Mendag Budi Santoso Buka Peluang Revisi Permendag 8/2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka peluang adanya revisi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Keputusannya akan mengacu hasil dari peninjauan yang dilakukan.

Diketahui, Permendag 8/2024 mengatur tentang revisi aturan mengenai kebijakan dan ketentuan impor. Desakan revisi aturan itu muncul setelah maraknya barang impor ilegal masuk ke dalam negeri.

Budi menyebut pihaknya terbuka dalam melakukan peninjauan terhadap Permendag yang sudah diterbitkan. Dia mengaku rajin mengundang pemangku kepengtingan terkait untuk membahas dampak kebijakan yang terbit.

"Jadi semua Permendag, semua kebijakan itu pasti dievaluasi. Kita, Permendag 8 juga sering mengundang stakeholder untuk diskusi yang.. jadi review itu selalu, tidak hanya Permendah 8," ungkap Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dia mengatakan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sering mengundang pelaku industri. Tujuannya membahas pelaksanaan aturan yang berlaku. Termasuk meminta masukkan untuk langkah lanjutnya.

"Kalau misalnya harus diubah ya kita ubah," tegasnya.

Masih Diskusi

Hanya saja, Budi menegaskan kembali kalau keputusan revisi aturan itu masih bergantung pada diskusi yang terus berlangsung. Dia membuka peluang adanya revisi, mengingat aturan yang dibuat di sektor perdagangan bisa terus berubah.

"Bisa ubah kalau nanti hasil reviewnya ini. Gak Permendag 8, apa saja, perdagangan dalam negeri juga gitu. Kan kita gak boleh statis, kan semua kebijakan perdagangan kan harus dinamis, ya kita terbuka. Kita gak diam saja, kita terbuka kepada masyarakat, pelaku usaha kita review bareng apa yang kurang pas dan sebagainya," bebernya.

Budi bilang setiap Kementerian dan Lembaga ikut terlibat. Termasuk Kementerian Perindustrian yang memiliki kaitan langsung dengan barang impor di dalam negeri. Dalam waktu dekat Budi akan kembali menggelar rapat.

"Semua K/L. Kan udah diajak rapat, berarti tau. Minggu ini rapat lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan 4 Kementerian untuk menyelamatkan PT. Sri Rejeki Isman atau biasa disebut Sritex yang pailit tersebut, lantaran sudah lama berkiprah selama 53 tahun.

Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo dalam agenda penyelamatan Sritex. Namun, dia mengingatkan kepada Pemerintah untuk membenahi ekosistem tekstil secara menyeluruh.

"Kurang dari 1 bulan langsung bergerak cepat. Ini luar biasa. Namun, perlu diperhatikan bahwa ekosistem ini perlu diperbaiki yang sudah lama rusak akibat importasi borongan dan ilegal," kata Agus, di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil ini juga menyebutkan bahwa revisi Permendag No 8 Tahun 2024 bisa dilakukan, tapi akan sia-sia jika importasi ilegal terus jalan. Penegakan hukum atas impor ilegal dan pemberhentian impor borongan adalah agenda utama dalam penyelamatan industri tekstil dalam negeri.

"Jika harus revisi Permendag 8, saya rasa tidak akan banyak perubahan. Yang harus direvisi itu hanya di bahan baku plastik saja. Impor ilegal ini tidak pernah pakai aturan ataupun bayar pajak. Dan 80% pasar tradisional tekstil kita itu sudah didominasi oleh produk impor ilegal. Jadi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," jelasnya.

Menurutnya, jika pemerintah serta aparat penegak hukum dapat menyelesaikan praktik ilegal ini, maka Sritex maupun industri lainnya mendapatkan kepastian pasar domestik, sehingga akan membantu cash flow menjadi lebih lancar.

"Pembenahannya harus holistik. Jika impor borongan di stop dan praktik ilegal impor ini diungkap hingga akarnya, Sritex bisa kembali normal secara bertahap. Begitu juga dengan industri tekstil lainnya," kata Agus.

Agus pun membenarkan bahwa praktik ini sudah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh Bea Cukai dan Kementerian Keuangan.

"Praktik ini kan sudah lama berlangsung. Jasa impor borongan dan ilegal ini secara terang-terangan dipublikasikan. Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai sudah mengetahui praktik-praktik ini," ujarnya.

Ia pun berharap Pemerintah dapat mengungkap pelaku impor ilegal dan memberhentikan impor borongan.

"Kita kan sudah punya Satgas. Inginnya ini dioptimalikan hingga pelaku ditemukan. Bea Cukai juga perlu dibenahi," pungkas Agus.