Prabowo Minta Menteri Ubah Stigma Birokrasi Mempersulit Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, Rabu (23/10/2024) kemarin menekankan beberapa hal kepada menteri-menteri. Salah satunya meminta agar aparatur sipil negara (ASN) alias PNS memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk rakyat kita," pinta Prabowo dalam siaran pers yang dirilis Kementerian PANRB, Kamis (24/10/2024).

Prabowo juga menekankan perlu adanya perbaikan birokrasi untuk bisa lebih memudahkan masyarakat. Diakuinya bahwa sebagian kalangan memandang birokrasi pemerintah sering dianggap mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat.

Oleh karenanya, Prabowo meminta untuk setiap menteri dapat melakukan perbaikan. Tidak terkecuali dengan mengganti pejabat yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat birokrasi yang membawa kesejahteraan masyarakat.

Minta Pejabat Berani Ambil Keputusan

Presiden ke-8 Indonesia ini juga meminta agar semua menteri lebih berani dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat. Prabowo menegaskan bahwa pejabat yang terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan langsung dipecat.

"Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibuat sulit, kenapa dibuat mudah. Ini yang saya minta, menteri-menteri sekarang harus lebih berani, jangan ragu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat," tegasnya.

Prabowo juga menginstruksikan kepada para menteri untuk segera melaporkan pejabat di bawah mereka yang kinerjanya tidak memuaskan. Ia menekankan bahwa dirinya tidak segan untuk mengganti pejabat tersebut.

"Jangan ragu-ragu, jika Anda tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan segera, kita ganti," imbuhnya.

Menanggapi arahan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan sebelumnya akan terus dilanjutkan.

Tentunya harus sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang terangkum dalam 8 misi yakni Asta Cita. Terutama pada poin ke-4 Penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), kemudian poin ke-7 Penguatan reformasi, politik, hukum, dan birokrasi.

"Presiden menekankan pelaksanaan tugas oleh seluruh Menteri. Dalam konteks ini, Kementerian PANRB memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi sumber daya manusia, serta pengisian jabatan ASN di Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih dapat berjalan dengan efektif," jelasnya.

Perbaikan birokrasi pun terus dilakukan. Salah satunya melalui penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (shared outcome).

"Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin para Menterinya dapat bekerja untuk rakyat secara efisien dan terukur," pungkas Rini.