Wapres Ma’ruf Amin Titip Pesan Khusus ke Prabowo, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ia meminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk turut memberikan perhatian pada hal ini selama masa kepemimpinannya mendatang.

Ma'ruf Amin mencatat bahwa perkembangan ekonomi syariah nasional menunjukkan tren yang positif dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, terdapat peluang besar dari rantai nilai produk halal.

"Ke depan, pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mengintegrasikannya dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama dalam transformasi ekonomi berbasis produktivitas," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam *Sharia Economics and Finance International Seminar* INDEF di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Dengan memasukkan aspek ekonomi syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Ma'ruf Amin meminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian khusus pada bidang ini.

"Saya berharap hal ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," tegasnya.

Peluang Ekonomi Syariah

Wapres Ma'ruf Amin menilai bahwa ekonomi dan keuangan syariah menjadi arus baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahkan, ekonomi syariah digadang-gadang menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif karena prinsip-prinsipnya yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan, yang dapat diterima oleh berbagai kalangan.

"Hal ini terbukti dengan kinerja positif ekonomi dan keuangan syariah yang didorong oleh pertumbuhan sektor unggulan rantai nilai halal sebesar 3,93 persen," ungkapnya.

Ia juga mencatat bahwa sektor ini mampu menopang hampir 23 persen dari ekonomi nasional. Selain itu, perkembangan keuangan syariah ditandai dengan meningkatnya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah.

"Aset pasar modal syariah kini mencapai hampir 20 persen dari total aset pasar modal nasional," lanjutnya.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak hanya memiliki potensi ekonomi syariah yang luar biasa, tetapi juga tanggung jawab untuk menjadi pionir dalam inovasi pengembangan ekonomi syariah di masa depan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung, menyatakan bahwa meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, masih terdapat empat tantangan utama yang perlu diselesaikan.

Tantangan pertama adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku halal dari luar negeri, baik itu daging maupun bahan-bahan turunan seperti emulsifier yang banyak digunakan dalam industri makanan.

"Sementara itu, daging potong yang disembelih di rumah potong hewan di dalam negeri pun belum semuanya memiliki sertifikasi halal," kata Juda dalam *opening ceremony* Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FEKSyar) di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kendari, Senin (8/7/2024).

Tantangan kedua adalah rendahnya pangsa keuangan syariah, yang disebabkan oleh terbatasnya inovasi produk keuangan syariah dan basis investor keuangan syariah yang belum kuat.

"Beberapa kalangan masih belum sepenuhnya terliterasi dengan baik mengenai produk keuangan syariah, sehingga terkadang mereka beranggapan bahwa keuangan syariah atau bank syariah sama dengan bank konvensional. Ini adalah hal yang perlu terus diluruskan dan diedukasi," tambahnya.

Tantangan ketiga adalah potensi pasar yang besar, baik dari dalam maupun luar negeri, yang belum tergarap dengan optimal. Salah satu contohnya adalah industri *modest fashion*. Potensi Indonesia untuk menjadi pusat *modest fashion* dunia sangat besar.

"Kita lihat semakin banyak negara non-Muslim seperti Jepang dan Korea yang mulai membuka wisata ramah Muslim, serta membuka restoran-restoran halal. Ini membuka peluang besar bagi produk-produk halal," jelasnya.

Tantangan keempat adalah rendahnya literasi ekonomi syariah. Berdasarkan survei terakhir Bank Indonesia yang dilakukan di 10 provinsi, tingkat literasi keuangan syariah masih berada di angka 28 persen. Artinya, dari 100 orang Indonesia, hanya 28 orang yang memahami ekonomi dan keuangan syariah.

"Tentu saja, target kita pada 2025 adalah mencapai tingkat literasi sebesar 50 persen, dan upaya ke arah tersebut harus terus ditingkatkan," pungkasnya.