Prabowo Mau Hapus Pajak Properti, Bos BTN Usul Tambah Insentif

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana memangkas pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen. Pajak yang akan dihapus adalah PPN 11% dan BPHTB 5%.

Merespons kabar tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, mengatakan BTN sangat menyambut baik rencana tersebut. Hal itu diyakini dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perumahan.

Selain itu, kata Nixon, jika pajak properti dihapus maka akan mempercepat pembangunan 3 juta rumah yang merupakan program Presiden Terpilih Prabowo.

“Justru kita di Satgas ngusulin, khusus rumah subsidi rumah-rumah tadi yang 3 tipe yaitu rumah desa, Rumah MBR dan rumah urban itu kita usulkan lewat Satgas ada pembebasan PPN At least 3 tahun inilah supaya pembangunan rumahnya 3 juta rumahnya bisa jalan,” kata Nixon saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Di samping itu, BTN juga mengusulkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran agar memberikan subsidi atau insentif untuk rumah urban berupa premi asuransi dan premi penjaminan.

“Yang kita usulkan ke Satgas adalah pemberian Subsidi atau insentif terutama buat rumah urban, berupa premi asuransi atau premi penjaminannya. Jadi, premi penjaminannya di tanggung negara,” ujarnya.

Menurutnya, jika pajak properti dan turunannya dihapus maka masyarakat akan semakin tertarik untuk melakukan kredit perumahan ke depannya, karena tidak ada DP yang harus dibayarkan diawal.

“Kenapa? Karena Kalau ini keluar dibebasin itu 20% biaya di depan itu hilang, dan yang menyebabkan orang gak bisa beli rumah hari ini bukan DP, DP udah 0% dan 1% udah lama. Tapi nyatanya kan tetep susah Kenapa? Nah tadi ada biaya PPN, ada BPHTB Itu gak bisa pake kredit mesti pake cash ada lagi namanya biaya asuransi, dan itu kalau di total 20-21%,” jelasnya.

“Nah, kalau itu hilang maka kemampuan orang akan semakin cepat karena biaya di depannya jadi murah , itu satu. Kedua, harga rumah seakan-akan turun 20% kan sehingga asurannya juga jadi turun 20% dengan hilangnya 3 biaya tadi,” tambahnya.

Namun, kata Nixon hal itu masih usulan dari BTN. Tapi, pihaknya sangat berharap pemerintah selanjutnya bisa menghapuskan pajak properti jika target pembangunan 3 juta rumah ingin tercapai.

“Kira-kira itu sih yang kita usulkan Ini baru usulan ya pak belum keputusan. Jadi, kita justru mengusulkan ini dibebasin, supaya 3 juta rumahnya tercapai. Kalau mau tercapai,” pungkasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen. Pajak yang akan dihapus adalah PPN 11% dan BPHTB 5%. Ini menjadi katalis positif bagi sektor properti untuk meningkatkan permintaan terhadap produk perumahan.

Merespon kabar tersebut, indeks saham properti atau IDX Property naik 4,4% dalam sepekan lalu. Kendati begitu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Dimas Krisna Ramadhani mengatakan namun pemerintah juga harus memperhatikan dari sisi daya beli masyarakat yang terus turun sepanjang tahun ini.

"Salah satu caranya dengan membuka lapangan pekerjaan tambahan dan pengurangan jumlah potongan pada penghasilan kelas menengah sehingga daya beli masyarakat dapat bertambah dan berimbas positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Untuk sektor properti, IPOT jagokan saham BSDE dengan strategi buy on breakout (Support 1.215, Resist 1.430). Emiten ini tertopang sentimen rencana penghapusan pajak properti dan penurunan suku bunga acuan BI pada Rabu nanti. "Rebound dari area support disertai dengan lonjakan volume, BSDE berpotensi untuk melanjutkan penguatan," ulas Dimas, dikutip Selasa (15/10/2024).

Tim Analis Bareksa menilai stimulus ini masih bersifat sementara dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk bisa dilaksanakan dalam program cepat 100 hari presiden terpilih nantinya. Selain itu fokus pemerintah saat ini juga masih tertuju ke golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di mana pemerintah akan memprioritaskan insentif di sektor ini.

"Tim Analis Bareksa menilai beberapa saham terkait kabar tersebut cukup netral di antaranya BSDE, CTRA, SMRA dan ASRI. Investor disarankan untuk bisa wait and see terlebih dahulu, sebab beberapa emiten properti besar Tanah Air tidak menyasar segmen rumah subsidi," mengutip ulasan dari laman Bareksa.

Namun CTRA tercatat memiliki segmen rumah subsidi melalui proyek Citra Maja di Banten. Adapun emiten perbankan yakni BBTN bisa terdampak positif stimulus ini. Stimulus yang paling berpengaruh ke depannya kemungkinan apabila PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) akan diperluas ke segmen non MBR.