Orang Kaya Diminta Tak Beli Beras Subsidi, Ini Alasannya

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengimbau kelompok orang kaya tidak membeli beras SPHP.

oleh Tim Bisnis diperbarui 30 Agu 2024, 17:00 WIB
Diterbitkan 30 Agu 2024, 17:00 WIB
Orang Kaya Diminta Tak Beli Beras Subsidi, Ini Alasannya
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengingatkan kelompok orang kaya untuk membeli beras Bulog kualitas premium yang ditujukan untuk segmen kelas menengah, bukan beras SPHP.(Foto: Tim Bisnis)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengingatkan kelompok orang kaya untuk membeli beras Bulog kualitas premium yang ditujukan untuk segmen kelas menengah, bukan beras SPHP. Hal ini agar beras SPHP yang ditujukan untuk kelompok masyarakat menengah bawah tepat sasaran.

Adapun beras SPHP merupakan beras yang dikeluarkan oleh Perum Bulog sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional.

"Kita imbau untuk orang kaya jangan lagi (beli) SPHP," ujar Bayu dalam acara Diskusi Bersama Dirut Bulog di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Bayu menuturkan, imbauan bagi orang kaya untuk tidak membeli beras SPHP lantaran terdapat anggaran subsidi pada beras produksi Bulog tersebut. Adapun, sasaran kelompok penerima manfaat beras SPHP ialah masyarakat kelompok menengah ke bawah.

"Ya SPHP itu adalah beras yang memang dibutuhkan oleh untuk kelompok masyarakat kelas menengah bawah, dan itu ada subsidi sama saja dengan himbauan untuk  mobil mewah jangan pakai pertalite ya, begitu," ujar dia.

Bayu menyarankan kelompok orang kaya untuk membeli beras Bulog kualitas premium yang ditujukan untuk segmen kelas menengah atas. Dengan imbauan itu, dia berharap penyaluran beras SPHP dapat lebih tepat sasaran.

"Jadi, kita berharap sama masa mobil mewah pakai pertalite begitu, pertalite mah buat mobil yang kelas kecil aja, kalau sudah bisa beli mobil mewah pakai Alphard kira-kira itu mirip dengan itu. Itu hanya kepantasan saja," kata dia.

Relaksasi HET Beras

Harga Beras di Pasar Induk Cipinang
Seorang kuli angkut menurunkan beras dari atas truk di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Senin (25/9). Pedagang beras Cipinang sudah menerapkan dan menyediakan beras medium dan beras premium sesuai harga eceran tertinggi (HET). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerapkan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras medium menjadi Rp 12.500 per kg dari sebelumnya Rp 10.900 per kg. HET beras medium tersebut diterapkan jadi Rp 12.500 per kg karena rata-rata harga beras premium dan beras medium nasional masih tinggi.

Mengutip Antara, Rabu (24/4/2024), relaksasi HET beras medium berlaku pada 24 April-31 Mei 2024, berdasarkan surat yang mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023.

"Khusus yang medium kita akan diskusikan lagi angkanya kurang lebih sekitar Rp 12.000-Rp 12.500,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, ketika memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu pekan ini.

Berdasarkan surat tersebut relaksasi HET beras premium dan beras medium dilakukan karena rata-rata harga beras premium dan beras medium nasional masih cenderung tinggi, meskipun saat ini masih dan sedang panen raya. Kemudian kebijakan dilakukan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras premium dan beras medium di pasar tradisional dan retail modern.

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Bulog Lanjutkan Salurkan Bansos Beras 10 Kg Mulai 1 Agustus 2024

Imbas Kenaikan BBM, Harga Beras Ikut Merangkak Naik
Warga saat membeli beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022). Kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada melonjaknya harga beras di Pasar Induk Cipinang hingga Rp 2.000 - Rp 3.000 per kilogram akibat bertambahnya biaya transportasi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, beras merupakan komponen pangan yang paling mempengaruhi garis kemiskinan. Dalam Catatan BPS, jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang atau sekitar 9,36%. Oleh karena itu, kenaikan harga beras sangat mempengaruhi kelompok masyarakat rentan.

Menyadari hal tersebut, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan Pemerintah menyalurkan Bantuan Pangan Beras untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat. Penyaluran ini dilakukan mulai 1 Agustus 2024.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, dengan Bantuan Pangan atau sering disebut bansos beras yang diterima oleh kelompok masyarakat rentan, mereka sudah tidak perlu sibuk lagi cari beras. Karena sudah disediakan 10 Kg per 2 bulan oleh pemerintah, mulai Agustus 2024.

"Walaupun mungkin untuk beberapa keluarga jumlah bantuan beras itu belum mencukupi kebutuhannya secara menyeluruh, tapi setidaknya sebagian dari kebutuhan, sudah dipenuhi oleh pemerintah”. kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Bantuan Pangan sudah dimulai di provinsi-provinsi yang daerahnya telah melewati proses verifikasi dan validasi data penerima. Saat ini terdapat 9 provinsi di mana data penerima telah terverifikasi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Jogja, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah dan Riau. Provinsi-provinsi lainnya akan segera menyusul mendapatkan Bantuan Pangan dalam satu dua hari kedepan.

Tito Pranolo, Pakar Pangan Indonesia mengatakan, ada dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum Bulog yang terlihat jelas. Manfaat pertama, stabilisasi harga beras. Tidak terjadi volatilitas tinggi pada harga beras, seiring dengan adanya bantuan pangan. Hal ini sesuai dengan hukum supply demand.

Kedua, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bisa mendapatkan akses pangan untuk mencukupi kebutuhan hariannya," kata dia.

 

Hapus Ketidakpastian

20160503-Pasar- Inflasi Masih Terkendali Hingga Juni-Jakarta-Angga Yuniar
Pedagang tengah menata dagangannya di salah satu pasar di Jakarta, Selasa (3/5). Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan harga bahan kebutuhan pokok relatif terkendali seperti beras dan daging ayam. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

BPS menyebutkan telah terjadi inflasi tahunan sebesar 2,84% pada Mei 2024 dan penyumbang utama inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI) Bustanul Arifin mengatakan, ketika bantuan pangan tiba tepat waktu, masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar mereka tanpa harus menghadapi ketidakpastian atau penundaan yang bisa mengganggu pola konsumsi.

"Dengan bantuan pangan yang konsisten, masyarakat dapat merencanakan konsumsi mereka dengan lebih baik," ujar Bustanul.

Mengacu data Mandiri Spending Index (MSI), pada kalangan ekonomi kelas menengah pun, pengeluaran buat bahan makanan naik drastis dari 13,9% menjadi 27,4% dari total pengeluaran. Hal ini tentunya menurunkan daya beli masyarakat pada hal lainnya, mempengaruhi inflasi serta pada akhirnya, dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengendalian Inflasi

Bayu melanjutkan, sesuai visi transformasi dari Perum Bulog, perusahaan berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Karenanya, Bantuan Pangan tidak hanya penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga akan berkontribusi pada pengendalian inflasi di tengah musim paceklik saat ini,” ujar Bayu.

INFOGRAFIS: 5 Negara Pemasok Beras Terbesar ke Indonesia (Liputan6.com / Abdillah)
INFOGRAFIS: 5 Negara Pemasok Beras Terbesar ke Indonesia (Liputan6.com / Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya