Sri Mulyani Pamer Efisiensi Anggaran Kemenkeu ke DPR

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan keberhasilan efisiensi anggaran di kementerian yang dipimpinnya. Bahkan, tercatat ada efisiensi anggaran senilai Rp 2,21 triliun dalam 4 tahun terakhir.

Dia mengatakan, penghematan anggaran ini penting dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Apalagi, banyak kementerian dan lembaga lain yang mengamati efisiensi anggaran di Kemenkeu.

"Karena kita selalu mengatakan semua K/L biasanya melihat Kemenkeu. Makanya kami memahami bahwa kami menjadi salah satu benchmark referensi bagi K/L yang lain. Maka, ketika kita bicara efisiensi, disiplin itu harus dilakukan," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (21/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran Kemenkeu berhasil berkat digitalisasi, mulai dari penggunaan dokumen digital hingga tanda tangan elektronik.

"Berbagai simplifikasi digitalisasi dari proses bisnis ini menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan, dan ini kami sampaikan waktu itu di dalam Komisi XI (DPR RI), Rp 2,21 triliun sendiri kita dapatkan efisiensi," jelasnya.

Penjelasan Detail

Jika dibagi menurut tahun anggaran, efisiensi paling banyak dilakukan pada 2020 dengan Rp 1,12 triliun, kemudian pada 2021 sebesar Rp 425,72 miliar, di 2022 sebesar Rp 435,40 miliar, serta 2023 sebesar Rp 232,32 miliar.

Sri Mulyani mengatakan ada 11 titik yang melakukan efisiensi setiap tahunnya. Efisiensi ini dilakukan berkat digitalisasi.

"Kadang-kadang memang ya memang harus tetap proper. Nah, kita lihat dalam hal ini ada 11 area di mana kita terus melakukan efisiensi. Terutama dengan adanya teknologi digital," tuturnya.

"Seluruh naskah dari dokumen yang harus kita proses itu sudah didigitalisasi. Kita juga mungkin termasuk K/L pertama yang meminta tanda tangan digital diakui, termasuk dengan BSSN dan lainnya," sambung Menkeu.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menampilkan 11 titik efisiensi yang dilakukan. Pertama, efisiensi pegawai sebesar Rp 902,69 miliar. Kedua, pengendalian belanja birokrasi seperti perjalanan dinas dan konsinyering dengan efisiensi Rp 534,42 miliar.

Ketiga, pengadaan yang terpusat dengan efisiensi Rp 290 miliar. Keempat, optimalisasi anggaran penanganan pandemi dengan efisiensi Rp 173,83 miliar. Kelima, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN dengan efisiensi Rp 140,83 miliar.

Keenam, ada digitalisasi proses bisnis dengan efisiensi Rp 92,85 miliar. Ketujuh, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, seperti ruang rapat dengan efisiensi Rp 35,27 miliar.

Kedelapan, prioritisasi pembentukan tim dengan efisiensi Rp 15,35 miliar. Kesembilan, implementasi ruang kerja masa depan dengan efisiensi Rp 14,35 miliar.

Kesepuluh, pembayaran belanja pegawai terpusat dengan efisiensi Rp 9,46 miliar. Kesebelas, standarisasi harga dan pemberian seminar yang selektif dengan efisiensi Rp 4,44 miliar.