SDM Jadi Penghalang Terbesar Wujudkan Visi Indonesia 2045

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan salah satu kunci untuk mencapai Indonesia maju 2045 adalah menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.

Diketahui, Indonesia diproyeksikan akan mengalami bonus demografi pada 2030-an dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 68,3 persen dari total populasi. Menurutnya, hal itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk menciptakan SDM unggul.

"Untuk mencapai apa yang disebut visi Indonesia Emas tahun 2045. Kita perlu memahami bahwa untuk mencapainya, tentu saja kita harus fokus pada Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Itu wajib," kata Shinta dalam Global Human Capital (GHC) Summit 2024, di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Shinta menilai, potensi bonus demografi yang sangat besar itu perlu dioptimalkan dari 2 sisi. Pertama, Pemerintah Indonesia perlu menyediakan regulasi ketenagakerjaan yang baik, sehingga penyerapan tenaga kerja juga meningkat.

"Jika sektor industri tidak bisa menyerap tenaga kerja atau jika pemerintah tidak menyediakan regulasi ketenagakerjaan yang baik. Bonus ini juga akan menjadi tidak baik," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tantangan terbesar di Indonesia saat ini adalah penciptaan lapangan kerja. Tahun ini, seharusnya Pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja baru, setidaknya 3 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh arus investasi yang masuk ke Indonesia. Sehingga jika investasi yang masuk sedikit maka otomatis penyerapan tenaga kerjanya pun rendah.

"Padahal jika kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia, penyerapan lapangan kerja sudah berkurang 10 tahun terakhir ini. Jadi, sudah pasti ada pergeseran dari padat karya ke padat modal dan ini berdampak pada lapangan pekerjaan kita," ujarnya.

Produktivitas Tenaga Kerja

Kedua, Pemerintah perlu memetakan pendidikan dan keterampilan yang selaras dengan produktivitas tenaga kerja untuk menangani keterampilan sumber daya manusia sambil mempromosikan pembelajaran seumur hidup

"Kami menyadari bahwa komitmen dan modal manusia perlu dimulai dengan berinvestasi dalam pendidikan dan keterampilan. Kami percaya bahwa transformasi pendidikan tidak hanya melibatkan penyiapan lulusan yang kompeten, tetapi juga memastikan bahwa pendidik pendidikan menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja," pungkasnya.

Dalam beberapa bulan ke depan, Joko Widodo (Jokowi) akan mengakhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia (RI). Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sehari sebelum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ri 17 Agutus, Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, DPD, DPR 2024 serta pidato nota keuangan 2024.

Pidato kenegaraan dan nota keuangan Presiden Jokowi di tahun terakhir pemerintahannya merupakan momen penting untuk merefleksikan perjalanan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir memimpin Indonesia.

Dalam pidato yang disampaikan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jokowi menyoroti berbagai pencapaian yang telah diraih, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur yang masif.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga momentum ini untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Presiden Jokowi menyatakan, selama 10 tahun menjabat sebagai Pemimpin negara telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban yang baru yakni pembangunan yang Indonesiasentris.

"Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar," kata Jokowi dalam SIdang Tahunan MPR RI, DPR-DPD.

Jokowi mengakui bahwa perjalanan ekonomi Indonesia tidak selalu mulus. Tantangan global seperti pandemi COVID-19, ketidakpastian ekonomi dunia, dan perubahan iklim telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Kita patut bersyukur. Sebagai bangsa yang tangguh, Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir, mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yangmenimbulkan banyak bencana," kata Jokowi.

Namun, dengan kebijakan yang adaptif dan responsif, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak terburuk krisis. Dalam pidatonya, Jokowi menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan ini bersama-sama.

Salah satu fokus utama dalam pidato nota keuangan tahun ini adalah penguatan sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jokowi menyoroti sektor infrastruktur, pertanian, manufaktur, dan teknologi sebagai area yang memerlukan perhatian khusus.

Tidak hanya soal ekonomi, pidato Jokowi juga menyinggung aspek sosial dan lingkungan. Dia menekankan perlunya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program seperti bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi prioritas untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

Jokowi juga menyoroti komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim melalui berbagai inisiatif hijau dan transisi energi. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.