Sri Mulyani Jabarkan Program Prioritas Prabowo Subianto, Makan Gratis sampai Renovasi Sekolah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan 4 program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal dilantik pada Oktober 2024.

Program prioritas pertama yakni program Makan Bergizi Gratis. Untuk program ini, telah ditetapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun. Program tersebut didesain untuk membangun sumber daya manusia (SDM) cerdas, menghidupkan perekonomian regional, dan mendukung UMKM.

"Pemerintahan baru terpilih yang akan memulai Oktober ini memiliki program prioritas menjadi quick win, makan bergizi jelas merupakan prioritas," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Selasa (27/8/2024).

Kedua

Kedua, renovasi sekolah. Anggaran yang telah disetujui untuk program tersebut senilai Rp 20,3 triliun, terutama untuk menuntaskan perbaikan ruang-ruang kelas dan sekolah yang mengalami kerusakan.

"Serta menugaskan kepada Kemenetrian PUPR, jadi ini diambil alih oleh satu Kementerian dalam mengeksekusi perbaikan ruang kelas, dan target rehabilitasi sekolah mencapai 22 ribu sekolah," ujarnya.

Bendahara negara ini menegaskan, akan mengikuti dan menghitung seberapa berdampaknya program perbaikan sekolah. Disis lain, Pemerintah terpilih baru juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai di 4 lokasi yang akan ditentukan oleh Presiden terpilih.

Ketiga

Ketiga, program penguatan rantai pasok dan ketahanan pangan. Menurutnya, jika dilihat dari pra produksi, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumen terdapat beberapa area yang menjadi perhatian Presiden Terpilih, mulai dari pra produksi terdiri dari benih, bantuan Alshinta maupun untuk nelayan.

Sementara untuk produksi, penekananya pada pengembangan kawasan penanaman padi baru, dan kawasan penanaman jagung baru. Seluas 435 ribu hektar untuk kawasan penanaman padi, dan 250 ribu hektar untuk jagung.

"Kami juga akan meningkatkan asuransi usaha tani, sebagai salah satu bentuk proteksi dari para petani yang menghadapi ancaman climate change yang mempengaruhi kepastian usaha mereka," jelasnya.

Untuk distribusi diperbaiki dari mulai pelabuhan logistik, jalan, dan akses tol, kereta api serta bandara. Sementara, untuk pemasaran akan ada cadangan pangan Pemerintah dan stabilisasi pasokan.

Keempat

Program keempat, yakni program pemeriksaan kesehatan gratis bagi 52,2 juta orang. Program tersebut gratis dilakukan di Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit daerah.

Anggaran yang telah disiapkan untuk program pemeriksaan kesehatan gratis cukup fantastis, yakni sebanyak Rp 197,8 triliun. Anggaran itu juga akan dialokasikan untuk melengkapi rumah sakit dengan peralatan sehingga rumah sakit tipe D diupgrade menjadi tipe C, sehingga bisa melakukan perawatan di daerah-daerah.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyarankan agar Pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam RAPBN 2025, yang awalnya ditargetkan sebesar 16.100 per dolar AS menjadi 15.900 per dolar AS.

“Persoalan nilai tukar rupiah selama ini juga selalu membuat kita pening. Grafik transaksi kurs kita dalam jangka panjang cenderung melemah. Pada 2025, pemerintah mengusulkan kurs Rp16.100/USD. Pimpinan Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level 15.900 per dolar AS," kata Kepala Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham, dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa (27/8/2024).

Banggar DPR RI meyakini bahwa dengan transformasi struktur ekspor yang bernilai tinggi, penguatan investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam dari sejumlah mata uang mitra dagang, akan membantu memperkuat nilai rupiah.

Terkait dengan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang diajukan Pemerintah sebesar 7,1 persen, Banggar menilai hal ini akan menjadi beban berat bagi pemerintah di masa depan.

Hal ini dikarenakan jumlah kumulatif bunga utang Indonesia sejak 2015 hingga 2023 telah mencapai Rp2.569,4 triliun. Menurut Said, suku bunga SBN yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain berpotensi membuat kondisi fiskal menjadi tidak sehat.

Oleh karena itu, Banggar menilai bahwa Pemerintah perlu mempelajari dan mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara tetangga yang memiliki tingkat suku bunga di kisaran 1-3 persen.

"Pimpinan Banggar DPR berharap suku bunga SBN bisa lebih rendah dari usulan pemerintah dalam nota keuangan RAPBN 2025, setidaknya rata-rata di 6,9 persen, dan ke depan diupayakan agar bisa lebih rendah lagi, serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih murah," pungkas Said.