Putusan Prabowo, 2 Proyek Jalan Tol Ini Terancam Batal Dibangun

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara proyek jalan tol baru yang belum memulai konstruksi menimbulkan berbagai implikasi bagi pengembangan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan pembangunan jalan tol berjalan secara strategis dan sesuai dengan kebutuhan nasional, khususnya dalam mendukung rencana besar konektivitas hingga tahun 2040.

Proyek-proyek yang terdampak kebijakan ini, seperti jalan tol Puncak dan Kulonprogo-Cilacap, kini harus menunggu hasil kajian kelayakan serta minat dari investor sebelum bisa dilanjutkan.

Menurut Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Sony Sulaksono Wibowo, keputusan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memastikan bahwa proyek yang dikerjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Arahan Presiden (Prabowo) untuk menunda proyek baru adalah langkah strategis. Dengan demikian, kita dapat fokus pada proyek-proyek yang sudah berjalan dan memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya,” ujar Sony, Jumat (20/12/2024).

Proyek-Proyek yang Tetap Berjalan

Meski beberapa proyek baru ditunda, proyek yang sudah dalam tahap konstruksi tetap berjalan sesuai jadwal. Salah satu contohnya adalah jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), yang direncanakan menjadi jalur strategis untuk mendukung konektivitas di wilayah selatan Jawa.

Selain itu, proyek Solo-Jogja hingga Kulonprogo juga terus dilanjutkan karena sudah memasuki tahap pembangunan fisik.

Namun, usulan baru seperti tol Kulonprogo-Cilacap dan beberapa proyek di Sumatra akan tertahan hingga kajian kelayakan selesai dan investor menunjukkan minat yang kuat.

“Jika ada investor yang siap dan kajian sudah selesai, proyek dapat dilanjutkan. Tetapi untuk saat ini, kami menahan semua usulan baru untuk memastikan fokus pada proyek yang benar-benar prioritas,” tambah Sony.

Langkah penghentian proyek ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengembangkan jaringan jalan tol hingga tahun 2040.

Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan total 3.000 kilometer jalan tol operasional untuk mendukung konektivitas nasional.

Menurut Sony, evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan infrastruktur jalan tol menjadi prioritas utama. “Penundaan ini memberikan waktu untuk memetakan kebutuhan jaringan secara tepat, sehingga proyek-proyek yang dilakukan benar-benar mendukung rencana besar ini,” jelasnya.

Dampak bagi Proyek yang Ditunda

Beberapa proyek yang masih dalam tahap perencanaan, seperti tol Puncak, akan terdampak langsung oleh kebijakan ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di wilayah tersebut, yang berharap proyek dapat segera berjalan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas wilayah.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa penundaan proyek baru bertujuan untuk mengutamakan efisiensi dan memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan strategis.

“Kami memahami bahwa menunda proyek seperti ini tidak mudah, terutama bagi masyarakat yang menganggapnya mendesak. Namun, pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan proyek-proyek yang memberikan manfaat maksimal,” ujar Sony.

Kebijakan Presiden Prabowo juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk investor dan operator jalan tol. Mereka menilai bahwa langkah ini memberikan kejelasan dan fokus pada pengembangan infrastruktur yang benar-benar mendesak.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa penundaan ini tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan maupun pelayanan publik,” pungkas Sony.