Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Dicibir Netizen, Ini Pembelaannya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi terkait protes yang dilayangkan atas penganugerahan gelar S3 Doktor Bidang Kajian Strategis dan Global dari Universitas Indonesia (UI). Beberapa alumni UI meminta pengkajian ulang atas gelar untuk Bahlil Lahadalia tersebut.

Bahlil menegaskan bahwa persoalan tersebut adalah urusan internal kampus. "Saya nggak tahu itu, urusan internal kampus," ujarnya ketika ditemui awak media di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil memastikan bahwa dirinya telah menyelesaikan program S3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengikuti pembelajaran selama empat semester.

"Saya sudah 4 semester, kuliah datang, konsultasi, seminar, semuanya ada," tegas Bahlil.

Tudingan Netizen

Sebelumnya, kritik terkait gelar doktor yang diberikan kepada Bahlil ramai di platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). Pengguna akun @CakD3pp menyuarakan kejanggalan, menuding bahwa gelar tersebut diraih dalam waktu kurang dari dua tahun, sesuatu yang dianggap tidak lazim.

Dalam unggahannya, @CakD3pp menulis, "Yang aku tahu UI berkwalitas, entah sekarang‼️ Salah satu alumni UI, Harris Muttaqin, menyatakan kejanggalan dalam proses pemberian gelar doktor tersebut adalah masa studi yang dijalani Bahlil."

Meskipun demikian, Bahlil Lahadalia telah resmi meraih gelar S3 Doktor Bidang Kajian Strategis dan Global dari Universitas Indonesia, dengan predikat cumlaude.

Disertasinya berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia." Pengukuhan gelar doktor ini dilaksanakan di Gedung Makara Art Center, Universitas Indonesia, pada Rabu (16/10/2024).

Ketua Sidang, Prof. Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A., menyatakan, "Tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam Program Studi Kajian Strategis dan Global dengan yudisium cumlaude."

Dalam penelitiannya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama yang muncul dari hilirisasi nikel, yaitu ketidakadilan dana transfer daerah, minimnya keterlibatan pengusaha daerah, rendahnya partisipasi perusahaan lokal dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, dan belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Bahlil merekomendasikan empat kebijakan utama, yakni:

1. Reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait hilirisasi.
2. Penguatan kemitraan dengan pengusaha daerah.
3. Penyediaan pendanaan jangka panjang bagi perusahaan nasional di sektor hilirisasi.
4. Kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com