Industri Serap 43% Kebutuhan Listrik pada 2060, Kadin Genjot Kolaborasi

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 telah disahkan, dengan visi mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Sektor industri bakal membutuhkan 774 TWh atau sekitar 43 persen dari total kebutuhan listrik nasional sebesar sekitar 1.813 TWh pada 2060.

Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aryo Djojohadikusumo, menilai berbagai langkah strategis sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang cukup, andal, dan berkelanjutan. 

"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memegang peranan kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen," kata Aryo dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

Pernyataan Aryo menanggapi terbitnya RUKN 2024-2060 yang merupakan pembaruan dari dokumen serupa periode 2019-2038. Dokumen ini disusun untuk menjawab tantangan kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. 

Proyeksi kebutuhan energi listrik menunjukkan lonjakan signifikan dari 482 TWh pada 2024 menjadi 1.813 TWh pada 2060, dengan rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik 3,8 persen per tahun. Konsumsi listrik per kapita juga diprediksi meningkat hingga lebih dari 5.000 kWh per tahun.  

Menurut Aryo, listrik bukan hanya kebutuhan dasar masyarakat, tapi juga fondasi utama bagi sektor industri, pariwisata, dan infrastruktur lainnya. Target 8 persen pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa investasi besar-besaran pada sektor ini.  

Guna mencapai visi itu, Aryo menitikberatkan pada kolaborasi pemerintah dan swasta. Dia menyebut peran sektor swasta krusial dalam pencapaian target RUKN. 

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan investasi tahunan sekitar USD 30 miliar untuk mengembangkan pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik. Oleh karena itu, kemitraan dengan pihak swasta menjadi kebutuhan yang mendesak," jelasnya.

Aryo menilai, pemerintah perlu memanfaatkan peluang kolaborasi dengan swasta, guna mendanai proyek-proyek besar seperti pembangunan pembangkit berbasis energi terbarukan, supergrid antarpulau, serta infrastruktur transmisi dan distribusi listrik di wilayah terpencil. Skema kolaborasi juga membuka peluang diversifikasi investasi. 

"Dengan pembagian peran yang jelas, pembangunan infrastruktur listrik dapat lebih cepat terealisasi, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)," imbuhnya.

Ketua Komite Tetap Rencana Strategis dan Kelembagaan Bidang ESDM Kadin Indonesia M Maulana menambahkan, salah satu prioritas dalam RUKN adalah transisi menuju energi bersih. Pada 2060, sekitar 73,6 persen dari bauran energi nasional target berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Maulana menekankan pengembangan pembangkit berbasis EBT seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi tidak hanya penting untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi di Tanah Air.  

"Transisi energi harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Teknologi rendah karbon, seperti Carbon Capture and Storage (CCS), serta pengembangan pembangkit yang fleksibel menjadi bagian dari solusi untuk memastikan transisi ini berjalan lancar," ungkapnya.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi RUKN tidak lepas dari tantangan. Salah satunya, kebutuhan akan regulasi yang mendukung partisipasi sektor swasta. Di sisi lain, pendanaan proyek besar-besaran juga harus diupayakan agar tidak membebani anggaran negara.   

"Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi, seperti penyederhanaan perizinan dan jaminan kepastian hukum," pinta Maulana. 

Sebelumnya, PT PLN (Persero) target menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), atau SPBU untuk kendaraan listrik (EV) menjadi 4.100 unit pada 2025.

Executive Vice President (EVP) Retail Product Development PLN Ririn Rahmawardani mengatakan, total saat ini pihaknya memiliki 2.667 unit SPKLU di seluruh Indonesia. Jumlahnya akan terus bertambah hingga penghujung tahun ini.

"Target kami di akhir tahun 2024 ini, kita bisa mungkin kurang lebih bisa mencapai di 3 ribuan (SPKLU)," ujar Ririn dalam sesi bincang dengan media di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Target 2025

Untuk tahun depan, PLN target memasang 1.100 SPKLU baru. Tak hanya itu, perseroan juga bakal mengajak sejumlah mitra untuk ikut menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik, sehingga jumlahnya akan semakin banyak.

"Kita ada rencana penambahan itu di 1.100 (SPKLU). Sehingga mungkin di akhir tahun itu ada kurang lebih 4.300an. Itu yang masih kita terus tambah dengan berkolaborasi dengan mitra," terang Ririn.

"Jadi 1.100 di 2025 itu adalah investasi dari PLN, tapi nanti mitra akan bergabung juga. Jadi diharapkan ini bisa menghilangkan itu tadi, kekhawatiran berkendara dengan EV," imbuh dia.

Jelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, Ririn mengaku PLN juga telah belajar dari pengalaman sebelumnya pada saat musim Lebaran 2024 lalu.

Kala itu, PLN melakukan penambahan SPKLU di beberapa titik rest area, guna mengakomodir sejumlah pemudik yang pergi menggunakan kendaraan listrik. Berkat itu, ia mengklaim sudah tidak ada lagi komplain terkait antrian.

"Menghadapi Nataru lagi, kita mempelajari lagi behavior dari pengguna ini. Dimana sih titik-titik yang perlu kita tambahkan SPKLU-nya, kalau untuk perjalanan tol trans Jawa-Sumatera. Jadi untuk saat ini itu untuk tol trans Jawa-Sumatera dan beberapa jalur mudik non-tol itu sudah kita siapkan," tuturnya.