E-Katalog LKPP Versi A6 Rilis Bulan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan bahwa e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) versi A6 akan dirilis bulan depan.

Menko Marves menyebut, dalam e-katalog terbaru tersebut akan ada 9,6 juta item yang dapat dibeli oleh proyek-proyek pemerintah.

“Hari ini saya ingin lapor, 9,6 juta lebih item sudah ada di e-katalog dan nanti bulan depan kita akan launching versi A6 dari e-katalog, di mana 85 persen dari belanja pemerintah ini sampai 90 persen sudah ada di e-katalog,” ungkap Luhut dalam kegiatan peluncuran buku Anti Mainstream Bureaucracy di Bidakara Hotel Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dengan semakin bertambahnya item di e-katalog, Pemerintah kini dapat melihat dan membuat aturan mengenai industri apa saja yang bisa mendukung item lokal pada e-katalog.

“Lebih dari itu, dengan ini sekarang kita bisa membuat industry policy, industri apa saja yang kita butuhkan untuk mendukung tadi lokal konten tadi,” jelas Luhut.

Selain itu, hadirnya item dalam e-katalog juga dapat menciptakan lapangan kerja dan industri baru.

“Dan itu akan menciptakan lapangan pekerja, menciptakan industri-industri baru, kita kaitkan pada hilirisasi yaitu dari nickel oriented itu sampai kepada apa namanya itu, iron steel tadi,” Luhut melanjutkan.

Luhut kemudian melihat ke belakang di masa awal terbentuknya e-katalog. Saat itu, hanya ada 50 ribu item di e-katalog.

“Kami mulai e-katalog itu 50 ribu item. Saya ulangi 50 ribu item. Dan saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi. Termasuk nanti sayembara untuk batu bara dan seterusnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan transaksi di dalam Katalog Elektronik mencapai Rp 500 triliun di tahun ini.

Ketua LKPP Hendrar Prihadi mencatat, transaksi E-Katalog di tahun 2023 lalu sudah mencapai Rp 190 triliun.

“Target kami untuk tahun 2024 ini akan ada transaksi Rp 500 triliun APBN-APBD di sistem E-Katalog versi 6 yang akan kita launching pada 28 Maret mendatang,” ungkap Hendrar Prihadi kepada Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, dikutip Kamis (21/3/2024).

Adapun produk yang tayang di E-Katalog ditargetkan untuk menyentuh angka 10 juta tahun ini, yang pada 2023 lalu sudah mencapai 7,5 juta produk.

Dalam kesempatan itu, Hendrar pun menekankan perintah dari Presiden RI Joko Widodo bahwa dalam setiap belanja APBN-APBD, minimal 40 persen harus mencakup produk atau penyedia jasa UMKM dalam negeri.

 “Dan Alhamdulillah di tahun 2023 angkanya sudah mencapai 42 persen,” kata dia.

 Hendrar juga yakin, praktik lelang di E-Katalog dapat mengurangi praktik kongkalikong.

“Kenapa sistem E-Katalog hari ini kita utamakan? pertama, untuk digitalisasi. Jadi orang bisa lebih cepat saling dilayani tanpa harus bertatap muka, dan bisa saja pada saat tidak ada kontak tata muka, kita dapat meminimalkan praktek korupsi atau memungkinkan adanya transparansi serta keterbukaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Hendrar juga mengungkapkan, pihaknya telah menjadi kerja sama dengan KPU terkait pengadaan produk-produk logistik yang ada di KPU untuk Pemilu.

“Alhamdulillah ada angka sekitar Rp. 400 miliar yang bisa diefisiensi lewat model konsolidasi pengadaan dan juga lewat model E-Katalog antara KPU dan penyedia jasa,” bebernya.