desain kemasan,” kata Zulhas dikutip dari keterangan resmi, Minggu (4/8/2024).

Zulhas menambahkan pendirian sentra atau galeri UMKM juga menjadi salah satu langkah strategis untuk  promosi  UMKM,  yaitu  sebagai  saluran agar  masyarakat  dan  wisatawan  semakin  mengenal kualitas dan variasi produk lokal setempat. 

"Untuk mewujudkannya, perlu dukungan dari berbagai pihak,  baik  pemerintah  pusat  dan  daerah,  pelaku  usaha,  tokoh  masyarakat,  serta  para  pemuda," jelasnya

Zulhas  berharap,  semakin  banyak  kolaborasi  yang  terjalin  untuk  program  yang melibatkan  UMKM,  baik  dengan  pihak  perbankan,  retail  modern,  serta  dinas  perdagangan  dan perindustrian setempat. 

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki  menegaskan butuh inovasi untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melihat hal itu, Teten mengusulkan credit scoring.

Hingga kini hanya sekitar 19 persen penyaluran kredit perbankan UMKM, sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka ini mencapai 30 persen pada 2024.

"Susah sekali, Pak Presiden minta saya, bagaimana bisa enggak 2024 30 persen Saya bilang ini susah kalau tidak ada inovasi di pembiayaan," kata Teten dalam acara Indonesia Clothing Summit 2024, Jakarta, Kamis (1/8/2024). 

Teten menilai, persyaratan agunan dan data historik kredit yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan pinjaman di bank menghambat akses UMKM. 

"Saya bilang ini susah kalau tidak ada inovasi di pembiayaan. Karena itu kami mengusulkan inovasi credit scoring. Jadi bank ini kalau masih menggunakan agunan dan data historik kredit, ya pasti jumlah yang menerima kredit perbankan itu enggak akan melonjak," ujar Teten.

Teten mengatakan, saat ini sekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan, sementara usaha besar lebih mudah mendapatkan kredit dengan persyaratan yang lebih menguntungkan. 

"Enggak fair kalau usaha besar bisa mendapatkan pembiayaan, UMKM malah mendapatkan pembiayaan yang mahal. Dengan draft period yang sangat pendek," katanya.

Teten menuturkan, credit scoring, yang melibatkan data alternatif seperti data telepon dan data PLN, dapat menjadi solusi. Saat ini, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK( mengenai pengembangan infrastruktur kebijakan yang mendukung implementasi credit scoring. 

Bahkan, Teten bilang beberapa bank juga mulai mengadopsi metode ini, meskipun masih dalam skala kecil. Dengan demikian, dia optimistis dengan adanya kebijakan ini akan mempermudah UMKM mendapatkan pembiayaan yang sesuai. 

"Saya optimis bahwa dengan adanya tambahan data alternatif ini, lebih banyak UMKM yang sebenarnya memenuhi syarat akan bisa mendapatkan akses ke kredit perbankan," kata Teten.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap dampak maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Termasuk dampaknya ke penerimaan negara hingga UMKM.

Dia menuturkan, penindakan terhadap barang impor ilegal menjadi suatu keharusan. Menyusul temuan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang mengungkap kasus senilai total Rp 40 miliar.

"Ya, kalau itu rontok industri dalam negeri," ungkap Mendag Zulkifli, di Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024).

Negara Rugi

Dia mengatakan, pendapatan negara bisa berkurang dengan beredarnya barang impor ilegal. Pasalnya, tidak ada setoran pajak yang dilakukan pelaku usaha.

Kemudian, industri lokal hingga UMKM juga ikut terancam. Bahkan tercatat ada sejumlah toko yang tutup.

"Tidak bayar pajak, jualannya online, toko tutup, negara bisa berkurang banyak pajak pendapatannya, industri dalam negeri kita bisa rontok," urainya.

Dia mengatakan, sumber barang impor ilegal ini dari banyak negara. Kendati begitu, dia enggan mengungkap negara-negara mana saja yang terlibat.

"Banyak negara. Jangan sebut negara mana saja ya," ucapnya.