Kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal Beres Desember 2024, Lanjut di Era Prabowo?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kerja Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Dikenakan Tata Niaga Impor akan selesai pada Desember 2024 ini. Lantas, apa tim khusus membendung barang impor ilegal ini akan berlanjut di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto?

Mendag Zulkifli mengatakan, sejak dibentuk beberapa waktu lalu, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini telah melakukan banyak tindakan. Mulai dari komoditas baja, fesyen, hingga karpet.

Terbaru, ada penyegelan terhadap 11 ribu ton besi baja siku di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan itu dilakukan karena barang tidak mengantingi SNI dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

"Ini dalam rangka satgas yang kita bentuk untuk terus menertibkan, untuk melindungi konsumen, barang-barang sesuai dengan ketentuan dan aturan. Mulai dari besi baja, kemarin pakaian, kemarin warehouse, pergudangan. Kemudian ada juga karpet dan lain-lain," ungkap Mendag Zulkifli di Cikarang Utara, Bekasi, Kamis (26/9/2024).

"Saya kira itu satgas akan bertugas sampai Desember mendatang," sambungnya.

Dengan begitu, kerja Satgas masih terus berjalan di awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, soal kepastian kelanjutan satgas di tahun mendatang akan ditentukan pemerintahan baru.

"Selesai, ya nanti terserah pemerintahan baru," katanya.

Cukup Efektif

Dia mengatakan, hadirnya Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal itu bukan untuk menyelesaikan polemik yang ada. Bisa dibilang, satgas berjalan sebagai pengawasan dan menindak pelanggaran yang selanjutnya diikuti pengawasan rutin.

"Satgas itu kan bukan penyelesaian cuma shock therapy saja," kata dia.

Dia menilai kerja satgas selama ini sudah cukup memberikan dampak positif. "Sudah cukup, alhamdulillah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan rencana pemindahan pelabuhan barang impor masih dibahas. Namun, keputusannya akan tergantung pada pemerintahan baru, di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Meski diketahui, bahasan itu sudah dilakukan lintas kementerian. Termasuk Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Belum (diputuskan), masih diskusi," kata Mendag Zulkifli di Cikarang Utara, Bekasi, Kamis (26/9/2024).

Rencana pemindahan pelabuhan barang impor sendiri melihat Pulau Jawa yang dinilai sudah melebihi kapasitas (over capacity). Di sisi lain, diharapkan ada kesetaraan harga antara barang impor dan produksi lokal di pasaran nantinya.

Mendag mengatakan, keputusan rencana pemindahan pelabuhan barang impor itu akan ditentukan oleh pemerintahan baru. Menurut dia, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersisa kurang dari satu bulan ini tak boleh memutuskan hal yang strategis.

"Kita tidak boleh lagi memutuskan yang strategis apalagi usulan baru begitu. Nanti pemerintahan baru," tutur dia.

Kendati demikian, dia mengaku belum ada bahasan bersama tim transisi pemerintahan soal rencana tersebut. 

"Di bilang baru didiskusikan, ya nanti terserah pemerintahan baru," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana memindahkan pelabuhan pintu masuk barang impor. Namun, keputusannya masih menunggu rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan, ada beberapa opsi pemindahan pelabuhan tersebut. Mulai dari pelabuhan di Sumatera, Sulawesi, hingga di Papua. 

"Tentu nanti pada saatnya kalau hal seperti itu harus ratas," kata Mendag Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Dia menerangkan, sejumlah menteri telah sepakat untuk menata kembali jalur masuk barang impor. Pemindahan pelabuhan ini juga telah dibahas bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Ya saya, kita sudah rapat di antar kementerian sudah hampir sepakat pak Menteri Koperasi, pak Menteri Perindustrian agar tidak numpuk di Priok dan di Tanjung Perak Surabaya," terangnya.