Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengatakan program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghabiskan anggaran sekitar Rp800 miliar per hari.
"Nanti kalau sudah dilaksanakan secara penuh, totalnya akan mencapai 82,9 juta dan akan menghabiskan anggaran Rp400 triliun,” kata Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, ditulis Rabu (9/10/2024).
Adapun kata Dadan, total anggaran awal untuk program tersebut senilai Rp71 triliun. Namun, berdasarkan perhitungannya, BGN akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun setiap harinya. Dari alokasi itu sebanyak 75 persen digunakan untuk intervensi makan bergizi gratis.
Baca Juga
7 Pernyataan Presiden Prabowo saat Bertemu Ribuan Mahasiswa Indonesia di Mesir, Bahas Makan Bergizi Gratis
Dekopin dan Kadin Indonesia Libatkan Milenial hingga Induk Koperasi Wanita Garap Program Makan Bergizi Gratis
Tak Sekadar Menambah Nutrisi, Momen Makan Bersama di Sekolah Bisa Disisipkan Edukasi
"75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi gratis, atau Rp800 miliar setiap hari,” ujarnya.
Advertisement
“Kami masak setiap hari, kami kirim ke anak sekolah, ibu hamil dan menyusui untuk dimakan setiap hari. Dengan spending uang yang besar itu, maka ini adalah yang beredar di daerah pedesaan,” tambahnya.
Uji Coba
Lebih lanjut, berdasarkan uji coba yang sudah dilakukan BGN selama 9 bulan lalu, diperoleh hasil bahwa setiap satuan pelayanan yang melayani 3.000 anak, setidaknya membutuhkan 200 kilogram (kg) beras, 350 kg sayur, 350 kg ayam, dan 3.000 telur setiap harinya.
“Itu baru satu satuan pelayanan. Kalau nanti program ini berjalan secara menyeluruh, akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah yang mulai dari PAUD, sampai SMA,” ujarnya.
Sejalan dengan hal itu, kata Dadan, hadirnya program makan bergizi gratis juga berpotensi bisa membuka lapangan kerja baru sebanyak 1,5 juta orang.
30 Ribu Pelayanan
Rencananya, program itu akan dibuka 30 ribu pelayanan untuk program MBG tersebut yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam satu unit pelayanan akan ditempatkan 3 pegawai BGN yang tugasnya akan akomodasi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan program tersebut.
Nantinya dalam satu pelayanan akan dibutuhkan setidaknya 45-46 petugas untuk memasak makanan. Dengan demikian, berdasarkan perhitungannya, akan membuka lapangan pekerjaan baru.
"Di daerah yang masak-masak itu tergantung dari alat masak yang digunakan, kalau alat masaknya tradisional butuh kurang lebih sampai 45-46 orang. Jadi kalau kita asumsi masaknya tradisional maka nanti akan ada peluang kerja baru 1,5 juta (untuk 30 ribu pelayanan)," pungkasnya.
Advertisement
Dapat Anggaran Jumbo, Bos Badan Gizi Nasional Terima Kasih ke Sri Mulyani
Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu Badan di Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memiliki anggaran terbesar ketujuh. Anggaran itu tertulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 71 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan terimakasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah merestui anggaran dengan jumlah jumbo untuk BGN meskipun badan baru.
"Saya harus sampaikan ke Bu Menkeu termasuk paling strik terhadap keuangan, tetapi saya bisa membuktikan untuk Badan Gizi ini termasuk yang paling baik karena badan baru yang menjadi satu badan yang memiliki anggaran ketujuh terbesar di kabinet yang akan datang. Luar biasa. Jadi, ini salah satu bukti beliau (Sri Mulyani) baik sekali," kata Dadan dalam BNI Investor Daily Summit 2024, di JCC, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Dalam kesempatan itu, Dadan juga menyebut bahwa transisi Pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto sangat mulus. Hal itu ditunjukkan dengan pembentukan BGN lebih cepat dibandingkan rencana awal.
Badan Gizi Nasional
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah membentuk sebuah Lembaga baru yang dinamai Badan Gizi Nasional. Adapun ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.
Sebagaimana diketahui, Perpres tersebut ditangani Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024 lalu.
"Transisi ke pemerintahan sekarang yang termulus yang pernah terjadi. Saya diminta untuk mengelola program unggulan dari Prabowo-Gibran dan itu program paling utama yang dicanangkan, tetapi karena proses organisasi yang terjadi dan transisi harus mulus maka Perpresnya dikeluarkan di era Jokowi. Ini sebagai salah satu bukti transisi berjalan sangat mulus," ujarnya.
Selain itu, Dadan mengatakan, jika pembentukan BGN sejalan dengan pelantikan Presiden Terpilih Prabowo, maka implementasi program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program unggulan pemerintahan selanjutnya akan berjalan lambat. Ia pun mengapresiasi keputusan Jokowi yang merestui pembentukan BGN lebih cepat diakhir masa jabatannya.
"Badan baru dengan personel baru dengan kantor baru sampai establish paling tidak butuh 6 bulan. Oleh sebab itu, kalau kami dilantik pada saat pak Prabowo dilantik maka mulai program akan telat. Jadi dimajukan, alhamdulillah semua prosedur organisasi sudah selesai dan kami sudah mengajukan bagian anggaran," pungkasnya.
Advertisement