KPPU Jatuhkan Denda Rp 56,5 Miliar selama 2024

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat total denda sebesar Rp 56,5 miliar sepanjang tahun 2024. Jumlah ini, mernurut KPPU berasal dari perkara persaingan usaha tidak sehat yang ditangani sepanjang tahun tersebut.

Ketua KPPU, Fanshurullah Asa, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar sidang untuk 15 perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta satu perkara terkait perubahan perilaku.

"Dalam penegakan hukum selama 2024, KPPU telah menyidangkan 15 perkara pelanggaran, menjatuhkan denda sebesar Rp 56,5 miliar, dan menyelesaikan satu perkara dengan perubahan perilaku," ungkap Fanshurullah dalam acara Outlook Persaingan Usaha 2025 di Kantor KPPU, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Peningkatan Penanganan Perkara dan Laporan Masyarakat

Menurut Fanshurullah, penanganan perkara oleh KPPU meningkat 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, KPPU menerima 78 laporan masyarakat dan melakukan delapan penelitian inisiatif terkait pelanggaran hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan.

"Selama 2024, KPPU menangani 14 perkara pelanggaran, meningkat 17 persen dibandingkan 2023. Selain itu, empat perkara kemitraan dihentikan karena adanya perubahan perilaku, naik 50 persen," jelasnya.

Kontribusi terhadap Penerimaan Negara

Banyaknya perkara yang ditangani turut menyumbang pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Total PNBP yang berasal dari denda pelanggaran persaingan usaha dan kemitraan mencapai Rp 29 miliar.

"Jumlah ini menunjukkan kontribusi KPPU dalam mendukung penerimaan negara, baik melalui denda pelanggaran persaingan usaha maupun pengawasan kemitraan," kata Fanshurullah.

Pada 2024, KPPU menerima 149 notifikasi merger dan akuisisi, meningkat 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, KPPU mengeluarkan 15 surat saran pertimbangan kepada pemerintah pusat dan daerah, dengan tingkat efektivitas tindak lanjut mencapai 93 persen, naik dari 57 persen pada 2023.

"Ini menunjukkan peran KPPU yang semakin signifikan dalam memberikan saran terkait persaingan usaha, baik untuk kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun daerah," pungkasnya.