Harga Pangan Hari Ini 24 November 2024, Bawang Putih Merangkak Naik

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum fluktuatif per Minggu (24/11), di mana harga bawang putih naik menjadi Rp41.840 per kilogram (kg), sedangkan harga minyak goreng curah turun menjadi Rp16.850 per kg.

oleh Septian Deny diperbarui 24 Nov 2024, 16:00 WIB
Diterbitkan 24 Nov 2024, 16:00 WIB
FOTO: Kenaikan Sejumlah Bahan Pokok Picu Laju Inflasi
Pembeli memilih sayuran saat berbelanja di sebuah pasar di Jakarta, Rabu (1/4/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 0,10 persen, salah satunya karena adanya kenaikan harga sejumlah makanan, minuman, dan tembakau. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan secara umum fluktuatif per Minggu (24/11), di mana harga bawang putih naik menjadi Rp41.840 per kilogram (kg), sedangkan minyak goreng curah turun menjadi Rp16.850 per kg.

Dikutip dari Antara, Minggu (24/11/2024), berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 09.30 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 0,71 persen atau Rp110 menjadi Rp15.510 per kg.

Begitu pun beras medium naik 0,45 persen atau Rp60 menjadi Rp13.520 per kg; sedangkan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog stabil di harga Rp12.530 per kg.

Berikutnya komoditas bawang merah naik 1,55 persen atau Rp600 menjadi Rp39.300 per kg; begitu pun bawang putih bonggol naik 1,28 persen atau Rp530 menjadi Rp41.840 per kg.

Berikutnya, harga komoditas cabai merah keriting naik 1,50 persen atau Rp440 menjadi Rp29.750 per kg; lalu cabai rawit merah juga naik 2,15 persen atau Rp850 menjadi Rp40.320 per kg.

Selanjutnya, harga daging sapi murni naik 0,39 persen atau Rp520 menjadi Rp134.990 per kg; begitu pun daging ayam ras naik 0,25 persen atau Rp90 menjadi Rp36.380 per kg; lalu telur ayam ras juga naik 0,71 persen atau Rp200 menjadi Rp28.540 per kg.

Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) terpantau naik 0,38 persen atau Rp40 menjadi Rp10.560 per kg; sedangkan gula konsumsi turun 0,11 persen atau Rp20 menjadi Rp17.960 per kg.

Harga Minyak Goreng

Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana terpantau turun 0,43 persen atau Rp80 menjadi Rp18.400 per kg; lalu minyak goreng curah turun 1,17 persen atau Rp200 menjadi Rp16.850 per kg.

Kemudian harga tepung terigu curah turun 0,99 persen atau Rp100 menjadi Rp10.030 per kg; lalu tepung terigu non curah juga turun 0,38 persen atau Rp50 menjadi Rp13.040 per kg.

Sementara itu, harga jagung di tingkat peternak naik 1,01 persen atau Rp60 menjadi Rp5.890 per kg; sedangkan harga garam halus beryodium naik 0,86 persen atau Rp100 menjadi Rp11.680 per kg.

Berikutnya, harga ikan kembung terpantau naik 0,08 persen atau Rp30 menjadi Rp37.220 per kg; sedangkan ikan tongkol turun 0,13 persen atau Rp40 menjadi Rp31.160 per kg; begitu pun ikan bandeng turun 3,10 persen atau Rp1.030 menjadi Rp32.240 per kg.

 

 

Mantap, Indonesia Setop Impor Beras di 2025

Ilustrasi proses bongkar muat beras impor dari Vietnam (Istimewa)
Ilustrasi proses bongkar muat beras impor dari Vietnam (Istimewa)

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor beras pada tahun 2025 mendatang. Langkah ini seiring dengan rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target swasembada pangan, yang dipercepat menjadi tahun 2027.

"Mudah-mudahan tahun depan kita enggak impor beras. Kalau impor pun sedikit,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Zulhas mengatakan, bahwa pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait tengah bekerja keras untuk memastikan produksi pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan secara nasional. “Kami sedang kerja keras untuk mencapai itu," ucapnua.

Kemarin Bapak Presiden (Prabowo) sudah mengumumkan di KTT G20 dan APEC, (target) swasembada pangan bukan di 2028 tapi dimajukan ke 2027," bebernya.

“Jadi kita punya waktu 2 tahun bekerja keras,” sambungnya.

Juga dalam upaya mendukung pencapaian target swasembada pangan di tahun 2027, pemerintah berencana mengubah struktur Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial yang tidak lagi berorientasi pada profit.

"Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi,” ungkap Zulhas.

Disebutkannya, perubahan struktur Bulog menjadi di bawah Presiden sudah disepakati. Adapun hasil final terkait perubahan struktur Bulog akan dibahas lebih lanjut beberapa waktu mendatang.

“Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan bahaskan lagi minggu depan, terus maraton," terang dia.

 

Menko Zulhas Rapat Bareng Mendag Hingga Bos Bulog, Bahas 4 Isu Ini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terkait peraturan di bidang pangan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terkait peraturan di bidang pangan, pada Kamis (21/11). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Direktur Utama BULOG, Wahyu Suparyono.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terkait peraturan di bidang pangan, pada Kamis (21/11). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Direktur Utama BULOG, Wahyu Suparyono.

"Kita menyelesaikan rapat koordinasi pertama, di mana ada beberapa usulan mengenai Peraturan Presiden, (Perpres)" kata Zulhas kepada wartawan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Zulhas menerangkan, usulan yang dimaksud terkait perubahan Perpres tentang neraca komoditas, Perpres penyaluran pupuk subsidi, Perpres perubahan kewenangan Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, serta penyuluhan pertanian.

"Nah tadi memang tidak mudah ternyata ada Undang-Undang, ada aturan otonomi daerah dan lain-lain, sehingga baru tadi kita selesaikan," kata Zulhas.

Rapat tersebut menghasilkan 4 kesepakatan yaitu kewenangan neraca komoditas yang kini tidak hanya masuk dalam lingkup kerja Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, tetapi juga masuk dalam Badan Pangan Nasional.

 

Penyaluran Pupuk

Kementan Permudah Penebusan Pupuk Subsidi
Ilustrasi petani bekerja di sawah. (Dok. Kementan)

Kesepakatan kedua, adalah terkait penyaluran pupuk yang akan diharmonisasi dan memangkas beberapa syarat. “Dulu ada banyak SK dari Bupati, Gubernur, hingga SK dari Menteri Perdagangan. Sekarang dipangkas langsung cukup SK Mentan. Mentan tugaskan PT Pupuk Indonesia langsung ke penyalur atau ke kios, atau Gapoktan. Tinggal mana yang sudah siap," jelas Zulhas.

Selanjutnya, ada kesepakatan mengenai transformasi kelembagaan Perum Bulog. Menurut Zulhas fungsi Bulog harus dikembalikan untuk mencapai swasembada pangan.

Namun Zulhas menyebut, kepastian mengenai perubahan kelembagaan Bulog masih dibahas lebih lanjut dalam beberapa waktu mendatang. "Sudah disepakati tadi yang penting lembaganya akan ada perubahan nanti seperti apa, kita bahaskan lagi minggu depan Marathon," bebernya.

Keempat, adalah mengenai penyaluran subsidi pupuk, di mana penyalurannya akan diubah dalam bentuk volume. "Kita putuskan volumenya 9,55 juta ton. Kalau uang kurang menyesuaikan," imbuhnya.

 

Infografis Bahan Pangan Lokal Alternatif yang Belum Populer
Infografis Bahan Pangan Lokal Alternatif yang Belum Populer  (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya